All posts by : cZaYY29RgA

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir membuka secara resmi Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2023 dengan tema “Bersatu dalam Aksi Menyelamatkan dan Mencapai SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) untuk, dengan dan oleh Penyandang Disabilitas”. Bertempat, di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng. Sabtu, (9/11/2023)

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, Dinas Sosial Provinsi Sulteng, BPJS Kesehatan dan Komunitas Disabilitas Provinsi Sulteng.

Turut mendampingi Wagub yakni ; Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng Sitti Hasbiah N. Zaenong, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng Yudiawati Vidiana dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng Tenny C. Soriton.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ma’mun Amir membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan, Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) adalah wujud pengakuan terhadap eksistensi dan peneguhan komitmen bersama untuk membangun kepedulian kepada penyandang Disabilitas.

“Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyambut baik dan mengapresiasi peringatan HDI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023″kata Wagub

Menurutnya, tema yang diangkat pada Peringatan HDI Tahun 2023 ini, mencerminkan semangat untuk brlerjuang bersama-sama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dan berkomitmen atas pelaksanaan kegiatan ini.”jelasnya

Wagub juga mengingatkan bahwa penyandang disabilitas bukanlah penerima belas kasihan atau tanggungan sosial, tetapi mereka adalah individu yang memiliki potensi dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.

Untuk itu, Wagub berharap, kegiatan ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi design program kebijakan pembangunan disabilitas yang inklusif, yang mencerminkan visi dan misi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Sebelumnya, dalam laporan Kadis Pendidikan Provinsi Sulteng Yudiawati menyampaikan bahwa setiap tanggal 3 Desember, diseluruh dunia diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI).

Yudiawati juga menjelaskan, kegiatan ini bertujuan yaitu ; meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap hak-hak, tantangan dan potensi penyandang Disabilitas, menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Lanjut, memberdayakan dan memberikan dukungan terhadap komunitas penyandang Disabilitas serta mendorong penuh partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis Disabilitas, tantangan yang dihadapi, mendukung Inklusi serta aksebilitasi.

“Jumlah peserta dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari, 12 SMP, 8 SMA/SMK, penyelenggara inklusi khusus Kota Palu dan Kab. Sigi sebanyak 80 orang, 2 SLB dan 5 SMA/SMK penyelenggara inklusi Kab. Sigi sebanyak 25 orang, SLB Negeri Dalaka Kab. Donggala sebanyak 6 orang. SLB Negeri Parigi, Kab. Parigi Moutong sebanyak 10 orang” sebutnya

Diakhir acara, dilakukan penyerahan bantuan kepada penyandang Disabilitas berupa ; kursi roda, kaki palsu, tongkat. Selain itu, penyerahan bantuan uang untuk pangan, penyerahan hadiah pemenang lomba, siswa berprestasi, doorprize dan lain-lain.

Turut hadir ; Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sulteng, Kepala BPJS Cabang Palu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Ketua Basnaz Provinsi Sulteng, Kepala Kantor Pos Cabang Palu, Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi Sulteng, Kepala Sekolah, Guru dan Mitra Kerja.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian M. Sadly Lesnusa membuka secara resmi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bertempat, di Dome Of Merry Glow Palu. Senin, (11/12/2023)

Pada kesempatan itu, Assisten III M. Sadly Lesnusa membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik secara historis, dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam negara kesatuan republik indonesia yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

“Dengan keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan”terang Asisten III

Menurut M. Sadly, keterbukaan informasi publik memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sulawesi tengah, yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

“Ditambah lagi, jika kita komitmen dan bertanggung jawab melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka yakin dan percaya akan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme di lapisan pemerintahan”Ujarnya

Begitu juga, dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak 2024 yang demokratis dan objektif. Olehnya, sosialisasi ini adalah salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik yang patut kita dukung dan apresiasi setinggi-tingginya.

Melalui Asisten III, Gubernur berharap, kegiatan ini dapat memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sulawesi Tengah, terutama melaksanakan hak, kewajiban dan prosedur untuk mengakses informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Saya juga berharap semoga peran komisi informasi sebagai pengawal keterbukaan informasi publik semakin maksimal, sehingga dapat menjadi pedoman bagi institusi dan masyarakat sulawesi tengah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab”tambahnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir menghadiri sekaligus membuka secara resmi Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 Tahun 2023 secara Hybread. Bertempat, di Ruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (11/12/2023)

Kegiatan ini dihadiri ; Ketua Komnas HAM Provinsi Sulteng, Kepala Ombudsman Provinsi Sulteng, Bupati/Walikota Se-Sulteng, Pejabat Administrator lingkup Kemenkumham Provinsi dan pejabat terkait lainya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ma’mun Amir menyampaikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pondasi dari keadilan, perdamaian dan kemajuan sebagai masyarakat. Dan peringatan tahun ini sangat relevan dengan situasi global yang dihadapi termasuk tantangan menghadapi krisis di berbagai sektor serta dampak sosialnya.

“Selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan ini.”ungkap Wagub pada kesempatan itu

Wagub juga menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi “Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” yaitu ; misi kedua “mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM”.

Untuk itu, ia berharap, momentum ini bukan hanya sekedar peringatan, melainkan refleksi bersama tentang perjalanan panjang dalam menjaga, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia seluruh dunia khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Momentum ini merupakan panggilan kita, untuk terus bersatu dan bergerak bersama memastikan bahwa setiap langkah kita membawa dampak positif bagi pemajuan HAM”pungkasnya

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Sulteng Hermansyah Siregar melaporkan bahwa peringatan HAM Sedunia Ke-75, mengangkat tema “Harmoni Dalam Keberagaman, Berbeda Untuk Bersatu” yang bermakna yaitu ; menanamkan kesetaraan, kebebasan mendasar dan keadilan pada masyarakat.

“Peringatan hari HAM Sedunia ke-75 tahun ini, berbeda dari biasanya, pada tahun-tahun sebelumnya acara ini dilaksanakan di Jakarta, namun tahun ini dilaksanakan di masing-masing daerah”Ucap Hermansyah

Hermansyah, juga mengungkapkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 pada 15 November 2023 tentang penetapan Kabupaten dan Kota peduli hak asasi manusia.

Adapun Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah peduli HAM yakni ; Kota Palu dengan nilai 93,9 persen, Kab. Banggai 88,65 persen, Kab. Morowali 84,2 persen, Kab. Tojo Una-Una 83,7 persen, Kab. Poso 83,6 persen dan Kab. Donggala 76,9 persen.

Lebih lanjut, kata Hermansyah, Kemenkumham terus berkomitmen memastikan pemenuhan hak asasi manusia, pelaksanaan rencana aksi Nasional HAM telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk mendorong penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Diakhir acara, dilakukan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) dan Penandatanganan PKS tentang sinergitas peningkatan penilaian Kabupaten peduli HAM antara Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulteng pemerintah daerah Kab. Sigi.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Jakarta – Kerja keras Gubernur Rusdy Mastura beserta seluruh jajarannya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dibuktikan dgn terentaskannya Sulawesi Tengah dari status daerah tertinggal di tahun 2023.

Sebelumnya tercatat bahwa 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Sulteng masih berstatus Daerah Tertinggal, yakni : Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Hal tersebut menjadikan Sulteng menjadikan provinsi yang masih memiliki Daerah Tertinggal di Pulau Sulawesi. Dengan kata lain, Sulteng masih Tertinggal dibanding Sulawesi Barat dan Gorontalo yang umurnya jauh relatif lebih muda.

Dalam pertemuan bersama Dirjen PDT Rafdinal, Direktur Advokasi Desa dan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa, Fachri Labalado, bersama Gubernur Sulawesi Tengah melalui Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Sulteng di Kantor Kementerian Desa pada Senin, (11/9/2023)

Menurut Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDTT, Rafdinal, berdasarkan hasil pengukuran terakhir pada 62 Kabupaten Tertinggal, 3 Kabupaten di Sulteng telah naik status atau keluar dari status Daerah Tertinggal.

“Rata rata nilai indeks komposit pada 3 Kabupaten di Sulteng mengalami kenaikan yg sangat signifikan, terutama pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,”katanya.

Tentu saja keluarnya 3 Kabupaten di Sulteng tersebut dari status Daerah Tertinggal tidak lepas dari intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab di 3 Kabupaten tersebut, yang menyasar pada kebutuhan masyarakat dan infrastruktur layanan dasar.

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Ridha Saleh, dalam kesempatan koordinasi di Kemendes PDTT menyampaikan bahwa Ini merupakan prestasi luar biasa Bung Cudi sebagai Gubernur Sulteng Periode 2021 – 2026. Tagline “Kerja Cepat dan Tuntas” yang diusung beliau bukan slogan semata.

Tercatat, lebih dari 3 periode kepemimpinan Gubernur di Sulteng, kita tidak pernah keluar dari status Daerah Tertinggal, justru pada kepemimpinan Bung Cudi, Sulteng bisa dikatakan lebih berdaya saing, keluar dari stigma ketertinggalan. Bahkan itu dicapai 2 tahun sebelum Bung Cudi menyelesaikan masa jabatannya”. Kata Edang, sapaan akrab Ridha Saleh.

Dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh menyampaikan bahwa rencana tersebut juga sudah dilaporkan kepada gubernur dan gubernur menyambut baik dengan gagasan tersebut.

Deklarasi yang akan dihadiri Wapres juga sudah disetujui oleh Mentri Desa, bahkan di Sulteng akan menjadi tonggaknya dimana akan menghadirkan 15 gubernur dan 62 bupati se-Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Tenaga Ahli gubernur langsung menginformasikan gagasan deklarasi kepada Kepala sekretariat Wapres, dijadwalkan siang ini Dirjen PDT Kementrian Desa akan melaksanakan rapat kordinasi dengan pak sapto di sekretariat Wapres.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas beberapa rangkaian kegiatan kunjungan wapres di Sulawesi Tengah diantaranya, launching Smart Village dan kunjungan ke Kawasan Pangan Nusantara yang juga menjadi program Gubernur Rusdy Mastura.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Proses pelantikan pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan prosedur.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Rusdy Mastura terkait dinamika pelantikan, pada Selasa, (1/8/2023).

“Pelantikan kemarin semuanya atas sepengetahuan saya dan dibahas melalui mekanisme,”terangnya.

Menurutnya, rotasi pejabat merupakan hal yang biasa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja di setiap OPD/unit kerja.

Terkait penempatan pejabat, gubernur memiliki kewenangan atributif dengan mempertimbangkan 3 kompetensi, yakni : kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.

Terakhir, Ia berharap para pejabat yang telah dilantik segera bekerja sesuai tugas dan fungsi guna menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menyampaian pidato pengantar rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024 pada acara Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Keempat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng. Senin, (31/7/2023)

Rapat paripurna pidato pengantar rancangan KUA masa persidangan ke-III tahun keempat DPRD dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira.

Hadir pada kesempatan itu anggota DPRD Sulawesi Tengah, pimpinan OPD serta pejabat terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Asisten II Rudi Dewanto membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan salah satu rangkaian proses awal kegiatan penyusunan APBD provinsi Sulawesi Tengah sebagai rencana keuangan tahunan yang nantinya dapat menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat termasuk berbagai bentuk program dan kegiatan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pada bulan Desember 2022 inflasi gabungan dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen.

Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen.

“Sementara kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen,” sebutnya.

Sementara itu, nilai gini ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2017 – September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2017 hingga September 2019 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2016 hingga September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah.

Namun demikian pada periode September 2019 hingga September 2020 nilainya mengalami sedikit penurunan, pada September 2021 kembali nilianya menunjukkan sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2022.

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2 336,62 ribu orang, naik 1,38 ribu orang dibanding agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,27 persen poin.

Berdasarkan beberapa kondisi makro ekonomi yang disampaikan diatas maka dapat kami digambarkan struktur anggaran yang diajukan untuk dibahas bersama dengan uraian sebagai berikut ; pertama, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.4.867.602.935.164,55 yang terdiri dari ; Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.988.452.858.664,55, pendapatan transfer sebesar Rp2.875.175.785.000,00, pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp3.974.291.500,00.

Kedua, belanja daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.5.418.637.590.713,14 yang terdiri dari :
Belanja operasi sebesar Rp. 4.683.396.763.520,14, belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00, belanja transfer sebesar Rp725.240.827.193,00
Rencana pendapatan jika dibandingkan dengan rencana belanja daerah tahun 2024 maka terjadi defisit sebesar Rp551.034.655.548,59

Ketiga, pembiayaan daerah pada rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan ; Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp551.034.655.548,59, Pengeluaran pembiayaan tidak direncanakan pada tahun anggaran 2024.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi mengadakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Bertempat, di Ruang Rapat Diskominfo Santik Provinsi Sulteng. Senin, (31/7/2023)

Sertijab ini disaksikan langsung oleh Kepala Diskominfo Santik Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona bersama Sekretaris Diskominfo Aswin Saudo, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Staf dilingkungan Diskominfo Santik Provinsi Sulteng.

Adapun pejabat yang melakukan Sertijab yakni, Hasim R selaku Kabid IKP yang lama dengan Chwarismy Shindy selaku Kabid IKP yang baru. diketahui sebelumnya Chwarismy Shindy menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng.

Dalam kesempatan itu, Sudaryano menyampaikan selamat datang kepada Chwarismy Shindy selaku Kabid IKP yang baru di Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.

“Sertijab merupakan landasan untuk melaksanakan sebuah tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah.”Ucap Kadis Kominfo dalam pengantarnya

Selanjutnya, Sudaryano berpesan kepada Kabid IKP yang baru, untuk bisa segera beradaptasi dan melakukan tugas-tugas yang sudah di programkan serta melakukan terobosan-terobosan yang baru dalam penyelenggaraan informasi publik khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sudaryano juga mengungkapkan bahwa proses mutasi, promosi dan demosi adalah hal yang lumrah dilingkungan ASN, dan yakin proses itu menjadi bagian terpenting serta kebutuhan bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, Sudaryano menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada Hasim R selaku Kabid IKP yang lama atas dedikasi dan loyalitasnya selama ini di Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

“Selamat bertugas ditempat yang baru, yakni di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.”sebut Sudaryano

Terkahir, Sudaryano mengajak para pejabat dilingkungan Diskominfo Santik untuk terus melakukan koordinasi dan menjaga semangatnya dalam meraih prestasi yang lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan sertijab ini membawa berkah bagi kita semua.”ungkap Sudaryano

Sumber : Diskominfo Santik selaku Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Gubernur Rusdy Mastura menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) masa bakti 2023-2028. Bertempat, di Grand Balroom Hotel Kempinski Indonesia. Senin, (31/7/2023)

Pengukuhan pengurus DPN APINDO tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pengukuhan ini juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendag Zulkifli Hasan, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menpora Dito Ariotedjo, Wamen BUMN Rosan Roeslani, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, hingga Bos Emtek Alvin Sariaatmadja.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan selamat atas pengukuhan DPN APINDO yang diketuai Shinta Widjaja Kamdani.

Beliau berharap asosiasi ini terus menjadi lebih baik berkontribusi untuk Indonesia agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dengan diberlakukannya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Gubernur Rusdy Mastura mengajak DPN APINDO untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membangun IKN di Kalimantan.

Pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

Pembangunan IKN mendorong wilayah penyangga ibu kota nusantara (IKN) tidak hanya provinsi di Kalimatan, tetapi juga Sulawesi untuk segera berbenah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah di wakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di Sulawesi Tengah Tahun 2023 bersama Kementrian dan Lembaga Pusat. Bertempat, diruang Teleconverence Kantor Gubernur. Selasa, (1/8/2023)

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Novalina didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Richard Arnaldo, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulteng Sisliandy Ponulele dan Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng Muhammad Safar.

Mengawali laporanya, Sekdaprov Novalina menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI 2023, sudah siap menyelenggarakan Harvesting yang digelar pada Sabtu, 5 Agustus hingga Minggu, 6 Agustus 2023.

Selanjutnya, Novalina juga menjelaskan bahwa 170 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah di kurasi dan siap berpartisipasi pada kegiatan Harvesting nanti. Kemudian, lokasi penyelenggaraan Harvesting juga sudah siap dan semua undangan sudah terdistribusi.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Richard Arnaldo menjelaskan rangkaian acara pada Harvesting di hari pertama yaitu ; penyambutan tamu dengan tarian dan prosesi tradisional, bamper in dan opening oleh MC, menyanyikan lagi Indonesia raya, doa, tayangan video Gernas BBI, sambutan selamat datang Gubernur Sulteng, happening art, sambutan dari Kementrian, fashion show, penyerahan anugrah dan apresiasi #pasarlautindonesia, press converence, acara panggung, pelatihan dan fasilitasi UMKM, Talkshow BBI dan BBWI 100% Sulteng dan entertainment artis nasional.

Sedangkan, dihari kedua yaitu ; acara komunitas olahraga, cinta rupiah dan sosialisasi uang digital, acara panggung, lelang dan talk show DJKN, closing ceremony.

Adapun rangkaian kegiatan dalam rangka Harvesting yaitu ; karnaval yang akan diikuti oleh para siswa SMA dan SMK, Kabupaten tojo una-una, cosplayer 30 dan komunitas motor tua sepeda antik, lomba fotografi, lomba vlog, foto kontes pengunjung, acara komunitas olahraga, senam, jalan santai dan fun run, doorprize, pasar murah, dan persembahan penampilan dari ada band.

Turut hadir secara virtual yakni ; Deputi Bidang Koordinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementrian Keuangan, Kementrian Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Top Brands dan Asosiasi.

Sumber : Diskominfo Santik selaku Humas Provinsi Sulteng.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk yang ke-10 kalinya kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD tahun anggaran 2022.

Perolehan predikat WTP disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi SE, M.Si, SA, Ak, CSFA, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2022 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Provinsi Sulteng, Senin, 15 Mei 2023.

Menurut Auditor BPK RI, LKPD merupakan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang meliputi realisasi anggaran laporan penggunaan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan engkuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

“Pemerintah Provinsi Sulteng telah menyampaikan LKPD kepada BPK pada tanggal 8 Maret 2023, BPK kemudian melaksanakan pemeriksaan atas LKPD tersebut dan pada hari ini tanggal 15 Mei 2023 telah diserahkan IHPD yang berisikan ringkasan atas 41 hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 di wilayah Sulteng yang meliputi 14 LHP LKPD, 11 LHP Kinerja, 16 LHP DPP,” jelasnya.

Gubernur H.Rusdy Mastura melalui sambutan tertulisnya dibacakan Wagub Drs. H. Ma’mun Amir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI khususnya Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulteng yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulteng.

“Keberhasilan WTP ke-10 merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif serta bimbingan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulteng serta seluruh perangkat daerah dan unit kerja lingkup pemprov Sulteng, namun tak bisa dipungkiri masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal sehingga masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan,”ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa menghadapi tantangan covid-19 dalam menjaga akkuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD, pilihan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih diprioritaskan kepada upaya untuk melindungi keselamatan rakyat serta menjaga pemulihan perekonomian.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP memberikan apresiasi dan terima kasih atas predikat WTP atau uniqualified opinion yang dibacakan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI dan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulteng.

“Selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah kita patut bersyukur atas hasil penilaian tersebut. Opini WTP merupakan suatu kebanggaan dan prestasi dimana pemerintah provinsi Sulteng tetap dapat mempertahankan predikat WTP sehingga secara keseluruhan telah memperoleh penilaian WTP sebanyak 10 kali,”jelasnya.

Menurutnya, secara normatif, pemberian predikat WTP merupakan penilaian tertinggi dalam tata cara pengelolaan keuangan dan asset pada jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah, hal tersebut memberikan indikasi bahwa secara formal pengelolaan keuangan dan asset pemeritah daerah sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Turut hadir unsur Forkopimda Sulteng, pimpinan dan anggota DPRD Sulteng, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng beserta Tim Auditor, pimpinan OPD serta pihak terkait lainnya.

Biro Adm Pimpinan