All posts by : cZaYY29RgA

Jakarta-Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Arfan menerima secara langsung duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia berlangsung khidmat dan dipimpin Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (05/08/2024).

Megawati secara simbolis menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerahan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua BPIP Yudian Wahyudi dan Wakil Ketua BPIP Rima Agristina kepada kepada para gubenur dan Pj. Gubernur.

Selain itu juga diberikan salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945 dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi itu nantinya akan digunakan dalam upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di daerah masing-masing pada tanggal 17 Agustus 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menuturkan penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya”, bebernya.

Ia menyampaikan duplikat bendera pusaka ini digunakan selama 10 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Namun, lanjut Yudian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, maka Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

“Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya”, tutupnya.

Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), terlebih khusus kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang telah menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka Republik Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan Nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

“Bendera ini akan digunakan untuk memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah”, pungkasnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Jakarta-Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bangun Askrida yang dilaksanakan di Hotel Borobudur. Senin, (5/8/2024)

Dalam Rapat ini membahas tindak lanjut hasil konsultasi Pengurus/Managemen Perusahaan PT. Bangun Askrida ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan pembagian Laba Perusahaan, Perubahan PSP (Pemegang Saham Pengendali) lingkup PT. Bangun Askrida dan Perubahan Pengurus/Managemen Perusahaan.

Hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, seluruh Pemegang Saham PT. Bangun Askrida, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Yayasan Dana Pensiun, Perusahaan Daerah dan beberapa pihak terkait lainnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat finalisasi hasil kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sistem Pertanian Organik. Bertempat di Hotel Best Western Coco Palu. Senin, (5/8/2024)

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulteng yakni ; Winiar H. Lamakarate dan Adi Pitoyo dari Komisi 2, serta Aminullah BK, Fadli Anang, dan Irianto Malinggong dari Komisi 3.

Adapun narasumber pada rapat ini yaitu, Muhammad Andar, Abdul Rahim, dan Amrizal yang merupakan pakar di bidang pertanian dan memiliki keahlian dalam pengembangan pertanian organik.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam proses legislasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan isu-isu lingkungan dan pertanian modern. Untuk itu, dengan disahkannya Ranperda ini, Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pelopor dalam penerapan pertanian organik di Indonesia.

Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas secara mendalam tentang pentingnya sistem pertanian organik sebagai bagian integral dari pertanian berkelanjutan.

Pertanian organik berfokus pada penggunaan sumber daya dan proses alam untuk membudidayakan tanaman, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan peraturan daerah yang mendukung pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Tengah.

Diharapkan juga, Ranperda ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pangan yang sehat dan ramah lingkungan.

Sumber : DPRD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana
(Rilis : Sulpiaty)

Tangerang-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng Arfan bersama 2 purna Paskibraka 2023 Moh. Zacky Al Rahman dan Nayla Salsabila Saharuddin mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (5/8/2024)

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Wahyudi menjelaskan bahwa penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.
Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Puncak Perayaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 secara virtual. Bertempat, di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Rabu, (26/6/2024).

Perayaan HANI ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN RI Marthinus Hukom dan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube Humas News BNN RI dari Kota Dumai Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI Marthinus Hukom menyampaikan bahwa peringatan HANI 2024 merupakan momen keprihatinan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara global cenderung meningkat setiap tahun.

“Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai upaya investasi membangun generasi masa depan bangsa yang unggul, berdaya saing dan sehat tanpa narkoba”, ujarnya.

Menurut Marthinus, HANI diperingati di seluruh dunia dengan tema global “Evidence is Clear : Invest in Prevention”, tema ini mengandung pesan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kesungguhan hati, pikiran, konsistensi dan orientasi jangka panjang. Sedangkan, secara nasional mengusung tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”.

Lanjut Marthinus menyampaikan, pesan dari tema ini adalah ajakan dan seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk selalu mewaspadai, menguatkan kesadaran, menguatkan komitmen dan keberanian bergerak melawan kejahatan narkoba yang dilakukan siapapun, dimanapun dan kapanpun.

“Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, angka ini mewakili 5,8 persen penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun dan menunjukkan kenaikan 12 juta jiwa dari tahun sebelumnya”, sebutnya

Terakhir, Marthinus berharap pembangunan sumberdaya manusia harus menjadi perhatian serius, sekaligus harus dibarengi dengan upaya yang nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa dari berbagai faktor destruktif yang salah satunya adalah ancaman narkoba.

“Penanganan narkoba yang multidimensi harus melibatkan seluruh sektor dan elemen baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan elemen lainnya”, tambahnya

Turut hadir : Kepala BNN Provinsi beserta jajaran, Perwakilan Pengadilan Tinggi Sulteng, Perwakilan Kemenkumham Sulteng, Perwakilan Polda Sulteng, Perwakilan Dinas Sosial Sulteng, Perwakilan Bakesbangpol Sulteng dan Perwakilan Dinas Kesehatan Sulteng.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

Donggala-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir meninjau lokasi bencana alam, banjir bandang, di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pada Rabu (26/6/2024).

Kehadiran Bupati Banggai periode 2006-2011 Ma’mun Amir atas instruksi Gubernur Rusdy Mastura sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penanggulangan bencana.

Setiba di lokasi bencana, Wagub Ma’mun Amir langsung menuju ke Posko Darurat Bencana Desa Dampal dan bergabung bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi.

Dalam kunjungannya, Ia juga memastikan seluruh penanganan berjalan optimal. Mulai dari segi penanganan pengungsi hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

Setelah dari posko darurat, Wagub Ma’mun Amir beserta rombongan menggunakan sepeda motor menuju Sungai Dampal karena debit air sungai tersebut sering meluap diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi serta pendangkalan sehingga dilakukan normalisasi sungai.

Tak hanya melihat, Beliau juga memberikan arahan kepada operator alat berat yang sedang melakukan normalisasi.

Pada kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir menuturkan tujuan kedatangannya untuk mencari solusi yang terbaik terhadap bencana banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Berdasarkan pendapatnya, banjir merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi oleh karena itu perlu diadakannya penanggulangan atau mitigasi bencana di Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap, bencana banjir dapat segera selesai agar masyarakat terdampak bisa beraktivitas dengan normal.

“Semoga upaya yang kita ambil hari ini berdampak baik agar masyarakat tidak lagi mengalami dampak banjir”, katanya.

Beliau juga menghimbau masyarakat untuk bersabar dalam penanganan banjir bandang dan berharap Pemerintah Kabupaten Donggala segera mengeluarkan status tanggap darurat agar penanganan dampak banjir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Wagub meninjau lokasi posko pelayanan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta menyerahkan paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan data BPBD Sulteng, Banjir menerjang Desa Dampal di subuh hari usai hujan mengguyur daerah sekitar semalaman.

Banjir itu menerjang 250 unit rumah, satu unit perkantoran, dua unit PAUD, dua unit TK, satu unit SD, satu unit Polindes, dua unit tempat Ibadah, dua unit gilingan Padi, dan 52 Ha Persawahan.

Turut mendampingi kunjungan Wagub, Tenaga Ahli Gubernur Hamdin, Kalak BPBD Akris Fattah Yunus, Kadis Kominfosantik Sudaryano R. Lamangkona, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, Karo Umum Suandi, Sekdis Cikasda Anti, Sekdisbunak Erwin, Sekretaris Bimatarung Rusmiadi, Kabag Protokol Ferianus Jator, Pejabat Dinas Perhubungan, Dinsos Yudi, Dinkes Riska.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana

Donggala- Hujan deras mengguyur beberapa desa di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, megakibatkan debit air sungai meluap ke pemukiman warga.

Andapun desa yang terdampak diantaranya, Desa Mbuwu, Desa Watatu, Desa Tanampulu, Desa Surumana, dan Desa Salumpaku.

“Banjir terjadi pada Senin 24 Juni 2024, pukul 13.30 Wita”, terang Akris selaku Kepala BPBD Provinsi Sulteng dalam wawancara Via WhatsApp Rabu, (26/6/2024)

Akris juga menambahkan, banjirl merendam 257 KK di desa Watatu, 482 KK di desa Mbuwu, 100 KK di desa Tanampulu, 174 KK desa Sarumana dan desa Salumpaku masih dalam pendataan.

Selain itu, 2 (dua) unit rumah warga hanyut terbawa banjir di desa Mbuwu, jalan penghubung Desa Watatu dan Desa Mbuwu terputus akibat longsor, di Desa Tanampulu kurang lebih 100 unit rumah terdampak, akses jalan penghubung desa terputus.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini”, sebutnya

Selain itu kata Akris, kebutuhan mendesak saat ini yaitu ; sembako, beras, perlengkapan tidur, perlengkapan dapur, alat berat untuk normalisasi sungai dan mobil tangki air

“Situasi terakhir, hujan telah reda, air telah surut dan tim gabungan melakukan penyaluran sembako”, tambahnya

Akris menambahkan tim BPBD masih melakukan assessment di lokasi untuk mendata dampak banjir.

Sumber : BPBD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri melaksanakan Magang bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pasca Pelatihan dan Pendampingan. Bertempat, di Aula Sakulati Disperindag Sulteng. Selasa, (25/06/2024)

Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai pada 25 Juni hingga 27 Juni 2024. Adapun peserta IKM program pengentasan kemiskinan ekstrim berasal dari 3 (tiga) Kabupaten yakni, Donggala, Toli-Toli dan Banggai Laut.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Disperindag Sulteng Mahnila Jotolembah membacakan sambutan tertulis Plh. Kadis Perindag menyampaikan bahwa magang IKM merupakan program Disperindag, yang menjadi satu metode untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membekali para pelaku IKM dengan P/pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga motivasi dalam menjalankan industri.

“IKM memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan ekonomi daerah”, ujar Mahnila

Selain itu, Mahnila juga menjelaskan, tujuan dari program magang ini adalah tersedianya SDM yang profesional, beretos kerja tinggi dan amanah demi peningkatan kinerja IKM itu sendiri.

Ia berharap, pendampingan yang konsisten terhadap IKM sangat dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi berkelanjutan.

Sebelumnya, Konsultan Industri Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Fardianto menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia bagi IKM pasca pendampingan serta membantu proses trasnformasi teknologi tepat guna yang dipakai para IKM pasca pendampingan dalam proses produksi untuk meningkatkan produktifitas yang lebih efektif dan efisien.

Instruktur/Pelatih pada kegiatan ini adalah Alberthyn dan Prayitno.

Sumber : Disperindag Sulteng/PPID Pelaksana

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kelima, terkait Pembahasan/Penetapan 4 (Empat) Buah Raperda Tahun 2024, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil pembahasan, permintaan persetujuan, dan pendapat akhir kepala daerah. Bertempat, diruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulteng. Senin, (24/06/2024).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua-I DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim. Dan dihadiri Wakil Ketua-II DPRD Provinsi Sulteng Zalzulmidah A. Djanggola, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi, para Kepala OPD, Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan itu, Moh. Arus Abdul Karim menyampaikan bahwa rapat paripurna ini adalah merupakan lanjutan daripada pembahasan/penetapan 4 (Empat) buah raperda tahun 2024 yakni Raperda Provinsi Sulteng tentang penyelenggaraan kesehatan, kesejahteraan Lanjut Usia (lansia), perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penyelenggaraan kerjasama daerah. Raperda tersebut atas perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015.

“Dari keempat raperda tersebut, tiga buah raperda merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi Sulteng dan satu buah raperda inisiatif dari pemerintah daerah provinsi sulteng”, ucap Wakil Ketua-I DPRD

Selanjutnya, Wakil Ketua I juga menuturkan bahwa sebagai tindaklanjut atas pengajuan raperda tersebut, DPRD Provinsi Sulteng telah membentuk dan menugaskan kepada Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan instansi terkait serta melakukan konsultasi kepada Kementerian atau Lembaga yang membidangi.

Senadah dengan hal tersebut, Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Pansus-I, Pansus-II, dan Pansus-III DPRD Provinsi Sulteng untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya sebagai tindaklanjut atas raperda tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng diwakili Sekdaprov Novalina menyampaikan bahwa atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulteng yang sudah menyetujui keempat buah raperda tersebut untuk dibahas menjadi sebuah Perda.

Selain itu kata Novalina, raperda tersebut juga sudah memperoleh hasil daripada fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda, maka keempat buah raperda telah layak dari sisi subtansi dan telah memenuhi syarat secara formil untuk disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Melalui Sekdaprov, Gubernur Sulteng menekankan kepada para OPD terkait selaku pengampuh tugas dan fungsinya masing-masing agar kiranya dapat segera menindaklanjutinya.

“Semoga raperda yang telah menjadi peraturan daerah, dapat memberikan manfaat bagi pencapaian Visi pembangunan Sulteng tahun 2021-2026 melalui Gerak Cepat menuju Sulteng lebih Sejahtera dan lebih Maju”, Tambahnya

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng/PPID Pelaksana (Zainal)

Bogor- Menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan RI Nomor IM.02.03/Menkes/311/2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap 2 (dua). Bertempat, di The Mirah Hotel Bogor. Selasa, (25/6/2024)

Nampak hadir OPD lingkup Provinsi Sulteng yakni, Kepala Dinas Pendidikan Yudiawati V. Windarrusliana, Dinas Kesehatan dr. Jumriani, Dinas Kominfo Santik Aswin Saudo, TP-PKK Eriewahyuningtias, Kanwil Kemenag Moh. Taslim dan Bappeda.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Dan pertemuan ini juga dihadiri, Kementrian dan Lembaga serta Gubernur di 27 Provinsi se-Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid yakni daring dan luring. Berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai dari Senin, 24 Juni sampai dengan Rabu, 26 Juni 2024.

Secara Virtual, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Yudhi Pramono mengatakan, terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak berjalan optimal. Beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan. Termasuk salah satunya adalah imunisasi polio.

“Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kelumpuhan seumur hidup bahkan kematian”, ucap Yudhi

Yudhi menjelaskan, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target global, salah satunya adalah era dekalisasi polio yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026.

“Era dekalisasi berarti memberantas seluruh penyakit sehingga tidak ada lagi suatu penyakit di muka bumi”, ucap Yudhi

Selain itu kata Yudhi, berdasarkan penilaian resiko menggunakan tools standar WHO ada 32 Provinsi yaitu, 84 persen, 399 Kabupaten/Kota 78 persen di Indonesia masih masuk kategori resiko tinggi terjadinya KLB Polio.

Ia juga mengungkapkan, total kasus polio yang sudah di laporkan sejak tahun 2022 sebanyak 11 kasus yang tersebar di tujuh provinsi yaitu, Aceh, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Papua tengah, Papua pegunungan dan Papua selatan.

“Tahun 2024 masih dilaporkan 3 kasus polio yaitu, dari Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan”, sebutnya

Komite Ahli Eradikalisasi Polio dan Komite Imunisasi Nasional telah merekomendasikan agar dilakukan pemberian imunisasi novel oral vaksin tipe 2, kepada seluruh sasaran anak usia 0 sampai 7 tahun.

PIN ini akan dilaksanakan dalam dua tahap, dimana tahap satu di 6 (enam) Provinsi dan dilaksanakan sejak 27 Mei 2024. Sedangkan, PIN tahap dua dilaksanakan di 27 Provinsi pada 23 Juli 2024.

Untuk itu, ia berharap dukungan dan komitmen seluruh perangkat daerah serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat di butuhkan dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Saya berharap, tidak ada satu pun anak tertinggal dan tidak mendapatkan imunisasi polio, ini menjadi PR kita bersama”, tambahnya

Adapun narasumber pada kegiatan ini yakni, Ketua Komite Imunisasi Nasional, Ketua Tim Kerja Imunisasi Tambahan dan Khusus, Ketua Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI, WHO Indonesia dan UNICEF Indonesia.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng
Naragubung : Ahyain (082251271042)