PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pembentukan Pos Komando (Posko) dan struktur komando penanganan darurat bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya pada Sabtu (20/6/2026), bertempat di Gedung Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Asbudianto, S.T., M.Si. Hadir pula Agus Riyanto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo.
Selain itu, rapat turut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, instansi teknis, organisasi kemanusiaan, relawan, dan pihak terkait lainnya.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut penanganan darurat pascagempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Torue, Parigi Moutong, dan dirasakan hingga Kota Palu pada Selasa (16/6/2026). Gempa yang dipicu aktivitas Sesar Sausu tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas umum di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Moutong, serta menimbulkan korban luka-luka.
Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah penanganan darurat, termasuk pembentukan struktur komando tanggap darurat yang akan menjadi acuan seluruh unsur dalam percepatan penanganan dampak bencana di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BPBD terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Leave A Comment