All posts by : cZaYY29RgA

PALU- Ketua Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tengah, H. Abbas Rahim mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP), sebagai badan publik untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan desa informatif, keluarga bersih dari narkoba (bersinar) dan transparan.

“Bersinar bisa juga dimaknai transparan, jadi semua badan publik kami harapkan menyediakan informasi melalui PPID, berupa informasi informasi berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat maupun informasi yang dikecualikan. Kami akan bersinergi dengan BNNP berdasarkan tupoksi masing-masing,” kata Abbas saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi pencanangan keluarga bersinar yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU di Sriti Convention Hall, Rabu, (9/11).

Pada kesempatan itu, Abbas memberikan apresiasi dan rasa bangga atas kinerja dan inovasi yang telah dilakukan oleh BNNP Sulteng dengan program Keluarga Bersinar.

Sbagai lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata Abbas, akan bersinergi dengan BNNP untuk menyampaikan pesan moral sesuai tupoksi masing-masing agar keluarga kita bebas dan bersih dari narkoba.

“Komisi Informasi akan bersinergi dengan BNNP, ketika kami turun lapangan akan selalu diselipkan pesan moral untuk selalu mengingatkan menjauhi narkoba, berani katakan tidak pada narkoba,”tandasnya.

Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Brigjen Pol H. Monang Situmorang mengatakan, dengan adanya MoU ini diharapkan dapat menciptakan keluarga bersih dari narkoba.

“Mewujdkan ini kita mulai dari keluarga, saat ada anak atau saudara kira yang akan menikah itu dites urine dulu untuk mendeteksi sedini mungkin, selanjutnya memberikan pemahaman kepada mereka, bahwa narkoba ini bisa disembuhkan, direhabilitasi, mari bersama kita hilangkan stigma di masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba ini bukan aib,”ajaknya.

Berkaitan dengan program ini, Monang memberikan contoh dibeberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan, mereka telah melaunching program “Mencari Mantu Bersinar. Di Sulawesi Tengah kita punya “Keluarga Bersinar.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, H. Ulyas Taha menyambut baik program Keluarga Bersinar yang digagas BNNP Sulawesi Tengah ini.

Dia berharap program ini bisa bersinergi dengan program dari Kementerian Agama yakni program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah ( BRUN) dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (BPCATIN).

Acara itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Fachruddin Yambas, Sekretaris Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, para Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, para kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan para Kepala BNNK kabupaten/kota.

Sumber: Ketua bidang Kelembagaan dan Kerjasama KI Sulteng/ Ridwan Laki

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura buka secara langsung Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Zona V (lima) Tahun 2022 dengan tagline “Berprestasi Untuk Negeri” yang diselenggarakan mulai tanggal 8-13 November. Bertempat di Gelora Bumi Kaktus (GBK). Selasa (8/11/2022).

Dalam laporan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Irvan Aryanto, M.Si mengatakan, Pra POPNAS bertujuan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan olahraga pelajar diwilayah Zona V, sebagai bentuk kualifikasi 8 cabang olahraga untuk mengikuti POPNAS XVI tahun 2023 serta sebagai ajang untuk memupuk, memelihara, dan mempererat persatuan dan kesatuan provinsi yang berada di zona V. Maskot Pra POPNAS Zona V Sulawesi Tengah tahun 2022 berasal dari satwa khas Sulawesi spesies Burung Maleo dengan nama maskot “Mangge Leo”.

Pada Pra POPNAS wilayah Zona V terdiri dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan total jumlah peserta keseluruhan sebanyak 797 yang terdiri dari atlet, pelatih dan official. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu sepak bola, bola basket, bola voli, sepak takraw, bulutangkis, tenis, tinju dan pencak silat.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan, bahwa Pra POPNAS ini menjadi sarana penting untuk melihat dan mengevaluasi sudah sejauhmana capaian pembinaan yang telah dilaksanakan oleh daerah selama ini.

“Adanya event Pra POPNAS 2022 menjadikan tolak ukur sejauh mana atlet-atlet pelajar kita mampu berkompetisi dan meraih prestasi yang membanggakan” ucap Rusdy Mastura.

Terciptanya kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang olahraga yang mampu berdaya saing merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap pelajar yang berbakat dibidang olahraga, agar dapat terus meningkatkan kualitas diri dalam berkompetisi dan berprestasi.

Diakhir sambutannya Rusdy mastura berharap kepada semua pihak baik panitia hingga wasit maupun juri, kiranya dapat bekerjasama secara profesional bersifat netral, adil dan jujur dalam memimpin setiap pertandiangan. Selain itu juga Rusdy Mastura berpesan agar para atlet pelajar tetap mengimbangi antara pendidikan di sekolah dan pendidikan pada bidang olahraga.

“Bagi para atlet pelajar kiranya bisa tetap seimbang antara menjalani pendidikan disekolah serta pendidikan di olahraga karena keduanya sama-sama penting untuk meraih sukses” ucap Rusdy Mastura.

Turut hadir : Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Pejabat Sekda Prov. Sulteng, Kepala OPD Prov.Sulteng, Unsur Forkopimda

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Gelar Lomba Memasak Serba Ikan dengan mengusung tema “Masakan Ikan Untuk Mengatasi Stunting, Menyehatkan, dan Mencerdaskan”. Kegiatan ini juga di rangkaikan dengan lomba UMKM dengan olahan berbahan dasar ikan dan lomba mewarnai. Bertempat di Taman Gelanggang Olahraga (Gor). Kamis (3/11/2022).

Pada laporan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Arif Latdjuba, SE., M.Si mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ikan nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 November.

Dalam sambutan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, S.Sos, M.Si, mengatakan, bahwa gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) merupakan kegiatan gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur yang akan membentuk manusia indonesia yang sehat, kuat dan cerdas serta peduli untuk kebutuhan gizi serta dapat mencegah stunting.

Olahan hasil perikanan merupakan komoditi pangan sumber protein yang memiliki nilai modal yang amat besar dalam mencerdaskan generasi bangsa dan meningkatkan imunitas sekaligus komoditi ekonomi yang memiliki peranan sebagai penghasil devisa negara dengan tetap menjaga keamanan pangan.

“Gerakan memasyarakatkan makan ikan dapat dilaksanakan diposyandu dan kelompok-kelompok dasa wisma serta dapat mengoptimalkan industri pangan berbasis ikan” tambah Vera Rompas.

Dengan keterlibatan Tim penggerak PKK tingkat Kabupaten dan Kota, Vera rompas berharap agar selalu meningkatkan inovasi dan kreasi dalam pengolahan ikan yang menghasilkan variasi menu dan menjadi daya tarik masyarakat untuk membiasakan mengkonsumsi ikan.

Adapun hasil penjurian pada lomba masak serba ikan yaitu Kabupaten Sigi meraih juara 1 (satu), Kabupaten Morowali Utara meraih juara 2 (dua), Kabupaten Morowali meraih juara 3 (tiga), Kabupaten Banggai meraih juara 4 (empat), dan Kabupaten Banggai Kepulauan meraih juara 5 (lima). Kelima Kabupaten tersebut nantinya akan menjadi perwakilan dalam perlombaan memasak pada peringatan hari ikan nasional.

Turut hadir : Wakil ketua Forikan Nasional, Ibu Ketua Bhayangkara, Ibu Ketua Persit Candra Kirana, Ketua Dharma Wanita, TP PKK Provinsi Sulteng, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota se-Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tengah

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah gelar Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Se-Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat di Hotel Santika Palu. Rabu (2/11/2022).

Dalam laporan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny Calvenny Sariton, S.Sos., M.M mengatakan, kegiatan rekonsiliasi dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan tujuan mensinergikan program kegiatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng, meningkatkan kualitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting, mewujudkan kesepahaman bersama TPPS tingkat provinsi sampai kab/kota, menggali permasalahan atau kendala dalam proses implementasi program percepatan penurunan stunting serta meningkatkan komitmen dan peran pemerintah daerah dalam proses kerjasama TPPS.

Adanya kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor antara anggota tim percepatan penurunan stunting Provinsi Sulawesi Tengah serta meningkatnya sinergitas program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam mewujudkan 5 (lima) pilar strategi-strategi nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Dalam sambutan Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah Dr. Rudy Dewanto, SE, MM, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan rekonsiliasi, semua stakeholder akan memiliki kesamaan data, pemahaman dan tindakan untuk gotong royong menurunkan prevelensi stunting Sulawesi Tengah dari 29,7% menjadi 11% pada tahun 2024.

Diakhir sambutannya, Rudy Dewanto berharap dengan hadirnya Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo , Sp.OG(K) dapat memberikan pencerahan dan penguatan kepada seluruh TPPS se-Sulawesi Tengah. Selain itu, dengan adanya pengukuhan Bapak/Bunda asuh anak stunting dapat membantu penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Dengan hadirnya Kepala BKKBN RI semoga dapat memberikan pencerahan dan penguatan kepada seluruh TPPS se-Sulawesi Tengah dengan harapan dapat menurunkan prevelensi stunting di sulawesi Tengah” ucap Rudy Dewanto.

Turut hadir : Kepala BKKBN RI, Ketua TPPS se-Sulawesi Tengah, Perwakilan OPD Provinsi Sulteng, Unsur Forkopimda

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM membuka secara resmi Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dengan tema “Protein Ikan Untuk Mengatasi Stunting” sekaligus mengukuhkan Pengurus Forikan Prov. Sulteng Periode 2022-2025. Bertempat, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur. Rabu, (2/11/2022)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kinerja dan kontribusi Forikan periode sebelumnya, khususnya dalam mengedukasi manfaat makan ikan, menjadikan ikan sebagai kuliner sehat dan lezat, serta mendorong peningkatan jumlah konsumsi ikan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Saya ucapkan selamat atas pelantikan pengurus Forikan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022-2025.” Ucap Pj. Sekda dalam sambutanya

Selanjutnya, berdasarkan data nasional Sulawesi Tengah masih menghadapi permasalahan gizi di masyarakat dengan angka privalensi stunting sebesar 29,7% pada tahun 2021, dan Sulawesi Tengah berada di urutan ke 8 privelensi stunting tertinggi di Indonesia.

“Terus menjadi pelopor makan ikan dilingkungan kita masing-masing, agar menghasilkan generasi bangsa yang sehat, kuat dan cerdas.” Jelas Rudi pada kesempatan itu

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tahun 2021, angka konsumsi ikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 67,18 Kg per kapita/tahun, dari target 65,03 Kg per kapita/tahun. Sedangkan di tahun 2022, pemerintah daerah menetapkan target sebesar 68,5 Kg per kapita/tahun. Sehingga kebutuhan ikan diprediksi sebesar 203.009 ton.

Mengkonsumsi ikan dapat menjadi satu solusi bagi permasalahan ketahanan pangan dan gizi. sebab, ikan mengandung omega 3, 6, dan 9 sehingga memiliki peranan terpenting mendukung program peningkatan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dan anak-anak dibawah umur dua tahun dalam rangka pembentukan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya.

Rudi Dewanto meminta adanya kerjasama yang baik, antara PKK, Asosiasi dan Katua Forikan Kabupaten/Kota agar saling bersinergi dalam merancang program dan kegiatan yang didasari akan tujuan utama pembentukan Forikan di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu ; untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat melalui program dan kegiatan yang nantinya dapat disepakati bersama.

Diakhir sambutanya, Rudi Dewanto berharap semoga jajaran pengurus yang baru dapat mempertahankan kinerja dan prestasi yang sudah diraih, bahkan bisa melahirkan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kinerja dan sinegritas Forikan bagi pembangunan Sulawesi Tengah.

Turut hadir : Unsur Forkopimda, Ketua dan Pengurus Forikan, Ketua Forikan Kabupaten/ Kota, Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, Stakeholder dan Mitra Kerja.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah gelar Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Se-Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Sulawesi Tengah Tahun 2022. Bertempat di Hotel Santika Palu. Rabu (2/11/2022).

Dalam laporan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny Calvenny Sariton, S.Sos., M.M mengatakan, kegiatan rekonsiliasi dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan tujuan mensinergikan program kegiatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng, meningkatkan kualitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting, mewujudkan kesepahaman bersama TPPS tingkat provinsi sampai kab/kota, menggali permasalahan atau kendala dalam proses implementasi program percepatan penurunan stunting serta meningkatkan komitmen dan peran pemerintah daerah dalam proses kerjasama TPPS.

Adanya kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor antara anggota tim percepatan penurunan stunting Provinsi Sulawesi Tengah serta meningkatnya sinergitas program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam mewujudkan 5 (lima) pilar strategi-strategi nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Dalam sambutan Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah Dr. Rudy Dewanto, SE, MM, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan rekonsiliasi, semua stakeholder akan memiliki kesamaan data, pemahaman dan tindakan untuk gotong royong menurunkan prevelensi stunting Sulawesi Tengah dari 29,7% menjadi 11% pada tahun 2024.

Diakhir sambutannya Rudy Dewanto berharap dengan hadirnya Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo , Sp.OG(K) dapat memberikan pencerahan dan penguatan kepada seluruh TPPS se-Sulawesi Tengah. Selain itu, dengan adanya pengukuhan Bapak/Bunda asuh anak stunting dapat membantu penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Dengan hadirnya Kepala BKKBN RI semoga dapat memberikan pencerahan dan penguatan kepada seluruh TPPS se-Sulawesi Tengah dengan harapan dapat menurunkan prevelensi stunting di sulawesi Tengah” ucap Rudy Dewanto.

Turut hadir : Kepala BKKBN RI, Ketua TPPS se-Sulawesi Tengah, Perwakilan OPD Provinsi Sulteng, Unsur Forkopimda

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah. Pj Sekda Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mewakili Gubernur hadir dan membuka secara resmi Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang diadakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Santika, Jl. Moh. Hatta No. 18, Kota Palu. Selasa, (1/11/2022).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN melalui Konsolidasi ini bertujuan ; Pertama, meningkatkan peran koordinasi dan aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting.

Kedua, Mengetahui tugas dan peran Satgas dalam pendampingan tim percepatan penurunan stunting.

Ketiga, Merumuskan tindak lanjut rencana aksi percepatan penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari P2KB Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Bappeda dan Kepala Bidang yang menangani Stunting dari OPD KB Kab/Kota, seluruh Satgas Stunting Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Pendamping Keluarga Kota Palu, PKB Koord Kecamatan di Kota Palu dan Ketua IPekb.

Dalam laporannya, Koordinator Bidang Advokasi Penggerakan & Informasi Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah selaku Kepala Pelaksana, Muh. Rosni SE, M.Si menjelaskan, pertemuan kali ini akan membahas permasalahan dan menekankan tindak lanjut rencana aksi serta mengambil langkah-langkah srategis operasional penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu sisa waktu lebih kurang 3 tahun perlu sekali kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting”. Ucap Ketua Panitia Muh. Rosni SE, M.Si.

Selanjutnya, Pj. Sekda Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mewakili Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan data SSGI 2021, Sulawesi Tengah masih termasuk dalam 10 besar daerah tertinggi, yakni di urutan ke-8 dengan prevalensi 29,7% atau di atas prevalensi nasional sebesar 24,5%.

“Disamping itu, dari sumber yang sama juga terlihat bahwa prevalensi di Kabupaten/Kota, Kesemuanya masih di atas 20% atau melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO yakni 20%”. Kata Pj Sekda Dr. Rudi Dewanto, SE., MM.

Ia juga menambahkan dengan terbentuknya seluruh kelembagaan dan tata kerja yang ada, seperti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Satuan Tugas (Satgas) Stunting, Tim Audit Stunting, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), kedepannya bisa mewujudkan target penurunan stunting di Sulawesi Tengah.

“Maka harapan saya kita dapat bekerja optimal mewujudkan target penurunan stunting nasional terlebih utama lagi menurunkan prevalensi Sulawesi Tengah menjadi tinggal 11% pada tahun 2024”. Tambah Pj Sekda Dr. Rudi Dewanto, SE., MM.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, didampingi Kepala BPKP, Danrem 132 Tadulako, Kapolda, bersama OPD terkait mengikuti Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Mendagri Tito Karnavian secara daring maupun luring. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (31/10/2022)

Dalam pengantarnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Inflasi pada September 2022 berjumlah 1,17 %, inflasi negara Indonesia masih cukup baik diangka 5,95 % relatif melandai dan juga pertumbuhan ekonomi juga masih baik 5,4 %, salah satunya disebabkan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan pembangunan yang cukup merata apalagi dengan adanya dana Desa sehingga masyarakat yang ada di Pedesaan relatif belum terdampak.

“Kita bersyukur, karena negara kita adalah negara yang subur, sumber daya alam dan laut kita juga melimpah.” Kata Mendagri pada kesempatan itu

Selanjutnya, Tito Karnavian menambahkan, dan yang lebih utama adalah kerjama sama gerakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara serentak bersama-sama menangani situasi ini agar tidak menjadi krisis yang berakibat buruk.

Berdasarkan pantauan Mendagri Minggu Ke-4 Oktober 2022 ini, ada 51 Pemda Kab/Kota yang tidak mengalami fluktuasi harga secara signifikan yang artinya relatif stabil.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemda yang berkerja keras dalam menjaga fluktuasi harga” Tambah Mendagri

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bahwa upaya yang dilakukan dan dilaporkan Pemda pada Minggu ke- 4 Oktober 2022 yaitu ; Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia yaitu ; yang semula 294 Pemda menjadi 307 Pemda.

Kedua, Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah yakni ; yang semula 202 Pemda menjadi 230 Pemda.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, yang semula 123 Pemda menjadi 125 Pemda.

Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam, yang semula 67 menjadi 73 Pemda.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, yang semula 219 menjadi 228 Pemda.

Keenam, Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, yang semula 189 menjadi 196 Pemda.

Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, yang semula 165 menjadi 105 Pemda.

Kedelapan, merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi, yang semula 90 tetap diangka yang sama yakni ; 90 Pemda.

Kesembilan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, yang semula 44 menjadi 73 Pemda.

Mendagri juga menyebutkan ada 27 Pemda yang tidak menyampaikan laporan harian pada Minggu ke-4 Oktober 2022 dari total 514 Pemda. Kemudian 36 Pemda belum melakukan atau melaporkan upaya dalam penanganan inflasi daerah dari total 514 Pemda.

Selanjutnya, Deputi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik RI Setianto menyampaikan bahwa seperti halnya dalam menangani Pandemi Covid-19, perlunya indikator yang tepat dan akurat untuk bisa memetakan komoditas-komoditas yang menjadi target pengendalian harga.

Sebagai mitigasi atau upaya mengurangi resiko dari kebijakan yang sudah diambil sebelumnya. Olehnya, untuk pengukuran kinerja pengendalian inflasi daerah perlu ditetapkan dan disepakati bersama atau proxy indixator yang dapat dihitung lebih cepat mudah dan efisien dengan memanfaatkan sumber data yang ada.

Selanjutnya, Setianto juga menyebutkan bahwa ada 20 komoditas terpilih dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota yakni ; Beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, udang pisang, telur ayam ras, gula pasir, ikan, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.

“Penyumbang kenaikan harga komoditas pangan diseluruh Provinsi bervariasi sampai dengan minggu keempat Oktober 2022, beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 34 Provinsi.” Jelas Setianto selaku Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa minyak goreng di 31 Provinsi dan gula pasir di 29 Provinsi, Selebihnya, tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti ; bawang merah di 23 Provinsi, daging sapi di 18 Provinsi dan telur ayam ras di 17 Provinsi, tepung terigu di 16 Provinsi, dan lain-lain.

Begitu juga dengan penyumbang kenaikan harga komoditas di Kabupaten/Kota yakni ; minyak goreng menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 318 Kab/Kota, Beras di 281 Kab/Kota, gula pasir di 267 Kab/Kota dan telur ayam ras di 150 Kab/Kota.

Selebihnya, terhadap berbagai komoditas pangan seperti ; bawang merah di 120 Kab/Kota, daging ayam ras di 108 Kab/Kota, bawang putih di 37 Kab/Kota, cabai rawit di 31 Kab. Kota dan lain-lain.

Turut hadir : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementrian Lembaga, Deputi Bidang Persediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Dirjen Holtikultura, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, TNI, Polri, Gubernur, Bupati/Walikota Se- Indonesia.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohammad Said, melakukan Pencanagan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sulawesi Tengah. Bertempat, di Sriti Convention Hall Palu. Senin, (31/10/2022)

Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dilaksanakan Perwakilan BI Sulawesi Tengah Dwi Yanto Cahyo, bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah dengan Tema “Mositande, Masugi Ngata” yang artinya “Ayo Bersinergi Kendalikan Inflasi”

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertujuan untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi.

Pencanangan ini menjadi upaya dan aksi nyata bersama dalam mendukung extra effort pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu-hilir, dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menilai tekanan inflasi yang bersumber dari meningkatnya inflasi pada kelompok Administered Price yang merupakan dampak dari penyesuaian harga BBM serta risiko fluktuasi kelompok volatile foods mendorong perlunya upaya pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kita berkumpul pada pagi hari ini meresmikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulteng,”Kata Dody pada kesempatan itu.

Ia juga menjelaskan, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter fiskal bertugas menjaga kestabilan inflasi serendah-rendahnya dan menjaga nilai tukar tetap stabil.

Bank Indonesia, menilai Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Provinsi yang sangat baik dalam pengendalian inflasi secara nasional, dimana ada dua penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 dan 2021.

Lebih lanjut, kata Dody, tahun ini isu inflasi bukan hanya permasalahan nasional melainkan juga menjadi permasalahan global. Dimana dalam Presidensi G20 Indonesia beberapa waktu lalu, juga dibahas mengenai masalah krisis energi dan krisis inflasi pangan.

“Pertemuan kita siang hari ini sangat penting, dan saya rasa semua yang hadir pada siang hari ini itu menunjukkan betapa kuat koordinasi,” Ujar Dody

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, mengapresiasi GNPIP sebagai gerakan antisipasi nasional dalam rangka pengendalian Inflasi di daerah dan Sulteng merupakan salah satu daerah surplus beras serta memiliki potensi pertanian yang sangat baik.

“Kita bersyukur atas Kinerja Bank Indonesia Sulawesi Tengah mendapat Aspresiasi dan Penghargaan dari Menko Prekonomian Airlangga Hartarto.” Kata Gubernur

Selanjutnya, Gubernur juga menjelaskan bahwa bersama Pemda Morowali Utara beberapa waktu yang lalu melakukan penanaman tanaman cabai dan tanaman cepat panen dan mendorong rakyat untuk cinta menanam tanaman cepat panen seperti cabai.

Saat ini, Sulawesi Tengah mempersiapkan Kawasan Pangan Nasional (KPN) dan Kawasan Perikanan Halal untuk mempersiapkan daerah Sulawesi Tengah sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Negara baru di Kalimantan.

Dengan kondisi Fiskal yang masih terbatas sehingga dengan kebutuhan Infrastruktur yang sangat terbatas dan tuntutan masyarakat sehingga pemerintah daerah telah melakukan pelelangan atas 8 Ruas Jalan dengan pembayaran dengan Skema Pembayaran Mukti Years.

Diakhir sambutannya, Gubernur meminta dukungan dari Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Said agar dapat mendorong adanya dukungan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Daerah ini untuk meningkatkan distribusi arus barang menuju IKN.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menadatangani perjanjian kerjasama dengan Cambridge Unversity Press And Assement Manager Indonesia Country Yusuf Seto. Bertempat di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.

Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Yudiawati V dan Direktur Eksekutif Yayasan Anontovea Palu Mohammad Syafri Laupe tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pengajaran di sekolah-sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung oleh Cambridge Univestity Press And Assesment.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara ketiga belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah dan atau lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian kerjasama dilaksanakan khusus dalam ruang lingkup ; Pertama, Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, ketiga belah pihak sepakat bekerjasama dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua, Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran meliputi ; kegiatan analisa dan diagnosa kemampuan bahasa (assessment dan/atau penelitian) inggris, evaluasi dan penyesuaian kurikulum pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, praktikum dan evaluasi sistem pengajaran bahasa inggris, sertifikasi penguasaan bahasa Inggris bagi siswa-siswa dan sertifikasi pengajaran bahasa inggris bagi guru-guru bertaraf internasional, serta pengawasan terhadap distribusi produk pustaka terbitan Cambridge University Press and Assessment.

Ketiga, Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran tidak terbatas pada siswa atau pelajar pada tingkat SMP, SMA/SMK, melainkan juga guru-guru pada jenjang sekolah tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan untuk mengejar ketertinggalan, daerah berupaya dan terus melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem pendidikan yang unggul sehingga bisa bersaing untuk bisa masuk di Universitas ternama di Indonesia.

“Sekolah vokasi harus diwujudkan dengan baik melalui SMU/SMK Plus dan pembangunan pendidikan angkatan kerja terampil sesuai kebutuhan investasi yang ada didaerah.” Kata Gubernur

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kunjungannya di Korea, Negara Korea memiliki kemajuan yang sangat pesat sehingga Tahun 2023, Gubernur akan mengirim ASN Eselon 4 dan 3 untuk magang di Korea dengan harapan ASN yang magang tersebut dapat mencontoh pola kerja, etos kerja dan Inovasi SDM di Korea untuk diterapkan di Sulawesi Tengah.

“Prinsipnya untuk mengentaskan kemiskinan harus merubah peradaban masyarakat agar lebih pandai untuk mengelola hidupnya sehingga bisa lebih maju.” Ujar beliau

Lebih lanjut, Gubernur juga mengatakan, akan melaksanakan Program Smart Village melalui Dana APBD karena Menteri PDT dan Desa tidak menepati janjinya untuk membiayai Smart Village melalui Dana Desa, sehingga Provinsi harus komitmen untuk merealisasikan program tersebut untuk
pemberdayaan masyarakat.

“Kata kuncinya adalah pendidikan formal dan non formal untuk peningkatan SDM masyarakat Sulawesi Tengah.” Tambahnya

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.