All posts by : cZaYY29RgA

Palu, Sulawesi Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah gelar Pertemuan Pembinaan Pokjanal Posyandu Secara Berjenjang Dalam Rangka Revitalisasi Posyandu Tahun 2022. Bertempat, di Hotel Jazz Palu. Rabu, (28/12/2022).

Pada laporan ketua panitia Agus R Musa, SKM., M.AP menyampaikan bahwa tujuan terselenggaranya kegiatan ini yaitu adanya koordinasi pembinaan secara berjenjang terhadap pokjanal posyandu dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari Bappeda Prov. Sulteng, Dinas PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kesra, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas P2KB, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kominfo, DP3A, tim TPPKK, Dinas Kesehatan Kota Palu, Dinas Kesehatan Kab.Donggala, Dinas Kesehatan Kab. Sigi.

Output yang diharapkan dari pertemuan ini adanya rencana aksi hasil monitoring atau tindak lanjut permasalahan yang disepakati oleh seluruh anggota pokjanal tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian akan diteruskan ketingkat Kab/Kota.

Dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. I Komang Adi Sudjendra, Sp., PD mengatakan, bahwa posyandu merupakan pembangunan kesehatan yang tidak bisa dilakukan oleh jajaran kesehatan sendiri. Hal tersebut sudah diamanahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri, begitu juga dalam strategi-strategi nasional yang melibatkan lintas sektor.

Pembangunan kesehatan mengedepankan upaya-upaya promotif dan prefentif dengan tujuan akhirnya tentu saja kesejahteraan masyarakat seperti kemampuan untuk hidup sehat, mandiri yang mana tercapai kesejahteraan kesehatan yang optimal. Dalam rangka mengedepankan promotif dan prefentif juga harus mengedepankan upaya-upaya yang melibatkan lintas sektor yang mana salah satu kegiatannya yaitu posyandu.

Salah satu primadona yang erat kaitannya dengan kegiatan posyandu yaitu terkait dengan percepatan penurunan stunting, yang berkorelasi dengan kesehatan ibu dan anak, yang mana target percepatan penurunan stunting secara nasional pada tahun 2024 yaitu 14%.

Kesepakatan pada pertemuan pembinaan Pokjanal Posyandu secara berjenjang dalam rangka revitalisasi posyandu tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti ke Dinas Kab/Kota dalam rangka percepatan pengaktifan Pokjanal Posyandu tingkat Kab/Kota, serta menginstruksikan Kab/Kota untuk membuat rencana aksi daerah tentang posyandu melalui pokjanal.
2. Dinas PMD membuat kebijakan secara berjenjang sampai ketingkat desa agar semua posyandu dimasukan kedalam lembaga kemasyarakatan desa.
3. Semua OPD terkait berkomitmen dalam mendukung kegiatan pokjanal posyandu baik tingkat provinsi sampai dengan tingkat kab/kota.
4. Dalam rangkat pembuatan pokjanal posyandu Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pertemuan koordinasi pokjanal posyandu dengan lintas sektor secara berkala.
5. Merevitalisasi strata pratama dan madya menjadi purna madya mandiri.
6. Pembinaan monitoring dan evaluasi pokjanal posyandu secara terpadu yang mana pembiayaannya melalui OPD masing-masing.
7. Melakukan refresing dan pelatihan kader posyandu yang penganggarannya melalui dana desa.
8. Pertemuan pokjanal posyandu tahun 2023 dapat mengikutsertakan kader PKK sebagai peserta.
9. Melalukan survei indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan pada setiap posyandu.

Turut hadir : Perwakilan Bappeda Prov. Sulteng, Perwakilan TP PKK Prov. Sulteng, Pejabat OPD eselon III dan IV lintas sektor, Kadis Kesehatan Kota Palu.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng menjadi 70,28 atau masuk kategori tinggi pada tahun ini, merupakan akumulasi dari capaian 3 indikator pembentuk IPM yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

“Kita bersyukur berdasarkan data BPS terbaru nilai IPM Kita 70,28 masuk (kategori) yang tertinggi,” ucap Wagub Drs. H. Ma’mun Amir pada pembukaan Sarasehan Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Sulteng yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, bertempat di Hotel Swissbell, Rabu (28/12).

Atas kenaikan tersebut, Wagub yang membaca sambutan Gubernur Rusdy Mastura mengapresiasi sekaligus meminta supaya upaya-upaya percepatan pada sektor pendidikan seperti pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun jadi komitmen bersama untuk dilaksanakan.

Wagub juga menambahkan semoga nanti kenaikan IPM dapat diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Terkait itu peran komponen pendidikan khususnya melalui implementasi program kebijakan merdeka belajar diharapnya dapat berkorelasi dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan kemandirian peserta didik.

“Supaya saat mereka lulus bisa membuka lapangan kerja minimal tidak jadi pengangguran,” harap wagub agar ada kontribusi menurunkan kemiskinan dari sektor pendidikan.

Terlebih dengan sarasehan ini, Beliau optimis bahwa harapan gubernur yang menginginkan lahirnya rumusan-rumusan cerdas dan sinergitas gerak cepat dalam meningkatkan capaian IPM Sulteng dari sektor pendidikan dapat diwujudkan.

“Saya minta agar (sektor pendidikan) lebih serius untuk menyiapkan kader-kader Sulawesi Tengah ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kadis Pendidikan Sulteng Yudiawati V. Windarrusliana, SKM, M.Kes memaparkan bahwa sumbangsih komponen pendidikan dalam pembentukkan nilai IPM berasal dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Lanjutnya bahwa kedua parameter yang dimiliki Sulteng sejauh ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni HLS 13,23 tahun dan RLS 8,89 tahun.

Sedangkan rata-rata nasional untuk HLS dan RLS berada pada angka 13,08 dan 8,54 tahun.

“Semoga kegiatan ini menjadi wadah kita dalam berdiskusi,” harapnya.

Adapun peserta berasal dari jajaran dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala cabang dinas serta ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Sulteng.

Diantara narasumber sarasehan yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kepala Bappeda Sulteng dan Kadis Pendidikan Provinsi.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan Tindak Lanjutnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Selasa, (27/12/2022).

Pada rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan materi penyelenggaraan statistik sektoral menuju satu data Indonesia dan Portal SDI Walidata Provinsi dan Kab/Kota Menuju Integrasi Data SDI se-Sulawesi Tengah.

Dalam sambutan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Moh. Rivan Burase, SP., M.Si mengatakan, Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan pentingnya penyebarluasan data sebagai salah satu penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah digunakan antar instansi, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan mendukung sistem statistik nasional.

Dalam rangka percepatan implementasi kebijakan rencana aksi Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dan harus direspon kedepan, diantaranya ; mendorong implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip SDI, mendorong perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan satu data indonesia, antara lain melalui penerapan pedoman implementasi manajemen data, arsitektur data dan informasi.

Selain itu, perlunya mendorong pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analitika data, mendorong penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara satu data indonesia, mendorong stimulasi percepatan satu data indonesia, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.

Hadirnya Peraturan Gubenur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mendorong percepatan implementasi rencana aksi forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang terintegrasi dengan forum SDI Kabupaten/Kota.

Turut Hadir : Kepala Bidang Statistik DKIPS Prov. Sulteng, Kepala BPS Provinsi Sulteng Perwakilan Kepala Bappeda Kab/Kota dan Perwakilan Dinas Kominfo Kab/Kota.

Sumber : Humas Pemperov. Sulteng

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui Perubahan Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan tersebut berlangsung saat Rapat Paripurna yang dipimpin Waket DPRD Prov.Sulteng Muharram Nurdin, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa (27/12).

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj Sekda Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Prov Sulteng terlebih khusus panitia khusus atas kontribusi waktu, tenaga dan pemikirannya dalam rangka agenda perubahan raperda tersebut.

“Semoga perubahan raperda dapat memberi efek penguatan dan penyempurnaan, termasuk penyesuaian terhadap visi misi dan program kebijakan pembangunan gerak cepat, yang diantaranya untuk menjadikan Sulteng tangguh bencana,”harapnya.

gubernur memerintahkan kepada BPBD Prov Sulteng untuk segera melakukan penyusunan peraturan gubernur delegasi dari peraturan daerah dimaksud.

Selanjutnya Ia mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Prov Sulteng yang merayakan Natal.

“Semoga terang Natal membawa kita menjadi insan yang religus dan semakin produktif memberikan kinerja serta bakti pengabdian terbaik kita dalam rangka membangun daerah,”tutupnya.

Biro Adm Pimpinan

Gubernur H. Rusdy Mastura diwakili Plt Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si memberi selamat atas pengukuhan Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD-IPI) Provinsi Sulteng, bertempat di Hotel Jazz, Selasa (27/12).

“Semoga (PD-IPI Sulteng) menjadi wadah pergerakan para pustakawan dalam berkomunikasi, berprestasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, utamanya sebagai mitra pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas perpustakaan serta minat baca masyarakat,” harapnya ke Dr.Ir Alimuddin Paada,MS selaku Ketua PD-IPI Sulteng periode 2022-2025.

Gubernur Rusdy Mastura lanjut Plt Staf Ahli meminta wadah perkumpulan pustakawan ini berkontribusi dalam percepatan transformasi perpustakaan daerah berbasis inklusi sosial.

“Utamanya mendukung kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan dan gaya hidup yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM kita,” imbuhnya.

Serupa dengan arahan gubernur, Ketua Umum IPI T. Syamsul Bahri, SH, M.Si meminta pengurus daerah mengembangkan inovasi dan profesionalisme supaya pustakawan tetap survive (bertahan) di era disruptif.

“Agar Kita tidak dikalahkan teknologi maka Kita harus meningkatkan kompetensi pustakawan,” saran Beliau supaya profesi pustakawan tidak ditenggelamkan kemajuan teknologi.

Sementra itu, Ketua PD-IPI Sulteng Alimudin Paada mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap buku bacaan tetap tinggi, utamanya di daerah-daerah pelosok yang belum memiliki sarana telekomunikasi memadai.

“Buku masih dibutuhkan walau sekarang era android dan juga menjadi tantangan Kita bagaimana mendorong orang menulis buku,” tandasnya bahwa selain budaya membaca, budaya menulis juga harus ditanamkan untuk merawat peradaban.

Turut hadir di acara Akademisi Untad Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si, Penulis Novel Cinta di Tengah Likuifaksi Hamzah Rudji, Kadis Perpustakaan Sulteng Drs. I Nyoman Sriadijaya, MM dan undangan lainnya.

(Ro Adm Pimpinan Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto SE., MM mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Senin, (26/12/2022)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Rudi Dewanto didampingi perwakilan Biro Ekonomi, Bank Indonesia, Bappeda, Dinas Pertanian, Perindag, Kejati lingkup Pemprov. Sulteng.

Dalam laporanya, Kepala BPS diwakili Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto mengatakan, trend kenaikan harga beberapa komoditas di minggu ke- 4 Desember 2022 mendekati tahun baru mengalami peningkatan yakni ; pertama, Telur ayam ras menyumbang kenaikan harga di 27 Provinsi, mencakup 304 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif harian selama Desember 2022 sebesar 4,4 %.

Kedua, Beras menyumbang kenaikan harga di 21 Provinsi mencakup 148 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif harian selama Desember 2022 sebesar 2,2 %.

Ketiga, Cabai rawit menyumbang kenaikan harga di 13 Provinsi, mencakup 152 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif harian selama Desember 2022 sebesar 15,5 %.

Keempat, Daging ayam ras menyumbang kenaikan harga di 13 Provinsi mencakup 142 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif 5,7 %.

Kelima, Cabai merah menyumbang kenaikan harga di 10 Provinsi, mencakup 127 Kabupaten/Kota dengan kenaikan kumulatif 7,5 %.

Lebih lanjut, Setianto menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 nanti, diharapkan harga-harga khususnya untuk 20 Kabupaten/Kota yang sedang di pantau bisa dikendalikan dengan baik.

Selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional diwakili Bidang Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Komoditas beras, tahu, tempe dan telur menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.

Harga komoditas tahu meningkat sebesar 12,34 % , tempe 13,56 % dan kenaikan harga telur ayam ras sebesar 17,11 % year on year.

Selain itu, kenaikan telur juga dipicu oleh Diman dan Informasi Hoax. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa oknum yang ingin menaikan harga. Olehnya, langkah yang sudah dilakukan adalah dengan menurunkan satgas pangan untuk memantau sekaligus memeriksa hal tersebut.

Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah aktif melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sehingga harga-harga bisa di jangkau oleh masyarakat

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Seperti yang diketahui, perang Ukraina dan Rusia masih berlangsung, momentum natal dan tahun baru yang akan berimbas pada kenaikan Diman, komoditas pangan tertentu, transportasi, mobilitas perjalanan masyarakat yang melaksanakan liburan, perayaan dan lain sebagainya.

“Saya ucapka terima kasih kepada para peserta rakor, yang telah hadir dalam rakor mingguan terkait pengendalian inflasi daerah, Kata Mendagri Tito Karnavian mengawali arahanya

Selanjutnya, ia juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk tidak bosan melaksanakan rapat koordinasi karena pengendalian harga, barang dan jasa memang sangat menjadi isu penting bukan hanya di tingkat Nasional, tetapi juga di tingkat Global.

Untuk itu, di Minggu terakhir 2022 ini, dengan adanya momentum natal dan tahun baru 2023, perlu semakin memperketat monitoring dan intervensi termasuk operasi pasar pengendalian harga barang dan jasa di semua daerah.

Dengan tingkat Inflasi yang ada dari bulan ke bulan, kontributor terpenting adalah kebersamaan pengendalian antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita juga perlu mewaspadai diakhir tahun ini, adanya perayaan-perayaan Nataru, liburan yang menyebabkan diman menjadi tinggi baik dibidang angkutan maupun konsumsi.” Jelasnya

Keterjangkauan harga juga perlu dijaga dengan instrumen-instrumen keuangan yang ada, termasuk bekerja sama dengan pihak pemerintah dan non pemerintah, seperti ; BUMN, BUMD, Pengusaha atau Pihak ketiga.

Terakhir, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Natal dan Tahun Baru aman, nyaman dan terkendali, seperti ; keamanan, kalancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga, keterjangkauan harga pangan, siap siaga mengahadapi potensi bencana alam, mengatur kegiatan masyarakat utamanya kerumunan.

“Kuncinya adalah seluruh pihak terkait melaksanakan rapat Forkopimda” Pungkas Mendagri mengakhiri sambutanya

Turut hadir : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, Jaksa Agung, TNI, Polri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Gubernur Sulteng diwakili Pj Sekda Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, bertempat di Polibu, pada Senin (26/12).

Rakor tersebut digelar secara virtual dan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri Tito mengatakan, Rakor ini merupakan pertemuan rutin yang dilakukan setiap minggu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Ia menyampaikan inflasi secara Nasional turun pada bulan November 2022 dari sebelumnya angka inflasi di bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen menjadi 5,42 persen.

Mendagri minta kepada seluruh stakeholder untuk tidak bosan guna mengikuti rakor pengendalian inflasi ini. Karena, pengendalian harga barang dan jasa memang sangat menjadi isu penting bukan hanya di tingkat nasional tapi juga tingkat global.

“Untuk itu, justru di minggu terakhir di Tahun 2022 ini karena adanya momentum Natal dan tahun baru kita perlu untuk makin ketat melakukan monitoring, intervensi dan pengendalian harga barang jasa di semua daerah,”pintanya.

Beliau menyatakan bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, penurunan yang ada membuat kontributor menjadi salah satu langkah yang terpenting.

“Pengendalian secara bersama yang dilakukan baik di pusat dan setiap daerah ini, untuk melakukan langkah di daerah masing-masing ini menjadi langkah penting bagi kita untuk menurunkan angka inflasi di daerah,”ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih pada seluruh stakeholder baik dipusat maupun di daerah yang turut berkontribusi dalam rangka menjaga stabilitas harga, baik barang maupun jasa.

“Terima kasih atas kerja keras kita semua untuk menjaga stabilitas harga yang menjadi penumpang terbesar angka inflasi disamping faktor-faktor lainnya,”ucapnya.

“Jangan bosan dan jangan kita lupa untuk menjaga hal yang sangat mendasari kesediaan pangan, barang dan jasa. Tetap pantau dengan baik, karena jika harga pangan di daerah stabil maka angka inflasi ini bisa kita tekan sesuai harapan bersama,”tutup Tito Karnavian.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur H. Rusdy Mastura menerima Perwakilan 22 Koperasi Tambang Rakyat asal Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli. Bertempat, diruang VVIP Bandara Sis Aljufri Palu. Rabu, (21/12/2022)

Tampak hadir pada kesempatan itu, Dirut PT. Sulteng Mineral Sejahtera, Ketua BPD Desa Oyom dan beberapa rombongan Gubernur.

Dirut PT. Sulteng Mineral Sejahtera Akhmad Sumarling, SE meminta kepada Gubernur, PT. Sulteng Mineral Sejahtera untuk membantu mendampingi Koperasi ini termasuk dalam mengurus segala kelengkapan Izinnya, supaya mereka legal dalam melakukan aktivitas penambangan dan tidak ada lagi yang namanya penambang ilegal di sana.

Kak CUDI, sapaan akrab Gubernur mengatakan, mendukung sepenuhnya 22 koperasi pertambangan rakyat yang berkedudukan di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli demi terciptanya lapangan kerja baru yang bermartabat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Gubernur Rusdy Mastura, menitipkan amanah pendampingan ini kepada Akhmad Sumarling, SE selaku Dirut PT. Sulteng Mineral Sejahtera dengan melakukan pembinaan yang baik terhadap masyarakat tambang, lewat pemberdayaan.

“Kepercayaan masyarakat ini tidak disalah gunakan, jika disalah gunakan pasti akan saya tegur, kalau ada pelanggaran hukum, akan saya tindak tegas.” Kata Gubernur kepada Dirut PT. Sulteng Mineral Sejahtera

Menurutnya, ruang ini diberikan demi terwujudnya niat bersama untuk membangun dari hulu ke hilir. Ia juga memberi contoh, bahan bakunya di ambil oleh masyarakat, pengolahannya di PT. Sulteng Mineral Sejahtera sehingga terjadi transaksi jual – beli.

Terkait dengan Perizinan, Gubernur berjanji akan selalu memantau dan membantu percepatan proses perizinan koperasi agar masyarakat bisa segera bekerja secara Legal dan akan mensinergikan dengan pihak terkait termasuk aparat penegak Hukum seperti Polda Sulteng.

“Bila masih ada  yang melakukan aktivitas penambangan Ilegal atau perbuatan melanggar hukum, saya akan tindak tegas.” Tegas bung Cudy sapaan akrab Gubernur

Lanjut, Gubernur berjanji akan datang menemui masyarakat, nanti kita jadwalkan. Mendengar jawaban itu seluruh perwakilan Koperasi menyampaikan terima kasih kepada H. Rusdy Mastura.

Terakhir, Gubernur Rusdy Mastura meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan jangan berbuat gaduh.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto SE, MM memimpin rapat persiapan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Bertempat, diruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur. Rabu, (21/12/2022)

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Gernas BBI, pada bulan Maret 2023.

Gernas BBI merupakan program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Tujuannya untuk mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gerakan ini merupakan bagian dari program percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional, sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Adapun randown pelaksanaan Gernas BBI antara lain ; Launching BBI dan PDN, menyortir produk-produk unggulan siap go internasional, kurasi UMKM dan IKM, menjembatani produk lokal agar terserap Pemerintah (pameran dan bussines matching), mengundang 5 (lima) perusahaan Top Brands, menyiapkan IKM masuk BUMDes dan Koperasi, pelatihan digital dan pengembangan selama 3 bulan.

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Rudi Dewanto membacakan hasil rapat Gernas BBI tersebut yakni ;

• Sesuai penyampaian dari Kemenko Marves, bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang akan dilaksanakan pada Maret 2023 mendatang.
• OPD-OPD Teknis telah di masukan kedalam SK Tim Gernas BBI, yang nantinya bertugas sesuai dengan Randown acara.
• Harvesting akan dilaksanakan pada Maret 2023 Minggu ke- 2 dengan agenda yakni ; mengundang seluruh KL dan PD untuk belanja produk lokal, pengumuman UMKM dan IKM Champion, laporan pencapaian target, pameran UMKM, sambutan kepala daerah, pengumuman UMKM, IKM dan Artisah yang masuk ke E-katalog, menghadirkan Startup binaan Kementerian dan monitoring pasca harvestory.

-Kepada Dinas Perindag untuk membuat surat yang ditandatangani oleh Gubernur ataupun Pj. Sekda dan diberikan kepada kepala daerah terkait, yang masuk dalam kegiatan Gernas BBI untuk penyesuaian anggaran dalam RKA, dalam rangka mensukseskan Gernas BBI.

-Dinas Perindag selaku Leader dalam Gernas BBI, menyelenggarakan rapat internal yang membahas terkait branding, slogan, membuat 5 usulan daerah wisata,

-Melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat (Kemenko Marves).

Rapat tersebut dihadiri ; Biro Perekonomian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, OJK dan Bank Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Tribratanews, Tolitoli. Untuk mengamankan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Polres Tolitoli menerjunkan ratusan personel gabungan yang tergabung dalam Operasi Lilin Tinombala 2022.

Kapolres Tolitoli AKBP Ridwan SIK melalui Kasi Humas AKP Ansari Tolah menjelaskan, ratusan personel tersebut bertugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

“Untuk personel Polres Tolitoli sendiri, sebanyak 86 personel akan dilibatkan dalam pengamanan Nataru” kata Kasi Humas.

Kasi Humas menjelaskan, personel gabungan tersebut nantinya akan disebar di pos pengamanan di Taman Kota Tolitoli, pos pelayanan Malosong dan pos pengamanan Bumi Harapan di pusat perbelanjaan, pengamanan rumah ibadah serta objek vital yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli.

“Personel gabungan itu terdiri dari personel Kodim 1305/BT, Kompi Senapan 711/RKS, Lanal Tolitoli, POM-AD, Polres Tolitoli, Brimob Tolitoli, Dinas Pol PP, Dinas Perhubungan, Senkom, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Orari dan RAPI” jelas Kasi Humas.

Diketahui, Operasi Lilin Tinombala 2022 Polres Tolitoli akan dilaksanakan terhitung pada Jumat (23/12/2022).

Pelaksanaan Operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan pagi tadi Kamis (22/12/2022) di Mako Polres Tolitoli yang dipimpin langsung oleh Bupati Tolitoli Amran Hi Yahya dan dihadiri oleh Forkopimda.