All posts by : cZaYY29RgA

Palu, Sulawesi Tengah – Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng bersama DLH Kab. Sigi dan DLH Kota Palu berkolaborasi melakukan aksi membersihkan lingkungan. Bertempat, di Taman Pujasera Tinggede. Selasa, (28 Februari 2023).

Peringatan HPSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah mengusung tema “Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Gerakan Peduli Sampah ini juga diikuti oleh Siswa-siswi Kota Palu dan Kabupaten Sigi
yang merupakan puncak dari rangkaian HPSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah menuju Zero Waste, Zero Emission.

Aksi kebersihan lingkungan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Sigi Samuel Yansen Pongi didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kabupaten Sigi Samuel Yansen Pongi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mempercayakan Kabupaten Sigi menjadi tuan rumah dalam HPSN tingkat provinsi Sulawesi Tengah dimana dilaksanakan di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

Selanjutnya, Samuel juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua Siswa Siswi dan seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk meramaikan aksi Gerakan Peduli Sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap sampah yang berserakan.

Lebih lanjut, Samuel berharap gerakan peduli sampah ini bukan hanya pada hari peduli sampah nasional, tetapi dapat dilakukan setiap hari.

“kita akan sama-sama turun kejalan, kita sama- sama peduli sampah bukan hanya hari ini tapi kita mulai dari hari ini dan terus kita akan peduli sampah sebagai bentuk kepedulian kita pada lingkungan” ajak Samuel.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Sadly Lesnusa menyampaikan HPSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam rangka memancing kepedulian masyarakat di daerah perbatasan untuk mengatasi permasalahan sampah yang belum selesai.

“bagi pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa yang ada tentunya hal ini harus diperhatikan, tidak ada lagi sampah yang ada di sini, tidak ada lagi bau bangkai, tidak ada lagi lalat yang bertebaran di daerah ini” ujar Sadly.

HPSN tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimeriahkan dengan stand pameran kerajinan tangan hasil olahan daur ulang sampah organik dan non organik dari SMAN 6 Kota Palu dan SMAN 3 Kabupaten Sigi, bazar workshop offline dan ditutup dengan hadiah Doorprize.

Turut hadir : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Pimpinan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, Kapolres Sigi, Camat Marawola, Pimpinan BNI Cabang Sigi, Pakar Lingkungan Hidup, serta siswa siswi Kota palu dan Kabupaten Sigi.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura didampingi Karo Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa dan Kadis Pariwisata Provinsi Sulteng Agustianingsih menghadiri Forum Wisata yang dilaksanakan PT. Tempo Inti Media bekerjasama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Bertempat, di Hotel Borobudur Jakarta. Selasa, (28/2/2023).

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli selaku Direktur Utama PT. Tempo Inti Media menyampaikan bahwa kegiatan Forum Wisata yang dilaksanakan berkerja sama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dengan maksud mengajak Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah melalui berbagai program di antaranya jelajah negeri dan eksploitasi hidden paradise.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor andalan Indonesia dalam penerimaan devisa negara. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya meningkatkan potensi destinasi pariwisata dengan mengedepankan standar CHSE /Cleanliness (kebersihan) Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan) dan serta berupaya agar pemangku kepentingan dan pelaku industri pariwisata, berkolaborasi untuk kemajuan bersama Gercep, Geber, dan Gaspol (3G) menjadi pedoman kerjanya.

Pada Kesempatan Itu Gubernur Sulawesi,Tengah H. Rusdy Mastura mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PT. Tempo Inti Media bersama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang akan mendorong daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif daerah dan pengembangan destinasi wisata daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan, Sulawesi Tengah memiliki destinasi wisata yang memiliki potensi untuk di kembangkan seperti ; destinasi wisata 1.000 megalit, potensi wisata bawah laut Donggala dan pariwisata Donggala dengan sunset yang sangat Indah, potensi wisata Togean dan potensi wisata Banggai.

Untuk itu, Gubernur Sulawesi Tengah mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat agar dapat meningkatkan potensi pariwisata tersebut melalui peningkatan infrastruktur pendukuñg kunjungan pariwisata apalagi dengan Pemindahan IKN di Kalimantan, Sulawesi Tengah memiliki potensi strategis untuk mendukung IKN dari semua sektor yakni ; sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng kembali mengadakan penyerahan hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 2021-2022.

Acara dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Farida Lamarauna, SE, M.Si pada Senin malam (27/2), di hotel Santika.

Turut hadir, akademisi Universitas Tadulako sekaligus penggiat lingkungan hidup Nur Sangadji, DEA, perwakilan perusahaan yang dinilai dan pimpinan OPD lingkup Provinsi Sulteng.

Dari 31 perusahaan ternyata tidak ada satu pun yang berhasil meraih PROPER emas atau peringkat paling tinggi dalam penilaian PROPER periode 2021-2022.

Perusahaan yang dinilai antara lain beroperasi pada sektor tambang sebanyak 22 perusahaan dan sisanya, 9 perusahaan sektor agroindustri.

JOB Pertamina Medco E&P Tomori yang setahun lalu meraih PROPER emas kini harus puas meraih PROPER hijau bersama dengan 4 perusahaan yakni PT Panca Amara Utama, PT Pertamina EP Asset 4, PT Hengjaya Mineralindo dan PT Pertamina Patra Niaga.

Di bawahnya terdapat 17 perusahaan meraih PROPER biru dan 9 perusahaan meraih PROPER merah.

Walau tersisa 9 perusahaan meraih PROPER merah tapi syukurnya tak ada lagi perusahaan yang meraih PROPER hitam atau predikat pengelolaan lingkungan paling rendah.

“Dari tahun ke tahun semakin baik bahkan mulai periode 2015-2016 sampai sekarang tidak ada lagi (perusahaan) yang meraih PROPER hitam,” kata Kepala DLH Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si pada sambutan.

Lanjutnya bahwa penilaian PROPER yang telah bergulir sejak periode 2012-2013 adalah upaya mendorong ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sulteng.

Pada perusahaan yang masuk PROPER merah diharapnya melakukan perbaikan-perbaikan agar nanti bisa meraih PROPER biru atau predikat minimal dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

Begitu pula bagi perusahaan-perusahaan peraih PROPER biru dan hijau agar dapat mempertahankan maupun meningkatkan ke predikat di atasnya.

Sementara Gubernur Rusdy Mastura melalui Staf Ahli Farida mengucapkan selamat kepada seluruh perusahaan yang sudah taat menjalankan regulasi dan sukses meraih predikat PROPER hijau dan biru.

“Tugas Kita adalah menanam agar generasi mendatang bisa memetik buah yang baik, jangan sampai menuai badai dari upaya berburu keuntungan jangka pendek semata,” imbuhnya ke perusahaan peraih PROPER.

Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang masih merah supaya memperbaiki indikator-indikator tata kelolanya agar saat penilaian PROPER periode 2022-2023 bisa berganti jadi biru.

“Saya harap ke depan lebih banyak lagi perusahaan di Sulawesi Tengah yang menerima penghargaan PROPER,” pungkasnya.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat secara daring diruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, (27/02/2023).

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden yang disampaikan pada Rakernas APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) yang dilaksanakan di Kota Balikpapan dimana salah satunya yaitu, tentang ketersediaan pangan di daerah.

Beliau menyampaikan bahwa Presiden dalam arahannya agar memastikan ketersediaan pangan di daerah serta menjaga sinergitas antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang kemudian kontrol langsung ketersediaan pangan dengan turun langsung ke pasar-pasar.

“Kalau tidak bisa kepala daerahnya paling tidak tugaskan lah kepala dinas perdagangan atau satgas pangan untuk mengecek langsung” tambah beliau.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa intervensi pemerintah pusat yakni, harga yang dikendalikan oleh pemerintah pusat seperti ; BBM, Gas rumah tangga, transportasi udara, tarif PLN kemudian ada regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah seperti air minum, beras, minyak goreng.

Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengendalikan harga-harga yang memang berubah sesuai dengan mekanisme pasar yang disebut dengan volatile price terutama pangan seperti cabe, bawang merah, ikan kembung, ayam ras, beras, telur, daging.

“Diharapkan agar kepala daerah mengambil langkah inovasi untuk menyelamatkan rakyatnya agar kerjasama antar daerah”, lanjut Tito.

Mendagri juga meminta kepada kepala daerah agar berperan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal pengendalian inflasi di daerah setidaknya dalam sebulan sekali melakukan rapat terkait pengendalian inflasi di daerah.

Diharapkan dengan dilakukannya rapat tersebut dapat diketahui peta daerah mana yang naik serta apa komoditas yang menyebabkan naik serta dapat melakukan koordinasi dan intervensi untuk mengendslikan inflasi.

Mendagri juga menyoroti beberapa daerah yang semenjak diadakan rapat pengendalian inflasi sampai hari ini sama sekali tidak pernah melakukan rapat terkait mengenai pengendalian inflasi baik ditingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi.

Perlu diketahui, angka terendah untuk penyumbang inflasi Provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara dengan angka 3,47 sedangkan yang tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Barat 6,81.

Sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota yang terendah yaitu Pemerintah Kota Sorong dengan angka 3,23 dan yang tertinggi Pemerintah Kota Kotamobagu dengan angka 7,42

Sementara penyumbang inflasi terendah untuk tingkat Pemerintah Kabupaten yaitu ; Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan angka 3,78 sedangkan yang tertinggi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan angka 7,78.

Diakhir pertemuan, Mendagri menyampaikan secara umum yang perlu diwaspadai adalah masalah beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, telur, ayam ras, bawang putih dan ikan kembung sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat melalui stakeholder yang terkait.

Diharapkan setiap daerah juga mengidentifikasi permasalahan di daerah masing-masing terutama volatile goods yaitu komoditas mudah berubah harganya dikarenakan mekanisme pasar supply and demand.

“Sekali lagi ini adalah pekerjaan kita semua, tanggung jawab kita, amanah kita kepada rakyat karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali”, tutup Mendagri.

Turut Hadir : Mendagri Tito Karnavian, Deputi Kerawanan Pagangan dan Gizi Bapanas, Stafsus Mendag Bidang Hubungan Antar Lembaga, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Mentan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Staf Ahli Tk II Ekku bidang Ekkudag Panglima TNI, Kepala Daerah se Indonesia.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Satlantas Polres Banggai menggelar Polisi Sahabat Anak (PSA) di Taman Kanak-kanan (TK) Adhyaksa XL Banggai, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Senin (27/2/2023) pagi.

Kegiatan yang dipimpin Kanit Kamsel Aiptu Saripudin M.B dalam rangka untuk mengenalkan profesi kepolisian dan menanamkan rasa sadar terhadap peraturan lalu lintas sejak usia dini.

“Materi yang diiberikan yakni tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan tugas-tugas di kepolisian,” kata Kasat Lantas AKP I Made Bagus Aditya saat ditemui awak media.

Ia menerangkan, Polisi Sahabat anak merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya pada anak-anak untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan.

“Agar nanti mereka bisa membiasakan diri sejak dini untuk tertib serta berdisiplin dalam berlalu lintas,” terangnya.

Pada kesempatan itu, kata perwira pangkat tiga balak ini, anak-anak usia dini ini juga diajak untuk bermain dan bernyanyi bersama sambil menyampaikan edukasi agar rajin belajar, selalu sopan santun, menghormati dan mencintai orang tua guru di sekolah.

“Harapan kami juga semoga dengan dilaksanakannya PSA ini dapat menciptakan anak-anak penerus bangsa berprestasi yang dapat membanggakan orang tua, bangsa dan negara,” harapnya.*

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Bertempat di Aula BPSDM Prov. Sulteng. Senin, (27/02/2023).

Pada laporan Kepala Bidang Kopetensi Teknis BPSDM Prov. Sulteng Muh. Rian menyampaikan, pelatihan pengelolaan keuangan daerah bagi bendahara pengeluaran bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar bendahara mampu untuk mengelola keuangan sesuai tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku, serta diharapkan bisa merealisasikan dengan baik prosedur-prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Adapun peserta pelatihan tersebut merupakan bendahara pengeluaran seluruh OPD tingkat Pemprov. Sulteng.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Mulyono mengatakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, dan teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan sistem informasi pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan SIPD.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri telah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) mulai tahun 2020 walaupun masih mendapat pendampingan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA atau sistem informasi manajemen daerah. Penerapan SIPD oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kebijakan dalam menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, dalam rangka reformasi birokrasi.

Diakhir sambutannya Mulyono berharap, melalui pelatihan ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yakni mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan yang disusun secara akurat dan juga terwujudnya pemerintah yang bersih dan terpercaya.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan arti penting dan strategis didalam pengembangan program pemberdayaan bagi seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah” tambah Mulyono.

Turut hadir : Kepala BPSDM Prov. Sulteng beserta jajarannya, Kepala BPKD Prov. Sulteng, Bendahara pengeluaran seluruh OPD tingkat Prov. Sulteng.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Kelurahan Kabonena bekerja sama dengan LPM Kelurahan Kabonena menggelar kegiatan olahraga bersama bertema “Kabonena Bergerak, Kabonena Sehat”. Bertempat di Situs Makam Puenjidi. Minggu (26/02/2023).
adapun kegiatan olahraga yang dilaksanakan adalah Senam Bersama, Line Dance dan Tari Kreasi, yang diikuti oleh seluruh warga Kelurahan Kabonena, serta disajikan pula aneka jajanan sehat tradisional khas Kaili.

Lurah Kabonena Putra Maharandha Airlangga dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kelurahan Kabonena yang telah terlibat menginisiasi dan mempersiapkan kegiatan ini hingga dapat terlaksana dengan meriah, sehingga persatuan warga Kelurahan Kabonena akan semakin solid.

“harapan saya agar kegiatan ini dapat berlangsung dua minggu sekali” kata Putra Maharandha Airlangga.

Sementara itu Ketua LPM Kelurahan Kabonena Ihsan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun giat-giat masyarakat untuk dapat memghidupkan aktivitas di Situs Makam Puenjidi ini sekaligus menggiatkan UMKM khususnya dalam rangka mendukung Gernas BBI/BBWI dan 100% Sulawesi Tengah.

“Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan sebulan sekali, dan rencananya setelah Lebaran akan dilaksanakan seminggu atau dua minggu sekali” kata Ihsan.

Ihsan juga mengajak warga masyarakat Kelurahan Kabonena untuk tetap antusias mengikuti kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan Situs Makam Puenjidi kepada seluruh masyarakat Kota Palu pada umumnya dan warga Kelurahan Kabonena pada khususnya, untuk menjadi spot wisata yang dikunjungi oleh Wisatawan dari Kota Palu, Domestik dan Mancanegara.

Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulteng Drs. H. Ma’mun Amir secara langsung menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/02/2023).

Presiden RI Joko Widodo menghadiri sekaligus meresmikan Pembukaan Rakernas APPSI.

Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan PPKM telah dicabut.

Presiden meminta jajaran pemerintah di daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan, terutama beras.

Para kepala daerah diminta untuk menggenjot dan menjaga pasokan beras termasuk kestabilan harga diwilayah masing-masing.

“Sekali lagi, saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing.

“Kolaborasi, telepon antar Gubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Presiden mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.

“Saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar, meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua harganya bener atau enggak bener, karena menyangkut inflasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan bahwa Rakernas APPSI yang bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024” bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.

“Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama, persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, termasuk tanggung jawab dan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah,” kata Isran.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubermur, di dampingi, Asisten Pemerintahan & Kesra, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan & Kesra, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda serta pejabat terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Ketua KORPRI Provinsi Sulteng Dr. Zubair, M.Si diwakili Sekretaris Drs. Irvan Aryanto, M.Si melantik jajaran Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Morowali Utara, bertempat di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morut, Rabu (22/2).

Sekretaris KORPRI Sulteng memberi selamat dan apresiasi ke jajaran pengurus KORPRI Kabupaten Morut dengan disertai sejumlah harapan.

Diantaranya agar pengurus dibawah kepemimpinan Ir. Musda Guntur,MM selaku ketua KORPRI Morut bekerjasama untuk memajukan dan mensejahterakan anggota serta masyarakat Morut.

“Semoga (pengurus) mampu menjadi motor penggerak pembangunan, inovator publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional serta teladan bagi masyarakat Morowali Utara,” kata Sekretaris Irvan Aryanto.

Agar sukses menjalankan roda organisasi tak lupa Ia menekankan pentingnya keharmonisan dan kesolidan internal yang harus terpelihara.

“Selalu kedepankan keterbukaan dan komunikasi serta saling menghargai dalam menghadapi tiap dinamika yang terjadi,” tambahnya berbagi tips ke pengurus.

Di bagian akhir dari sambutan Ketua Korpri Sulteng, Irvan meminta KORPRI Morut bersikap netral menghadapi tahun politik.

“KORPRI harus jadi agen pemersatu bangsa dan pelayan publik yang profesional dengan melayani tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan,” pungkasnya.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Program Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulteng 2023. Bertempat di Rama Garden Hotel, Jl. Tanjung Santigi No. 26. Kota Palu. Rabu (22/2/2023)

Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas TPH Prov. Sulteng kali ini mengusung tema “Peranan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Sebagai Bantalan Perekonomian Masyarakat, Penurunan Kemiskinan dan Stunting serta Pengendalian Inflasi Daerah”.

Rakor ini dihadiri oleh Kadis Pertanian Kab/Kota se-Sulawesi Tengah, Seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian serta Pejabat Fungsional Lingkup Dinas TPH Prov. Sulteng, Kepala BMKG Kelas II Mutiara Sis Al-Jufri, Kepala BPS Prov. Sulteng.

Ada beberapa tujuan dari kegiatan rakor ini diantaranya yaitu ; pertama, mendorong dan meningkatkan koordinasi serta keterpaduan kegiatan bantuan pemerintah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kedua, meningkatkan luas tanam dalam rangka peningkatan produksi adan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Ketiga, melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah.

Sekertaris Dinas TPH Prov. Sulteng sekaligus Ketua Panitia Arif Subandi Asikin menjelaskan potensi inflasi di bulan Januari 2023, untuk bahan makanan yang bergejolak masih dalam kondisi baik.

“Tetapi, yang perlu diwaspadai adalah harga yang diatur oleh pemerintah.” Kata Arif Subandi Asikin.

Pada Rakor ini, Gubernur Sulteng yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto membuka kegiatan ini secara resmi sekaligus menyampaikan di tahun 2022 Prov. Sulteng mengalami surplus beras 74.663 Ton.

“Surplus sebesar 75.000 Ton ini secara nasional menempatkan kita Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang surplus di urutan yang ke-9 di Indonesia.” Ucap Rudi Dewanto

Ia juga memberitahukan untuk tetap waspada dan menjaga ketersediaan beras di Sulteng agar siap menghadapi masalah – masalah kedepannya seperti di bulan Ramadhan dan lainnya sehingga Sulteng bisa lebih terkenal dalam menjaga inflasi.

“Dengan bantuan bapak ibu semua, dengan upaya antara Rakor pagi ini itulah upaya-upaya kita semua untuk menjaga semua masyarakat sejahtera.” Ucap Rudi Dewanto sebelum membuka Rakor secara resmi.

Turut hadir : Kabid, Kasubag, Jafung Lingkup Dinas TPH, Kepala BAPPEDA Prov. Sulteng, Pimpinan BI Perwakilan Sulteng, Kepala BPS Prov. Sulteng, Kepala BMKG Prov. Sulteng, Serta Kepala OPD terkait.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.