All posts by : cZaYY29RgA

Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Bupati Morowali Drs. Taslim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 13 kabupaten/kota

Adapun rincian bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD ; Kota Palu Rp.1.479.710.000, Kabupaten Sigi Rp. 702.070.000, Donggala Rp. 1.811.070.000, Parigi Moutong Rp. 3.733.800.000, Poso Rp. 1.046.250.000

Kabupaten Morowali Rp. 694.040.000, Morowali Utara Rp. 761.000.000, Banggai Rp. 841.000.000, Banggai Kepulauan Rp. 315.000.000, Banggai Laut Rp. 340.000.000, Toli-toli Rp. 1.009.000.000, Tojo una-una Rp. 704.000.000 dan Kabupaten Buol Rp.662.000.000

Penyaluran bantuan sosial dirangkaikan dalam acara rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, bertempat di gedung serbaguna Ahmad Hadie Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Rabu 1 Maret 2023.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyatakan penanganan kesejahteraan sosial telah dilakukan pemerintah sejak zaman kemerdekaan.

Penanganan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejalan dengan visi pembangunan daerah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Wakil Gubernur juga menyampaikan pemerintah membuka investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Saya himbau industri yang berkembang jangan sampai merusak lingkungan,” ujarnya

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Dra. Hasbiah Zaenong, M.Si menjelaskan, pihak dinas mengalokasikan anggaran penguatan sumber daya kesejahteraan sosial pada program pemberdayaan sosial kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dinas sosial sebesar 403.091.600

Untuk alokasi anggaran belanja bantuan sosial dinas sosial mengalokasikan dana sebesar serat 14.671. 661.236. dari belanja langsung dinas sosial.

Lebih lanjut dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor

1. Memberikan gambaran tentang pembangunan pelaksanaan kesejahteraan sosial tahun 2023 serta program kegiatan tahun 2024
2. Untuk mendapatkan usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan
3. Sebagai ajang persamaan persepsi tentang pendayagunaan sumber daya Kesejahteraan Sosial.

Rapat koordinasi mengangkat tema “ penguatan sumber daya Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan optimalisasi capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial

Pelaksanaan Rakor mulai tanggal 28 Februari S/D 2 Maret 2023.

Sementara itu Bupati Morowali Drs Taslim dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Wakil Gubernur beserta rombongan sekaligus apresiasi dengan ditunjuknya Kabupaten Morowali sebagai tuan rumah

Dikatakannya Kabupaten Morowali tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya dan juga masih mengalami keterbatasan kesejahteraan sosial

“Sebagai tuan rumah kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelayanan kami, untuk itu mohon dimaafkan,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir, Wakil Ketua TP PKK Sulawesi Tengah Hj. Halimah Amir, Bupati Morowali Drs. Taslim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si, Ketua TP. PKK Kabupaten Morowali, unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (melalui daring) Dr. Ir Cristina Sandra Tobondo, Dirjen Bina Bangda Kemendagri (melalui daring) R. Budiono Subabang, ST, MPM, pejabat BPKAD provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, SE, MM, kepala Dinas Sosial kabupaten/ kota se-Sulawesi Tengah dan pejabat terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, bersama Bupati Banggai, Walikota Palu  menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 104 Pemadam Kebakaran yang dilakasanakan di Lapangan Monas Jakarta. Rabu, (1/3/2023).

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian bertindak sebagai Inspektur pada pelaksanaan Upacara HUT 104 Pemadam Kebakaran Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa diumur ke- 104 Tahun Pemadam Kebakaran perlu evaluasi seiring dengan perubahan politik, ekonomi masyarakat di era demokrasi saat ini.

Menurutnya, Pemadam Kebakaran merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran strategis utamanya dalam menangani masalah kebakaran. Sehingga diumur ke- 104 Tahun masih tetap Eksis karena Pemadam Kebakaran dibutuhkan dan merupakan kebutuhan masyarakat umum.

Bilamana pemadam kebakaran dapat terus eksis, tentunya harus terus ditingkatkan profesionalisme personil pemadam kebakaran, melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas skill personil kebakaran sehingga seluruh tindakan yang dilakukan personil pemadam kebakaran dapat memberikan keselamatan kepada masyarakat.

Sehingga organisasi pemadam kebakaran 1000 sampai 2000 tahun kedepan akan terus dibutuhkan untuk menanggulangi bencana kebakaran dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Mendagri meminta seluruh Kepala Daerah agar memberikan perhatian yang baik terhadap pembinaan dan peningkatan skill pemadam kebakaran di daerah dan perlu juga memperhatikan kesejahtraan personil termasuk juga untuk meningkatkan status personil menjadi ASN dan peningkatan sarana dan prasana kebutuhan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan fungsi pemadan kebakaran.

Juga harus dipastikan organisasi pemadam kebakaran tetap ada kalau fungsi sesuai kebutuhan masih rendah agar organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat disatukan dengan Satpol PP sehingga fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan tetap ada disetiap daerah.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulteng dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan melakukan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) tahun 2023. Seleksi PHD merupakan kewenangan Kementerian Agama sebagai instansi vertikal yang mana pemerintah daerah ikut berkontribusi didalamnya. Rabu (1/03/2023).

Pada penjelasanya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Awaluddin mengatakan, seleksi PHD tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 4 maret 2023. Pada seleksi tersebut pada masing-masing kab/kota mengutus 2 orang dan pada tingkat provinsi mengutus 6 orang untuk mengikuti seleksi tersebut.

Adapun tahapan seleksi petugas haji daerah yaitu pengumpulan berkas administrasi, dan akan dilanjutkan seleksi dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).

“Seleksi ini akan diadakan secara online, sehingga nantinya hasil tes tersebut akan keluar pada hari itu juga” ucap Awaluddin.

Jumlah total PHD 2023 Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 18 orang yang terdiri dari petugas pelayanan umum berjumlah 6 orang, petugas pembimbing ibadah berjumlah 6 orang, petugas pelayanan kesehatan berjumlah 6 orang.

Selanjutnya, untuk tahun 2023, jamaah haji Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan kuota sebanyak kurang lebih 1.900 an dan tanpa adanya batasan umur.

Dalam penuturan Awaluddin, sampai saat ini belum terdapat kendala yang secara signifikan mempengaruhi persiapan seleksi PHD. Koordinasi dan komunikasi dilakukan secara intens oleh seluruh unsur terkait membuat semua kendala dapat terselesaikan.

“Kalau ada masalah-masalah yang terjadi, maka kami semua langsung mengkomunikasikan melalui pertemuan baik secara langsung maupun daring” ujar Awaluddin.

Terakhir, Alimuddin berharap dengan adanya tahapan seleksi PHD Provinsi Sulteng tahun 2023, semua petugas pendamping haji dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan melayani jamaah haji saat berada ditanah suci.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level-1 Angkatan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pelatihan ini berlangsung selama 12 hari dimulai sejak 16 Februari sampai dengan 2 Maret 2023. Bertempat, di Aula BPSDM Prov. Sulteng. Rabu, (01/03/2023).

Pada laporan Kepala Bidang Pengembangan Kopetensi Teknis BPSDM Prov. Sulteng Moh. Riyan menyampaikan, Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang Dan Jasa Level-1 Angkatan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa secara profesional berdasarkan peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan tersebut adalah meningkatnya profesionalisme pejabat pengelola barang dan jasa dalam memberikan layanan PBJ,
meningkatnya mutu layanan pejabat pengelola barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa PBJ serta meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna jasa dalam menerima layanan pejabat pengelola barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Prov. Sulteng Adidjoyo Dauda mengatakan, pengelola pengadaan barang dan jasa dituntut wajib memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa guna mendukung terwujudnya layanan publik yang prima dan pemerataan pembangunan hingga dapat membantu dan mengurangi adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu penghambat pembangunan.

Selanjutnya, Adidjoyo Dauda menjelaskan pentingnya pelatihan ini guna mendapatkan PNS dengan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang berkualitas.

“Dengan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas akan mendukung kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional” kata Adidjoyo.

Diakhir sambutannya, Adidjoyo berharap, melalui pelatihan ini pengelola pengadaan barang dan jasa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan, keahlian, mempertajam daya analisis dan bisa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan sehingga lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil (tidak disriminatif) dan akuntabel dalam pelaksanaan barang dan jasa pemerintah.

Turut hadir : Kepala BPSDM Prov. Sulteng beserta jajarannya, Pengelola Barang dan Jasa OPD tingkat Prov. Sulteng.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Jakarta – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris DKIPS Aswin Saudo menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Penghargaan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2022. Bertempat, di Hotel Borobudur, Jakarta. Selasa, (28/2/2023)

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya tranformasi digital di daerah dan sebagai tindak lanjut rangkaian tahapan ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2022.

Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Award dengan kategori Leading Change & Influence merupakan penilaian untuk para Sekretaris Daerah (Sekda) yang mampu mengarahkan perubahan dan memberikan teladan dalam tindakan sebagai Kepala Administratif Pemerintahan menuju digitalisasi di daerahnya.

ADLG Award diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rakortekbang dilaksanakan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional yang dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selanjutnya, Teguh Setyabudi menjelaskan, Rakortekbang bertujuan yakni ; pertama, membahas RKPD dan RENJA perangkat daerah terhadap indikator kinerja urusan.

Kedua, penyepakatan target indikator makro pembangunan tahun 2023 serta strategi aksi pusat dan daerah.

Ketiga, pembahasan usulan teknis dan dukungan teknis terhadap program kementerian dan lembaga sesuai dengan prioritas nasional.

Kemendagri yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah termasuk pembinaan terhadap penyusunan dokumen pemerintahan daerah. Sementara, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki fungsi untuk mengawal perencanaan program prioritas nasional.

Kolaborasi antara Kemendagri bersama Kementerian Bappenas mengahasilkan singkronisasi dalam perencanaan antara pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada target pencapaian pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas serta berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wamendagri John Wempi Wetipo menyampaikan Dalam rangka menyikapi kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Maka diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteronik (SPBE) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Pentingnya koordinasi perencanaan pembangunan. Agar ada benang merah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan.

Pelaksanaan SPBE telah tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yang ditarget bahwa instansi pusat dan daerah dapat menjalankan dengan baik. Target tersebut 100 persen instansi pusat, 80 persen instansi pemerintah Provinsi dan 50 persen pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga penyerapan SPBE ini bisa berjalan dengan baik

Sejalan dengan target itu, menurut John diperlukan seorang pemimpin yang dapat menjalankan orkestra dengan baik. Peran pimpinan itu, ada pada Sekretaris Daerah.

Rapat koordinasi teknis dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Dirjen Keungan Daerah, Bappenas, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda dan Kadis Kominfo se-Indonesia.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Banten – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulteng Fahruddin Yambas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bertempat, di Hotel Novotel Kota Tanggerang Provinsi Banten. Selasa, (28/2/2023)

Rakornas tersebut mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni”.

Rakornas ini diinisiasi oleh Kemendagri dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional bidang politik dan pemerintahan umum.

Rakornas FKUB dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenang dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Pada kesempatan itu, Mendagri diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan ucapan salam serta terima kasih atas kerja keras memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Saya menyampaikan salam dari bapak Mendagri sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir. Karena forum ini telah menciptakan suasana nyaman dalam berbangsa dan bernegara termasuk membuat nyaman dalam pemilu,” Kata Sekjen Kemendagri dalam sambutanya

Menurutnya peran FKUB sangat luar biasa bagi terciptanya situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan demikian, Ia menekankan bahwa negara sangat menjamim setiap orang untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya, demi terciptanya Indonesia yang sejahtera.

“Termasuk dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan harmoni,” tambahnya

Sumber : Humas Pemprov Sulteng

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Yahun 2023. Bertempat, di Hotel Pullman Central Park Jakarta. Senin, (27/2/2023)

Rakor Sawit Nasional mengusung tema “Optimisme Pembangunan Perkebunan 2023: Akselerasi Pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat” dan dibuka langsung oleh Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional yang menghadirkan seluruh unsur pelaku sawit mulai dari pemerintah, petani, kelembagaan, asosiasi hingga korporasi.

Dalam sambutanya, Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo mengatakan, Kontribusi kelapa sawit ditopang luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat.

Pemerintah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR dimulai sejak tahun 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

“Kita harus pastikan Program PSR ini dapat berjalan dengan baik, dan saya percaya forum PSR ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rakuat Indonesia” ucap syahrul

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengungkapkan bahwa Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.

Lahan PSR dapat dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi peserta PSR seperti integrasi dengan tanaman sela (tanaman palawija) dan juga dengan ternak.

Selanjutnya, ia mengajak semua pihak yang terlibat dalam program PSR menjadikan hari ini sebagai momentum kebangkitan Program PSR dan perbaikan tata kelola sawit ini yang diharapkan Sawit Indonesia berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak, sehingga dapat mendorong meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia.

Turut serta mendampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto yakni ; Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Prov. Sulteng, Kabid Perkebunan, Bupati dan Kepala Dinas membidangi perkebunan yang ada di Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Wakil Ketua TP. PKK Hj. Halimah Amir melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Morowali, Selasa 28/2/23

Tiba di Bandara, Wakil Gubernur beserta Wakil Ketua TP. PKK disambut Kepala Dinas Sosial Provinsi Dra. Hj. St. Hasbiah Zaenong M, Si, pejabat Biro Administrasi Pimpinan serta pejabat Dinas Sosial Kabupaten Morowali dilanjutkan dengan jamuan bersama Bupati Morowali, Drs. Taslim SH dan pejabat terkait lainnya.

Malam harinya berlangsung ramah tamah di Rumah Jabatan Bupati Morowali dihadiri pimpinan OPD, unsur forkopinda Kabupaten Morowali serta pimpinan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Kunjungan kerja Wakil Gubernur di Kabupaten Morowali dalam rangka membuka Rakor dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023 yang berlangsung Selasa 28 Februari hingga 2 Maret 2023 di Kabupaten Morowali.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur diwakili Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Farida Lamarauna hadiri sekaligus membuka secara resmi Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Taman Pujasera Tinggede, Jl. Tavanjuka Mas, Kab. Sigi. Selasa (28/2/2023).

Peringatan HPSN 2023 ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah bersama DLH Kota Palu dan DLH Kabupaten Sigi.

Kegiatan ini mengusung tema “Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
dengan dirangkaikan beberapa kegiatan seperti Pameran Kerajinan dari barang bekas, Jalan Bersama Sambil Memungut Sampah, Orasi Ilmiah dari Pakar Lingkungan Hidup Muh. Nur Sangadji serta pembagian Doorprize.

Kegiatan ini juga melibatkan pelajar mulai dari SD, SMP dan SMA yang berasal dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi, selain itu, ada juga organisasi luar pemerintah dan kelompok masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng M. Sadly Lesnusa selaku Ketua Pelaksana menjelaskan, salah satu tujuan dari kegiatan ini yaitu memperkuat komitmen dan peran aktif Pemda dan pengelolaan sampah

“Kemudian yang kedua memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai zero emition melalui gerakan pilah sampah, kemudian membangun secara sistematis dan integratif pengurangan sampah dan penurunan emisi gas rumah kaca.” Lanjut M. Sadly Lesnusa

Selanjutnya, Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Faridah Lamarauna membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa pengelolaan sampah saat ini mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus manifestasi dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

“HPSN 2023 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju zero waste, zero emition.” Ucap Staf Ahli Farida Lamarauna

Diakhir sambutannya, Ia juga menyampaikan semoga dengan pengelolaan sampah yang baik mampu menumbuhkan perekonomian, menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat kepada kita semua dan kepada anak cucu kita sehingga kita tidak meninggalkan masalah lingkungan kepada anak cucu kita.” Tambahnya

Turut hadir : Wakil Bupati Sigi, Staf Ahli Bidang SDM dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah, DLH Prov Sulteng, DLH Kota Palu, DLH Kabupaten Sigi, Pimpinan BNI Cabang Palu dan Sigi, Pimpinan Forkopimda, Camat Marawola, Pakar Lingkungan Hidup, Wanita Peduli Lingkungan, Perempuan Adipura Kota Palu, serta para pelajar SD, SMP, SMA Kota Palu dan Kab. Sigi.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

SIGI, – Dalam menjaga keamanan Objek vital Perbankan di kabupaten Sigi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, anggota Samapta Polres Sigi melaksanakan pengamanan obyek vital Bank yang ada di kabupaten Sigi salah satunya Bank BNI KCP Sigi. Selasa(28/2/2023)

Obyek vital tersebut merupakan daerah rawan yang bisa saja terjadi tindak kejahatan, dikarenakan Bank merupakan tempat transaksi nilai tukar atau biasa disebut dengan uang

Oleh sebab itu anggota satuan Samapta Polres Sigi melaksanakan pengamanan di perbankan, guna untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada Nasabah maupun pegawai bank tersebut dalam bekerja atau melaksanakan pelayanan.

“Giat ini rutin dilaksanakan oleh anggota Samapta Polres Sigi untuk menjaga keamanan agar situasi lingkungan bank BNI KCP Sigi menjadi aman,” kata kasat Samapta Polres Sigi AKP Sidik.

Lanjut beliau menambahkan tidak lupa juga personil selalu memberikan himbauan kepada nasabah agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan yang paling penting selalu memakai masker untuk mencegah penyebaran virus covid-19.