All posts by : cZaYY29RgA

.Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Adm Umum M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si secara resmi membuka kegiatan Presentasi Pembuatan Film Perjuangan Pahlawan Nasional Tombolotutu Mengusir Penjajah di Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel Borobudur, Jum’at (10/3).

Melalui Asisten Adm Umum, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas gagasan dan upaya mengenalkan sosok pahlawan nasional asal Sulawesi Tengah, yakni Tombolotutu.

Menurutnya, mempelajari sejarah lewat film jauh lebih menarik dan Tombolotutu merupakan pahlawan nasional yang sangat layak untuk difilmkan.

Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi gerbang awal untuk mendorong komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk mendukung pembuatan film sejarah perjuangan Tombolotutu.

Sementara, Produser Film Ir.Setiabudi A.C Nurdin menyampaikan bahwa film ini akan memperkenalkan Tombolotutu dan seni budaya di Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap sumbang saran dan ide untuk menguatkan pembuatan film.

Turut hadir Para Bupati/Walikota se Sulteng, Pimpinan PT. Bank Sulteng, Keluarga Tombolotutu dan Para Pelaku Usaha.

Biro Adm Pimpinan

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tumbuh sebesar 13,83%, naik 3,04% dari tahun 2021.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM saat membuka Rapat Koordinasi Penanaman Modal se Sulawesi Tengah, bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Banggai Laut, Rabu (9/3).

Turut hadir Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa,SH, Kepala DPMPTSP Moh.Rifani Pakamundi,S.Sos,M.Si serta Para Kepala DPMPTSP kab/kota se Sulteng.

Diakuinya, realisasi investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 111,18 triliun. Hal ini melampaui target investasi yang ditetapkan BKPM RI sebesar 53,09 triliun, sehingga menempatkan Sulawesi Tengah berada posisi Ketiga se Indonesia dan pertama di kawasan timur Indonesia

Selain itu, pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah juga berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 kategori Provinsi Terbaik Kedua sebagai bentuk Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Atas pencapaian tersebut di atas, Gubernur H.Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKPM RI, Para Bupati/Walikota se Sulteng.

Biro Adm Pimpinan

Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si memenuhi undangan Direktur Produk Hukum Daerah Drs.Makmur Marbun,M.Si terkait implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 43 tahun 2022 tentang Penugasan Perseroan Daerah PT Pembangunan Sulawesi Tengah Dalam Perdagangan Hasil Batuan Satu Pintu, bertempat diruang rapat Direktur Produk Hukum Daerah, Kamis (9/3).

Turut hadir Kabag Produk Hukum Sulteng Hj.Indah,SH,MH, Kabag BUMD Farida Karim dan 2 orang kasub pada Biro Hukum.

Kesempatan itu, Plh Karo Hukum Drs.Adiman,SH,M.Si menyampaikan keberadaan Pergub nomor 43 tahun 2022 merupakan implementasi pemikiran Gubernur Sulawesi Tengah agar potensi daerah berdampak terhadap peningkatan fiskal daerah serta memastikan kebutuhan pembangunan IKN dapat terpenuhi,khususnya batuan.

Sementara, Direktur PHD Makmur Marbun berharap Pergub nomor 43 tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum dan tidak dilakukan secara monopoli.

Sesuai amanah Gubernur Sulawesi Tengah kepada Plh Karo Hukum, Ia pun menanyakan percepatan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Sulteng.

Menanggapi itu, Kasub Perundang Undangan Andika menyampaikan bahwa TPP Pemprov Sulteng dalam proses tanda tangan pimpinan, namun syarat yang belum diterima dari Pemprov Sulteng melalui Biro Organisasi yakni syarat pembayaran TPP.

Biro Adm Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Farid R. Yotolembah mengikuti Interview Penganugerahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Award Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat secara Virtual. Bertempat, diruang kerja Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kantor Gubernur. Kamis, (9/3/2023)

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Farid R. Yotolembah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Jumriani, Kabid Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kamal Ariansyah dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DKIPS Sulteng Hasim R.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Farid R. Yotolembah menyampaikan bahwa pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurutnya, PPKM ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 2 tahun.

Untuk itu, pembatasan tersebut dilakukan di tiap-tiap wilayah Kabupaten dan Kota agar orang-orang dari luar daerah tidak bisa masuk ke daerah tertentu.

“Ketika seseorang tidak terjangkit Virus Covid-19, maka orang tersebut di izinkan masuk ke daerah tersebut, tetapi kalau ada yang terjangkit kita tahan dirumah untuk dilakukan pemeriksaan.” Jelas Staf Ahli Gubernur Farid R Yotolembah

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada masa PPKM berlangsung pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembatasan diantaranya ; melarang adanya kerumunan baik itu acara perkawinan, tempat-tempat wisata, cafe dan lain sebagainya.

Pembatasan itu juga, dilakukan bukanya hanya pada tingkat Kabupaten dan Kota, melainkan juga di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Desa.

“Alhamdulillah, upaya pembatasan tersebut efektif dilakukan, guna memutus rantai penyebaran Covid-19”. Tambahnya

Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam memutus penyebaran Covid-19 adalah melakukan pembagian masker, vaksin dan bantuan-bantuan sosial lainya, dan bahkan pembagian bantuan tersebut sampai pada daerah-daerah yang ada di pelosok.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina didampingi Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Salim dan PPUPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Ryan Perwira mengikuti Penandatanganan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 secara daring di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Kamis, (09/03/2023).

Strategi nasional pencegahan korupsi merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Mengawali sambutannya, Menteri Bappenas RI Suharso Manoarfa menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melahirkan UU No. 7 Tahun 2006 untuk mengadopsi dan mengesahkan Konfrensi PBB melawan korupsi dan salah satu amanat ratifikasi tersebut Indonesia diharuskan memiliki strategi nasional anti korupsi.

“Sesungguhnya kita bersama-sama dunia dalam barisan untuk melakukan aksi maksimal dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi”, lanjut Suharso.

Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan bahwa Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi tahun 2004-2009 hingga penyusunan dan penetapan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya pada tahun 2013-2016 strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi diimplementasikan berdasarkan Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi disetiap tahunnya.

Menurutnya, Upaya pencegahan korupsi memerlukan strategi nasional yang lebih berfokus, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak sehingga kemudian pemerintah menerbitkan Perpres No. 55 Tahun 2012 dengan Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau sekarang kita kenal dengan Stranas PK.

Suharso juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 5 Perpres No. 54 Tahun 2018 diamanatkan bahwa rencana aksi dirumskan setiap 2 tahun sekali yang mana saat ini kita telah memasuki periode ketiga implementasi Stranas PK dengan telah diluncurkan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 pada tanggal 22 Desember 2022.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam konteks pencegahan korupsi sangat kompleks di negara kita namun yang paling utama adalah komitmen integritas atau political wish dari para pemegang kekuasaan sehingga perlu dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen yang semoga bukan hanya sekedar ritual kegiatan semata

“Makanya kita sekarang menandatangati pakta integritas, komitmen. Kita harap ini bukan hanya ritual kegiatan semata”, terang Mendagri.

Selain itu, beliau berpendapat bahwa perlu adanya penguatan sistem pengawasan serta memperkuat sistem open governance sehingga potensi untuk korupsi dapat dicegah dengan sistem pemerintahan yang lebih transparan

Lebih lanjut, beliau berharap semoga dengan komitmen para pemangku kepentingan agar lebih terbuka dan transparan serta membuat sistem dan penguatan aparat pengawas internal masing-masing sehingga dapat mencegah praktek korupsi.

Turut hadir : Wakil Ketua KPK, Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Sekretaris Kementrian Lembaga, Sekretaris Daerah 34 Provinsi secara daring dan luring.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Kerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sulawesi Tengah tahun 2023. Bertempat, di Hotel Santika Palu, Jl. Moh. Hatta No.18. Kamis, (9/3/2023).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan percepatan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Program P3DN ini berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global.

Raker ini dihadiri oleh seluruh koordinator, sekertaris, dan anggota dari Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Tim Sosialisasi, serta beberapa OPD terkait.

Berikut beberapa agenda yang dibahas pada Rapat Kerja Tim P3DN Sulawesi Tengah diantaranya ; pembahasan komitmen belanja PDN Prov. Sulteng, pembahasan matriks tugas setiap anggota tim, pembahasan identifikasi risiko pada pelaksanaan program P3DN, pembahasan program kerja tim P3DN Sulteng T.A. 2023.

Kepala Dinas Perindag selaku Ketua Harian Tim P3DN Sulawesi Tengah Richard Arnaldo mewakili Gubernur menjelaskan bahwa pembentukan Tim P3DN Provinsi Sulawesi Tengah 2023 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 500.2.2.9/18.2/DIS.PERINDAG-G.ST/2023 pada tanggal 12 Januari 2023.

“Tahun lalu kan realisasi kita dari 40% target, kita mencapai 50% artinya mencapai 120% dari target kan, sesuai target, mudah-mudahan dengan anggaran belanja yang baru kita bisa lebih dari target yang akan ditentukan” Kata Richard Arnaldo.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada 3 hal yang perlu menjadi fokus pada saat ini yaitu ; komitmen dan realisasi belanja PDN Provinsi Sulawesi Tengah, risiko pelaksanaan program P3DN di Sulawesi Tengah dan Sosialisasi Berkelanjutan Pelaksanaan P3DN.

Diakhir sambutannya, Richard Arnaldo mengharapkan setiap anggota tim mampu memahami tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga tahun ini bisa melampaui target yang akan ditentukan seperti di tahun 2022 kemarin

“Dengan dibentuknya Tim P3DN ini diharapkan dapat memberikan afirmasi positif khususnya pada penerapan P3DN di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara umum berkesinambungan memberikan pembinaan P3DN ke Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.” Harap Richard Arnaldo selaku Ketua Harian Tim P3DN Sulawesi Tengah.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Biro Organisasi melaksanakan rapat bersama Biro Adm Pimpinan dan Biro Umum dalam rangka menindaklanjuti hasil studi tiru Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perubahan nomenklatur struktur organisasi pada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Tujuan rapat tersebut sesuai dengan harapan Gubernur Sulawesi Tengah agar pelayanan pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan lebih efektif dan efesien.

Rapat dipimpin oleh Plt Karo Organisasi melalui Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani dan diikuti Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si dan Kabag Rumah Tangga Agung, bertempat diruang rapat Biro Organisasi, Rabu (8/3).

Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani menyampaikan bahwa Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini sesuai Permendagri 56 Tahun 2019.

Ia pun menuturkan pihaknya akan segera memproses perubahan nomenklatur pada Biro Umum dan Biro Adpim.

Sementara Plt Karo Hukum Adiman,SH,M.Si menuturkan pihaknya segera memfasilitasi draf perubahan pergub sesuai harapan Gubernur Sulawesi Tengah.

Biro Adm Pimpinan

Gubernur Rusdy Mastura diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si membuka Musyawarah Kerja (Musker) PMI Provinsi Sulteng pada Selasa sore (7/3), di hotel Rama Garden.

Dalam sambutan tertulisnya, gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PMI Sulteng yang selalu hadir pertama memberi bantuan pada saat terjadinya bencana alam dan krisis kemanusiaan.

Dengan dimulainya musker semoga dapat diberdayakan seluruh peserta sebagai media komunikasi dan kerjasama meningkatkan kinerja organisasi dengan lahirnya program-program terbaik kata gubernur lewat asisten.

Begitu juga dalam rangka merawat sinergitas PMI dengan pemerintah daerah, stakeholder dan mitra lainnya dalam memberikan pertolongan dan pelayanan kemanusiaan tanpa pamrih.

“Sehingga tiap tangis kesedihan dapat berubah menjadi senyum manis kebahagiaan,” tandas Asisten Sadly Lesnusa memuji hasil kerja kemanusiaan PMI.

Sebelumnya, Ketua PMI Provinsi Sulteng Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si menyampaikan bahwa musker adalah agenda rutin organisasi yang dilaksanakan tiap tahun guna mengevaluasi program-program setahun lalu dan menyusun program-program tahun berjalan.

“Sumbang saran bapak ibu dalam rangka kesempurnaan program akan kita dapatkan lewat musyawarah kerja,” ungkapnya.

Ditambah lagi pada momen itu, Ia menyampaikan permohonan dukungan pemerintah provinsi dalam rangka partisipasi kontingen PMI Sulteng menuju iven Jumbara nasional di provinsi Lampung Juni nanti.

“Kami mengharap bantuan (pemprov) terkait agenda jumbara,” pintanya lewat asisten administrasi umum.

Di penghujung acara, Asisten Sadly Lesnusa disaksikan Ketua PMI Sulteng menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah donatur atas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Turki dan Suriah.

Penerima piagam diantaranya perwakilan Bank Indonesia, Hooki Maju Lancar, SDN Poboya dan Baitul Maal Imam Syafi’i.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Kepala Dinas Kehutanan Ir. A. Rachmansyah Ismail, M. Agr., MP. menerima kunjungan audiensi Staf Ahli Menteri bidang energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Prof. Dr.Ir. Winarni Dien Monoarfa, MS. beserta rombongan bertempat di ruang kerja wakil gubernur, Selasa 07/03/2023.

Dalam audiensi tersebut Staf Ahli Menteri menyampaikan mengenai Indonesia’s Folu Net SINK 2030, adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai, terutama tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Dalam press release KLHK disebutkan sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni berkontribusi sekitar 60 persen dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.

Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) lanjutnya berencana melaksanakan Sosialisasi dan Workshop Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop dijadwalkan pada tanggal 13 dan 14 Maret 2023, sosialisasi bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dan untuk Workshop akan dilaksanakan di Hotel Best Western Kota Palu.

Dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah turut melibatkan semua pihak yang terkait pengelolaan Kawasan hutan dan perlindungan kelestarian alam antara lain Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sektor swasta, LSM, yang akan didampingi oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi Universitas Tadulako dan Univeristas Gajah Mada.

Dalam arahannya Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan Ir. A. Rachmansyah Ismail, M. Agr., MP. menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional Sub Nasional Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur berharap kementerian lingkungan hidup dan kehutanan beserta stakeholder terkait lainnya bersama-sama mendorong dan mempersiapkan Sulawesi Tengah dalam menghadapi ibu kota negara (IKN) dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai suplai utama penyangga IKN.

Biro Administrasi Pimpinan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir menerima kunjungan Tim Ahli Geologi bersama pejabat Dinas Pariwisata dan Bappeda Provinsi, bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa 7 Maret 2023.

Tim geologi dimaksud terdiri dari ; tim survei identifikasi dan warisan geologi kabupaten Poso yakni ; penanggung jawab ; Dida Yumaldi, ST, P.Hd, anggota: Emma Yan patriani, ST, MT, Erick Setiabudi ST, M.Sc, Drs. Kurnia dan Moch Agus Rozak.

Kedua Tim Survey Geokimia dan Geokronologi Kabupaten Poso : penanggung jawab Ruly Setiawan, ST, Ph.D, anggota Very Edi Setiawan, ST, Asep Rohiman M.Si, Oliybinar Rizikika, ST dan Dadan Rudiansyah.

Survei identifikasi dan verifikasi warisan geologi Kabupaten Poso merupakan tindak lanjut surat Gubernur Sulawesi Tengah dan dokumen usulan penetapan warisan geologi Kabupaten Poso yang mengacu pada peraturan Menteri ESDM tentang pedoman penetapan warisan geologi.

Untuk itu pusat survei geologi merencanakan melakukan kegiatan survei identifikasi dan verifikasi warisan geologi Kabupaten Poso pada tanggal 20 Februari hingga 11 Maret 2023.

Tim Badan Geologi menjelaskan Kabupaten Poso memiliki kawasan Danau Poso yang bisa digunakan sebagai pusat penelitian, pendidikan dan pariwisata.

Secara geologi, kabupaten Poso juga memiliki
batuan, mineral, fosil serta patahan

Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir memberikan
Apresiasi atas rencana penelitian Badan Geologi . Diharapkan kegiatan penelitian geopart dari kementrian dapat bermanfaat serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Alumni STM Budi Utomo Jurusan Teknik Mesin itu berharap kegiatan serupa juga dilaksanakan di kabupaten lain dengan investor yang lebih diprioritaskan kepada masyarakat lokal.

Wakil Gubernur juga menyinggung permasalahan stunting akibat kekurangan gizi serta solusi yang lebih difokuskan kepada kalangan ibu yang memiliki 5 peran utama.

Sekedar untuk diketahui danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Hal ini membuat Danau Poso menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional.

Biro Administrasi Pimpinan