All posts by : cZaYY29RgA

Palu-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya di Ruang Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Rabu (05/06).

Turut mendampingi wagub, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Yoppy Patiro serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.

Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah dan menjadi amanah bagi penerima untuk tetap meningkatkan upaya-upaya yang sudah dilakukan.

Kalpataru bertujuan untuk memotivasi dan mendorong kepeloporan penerima dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan, dengan harapan dapat meningkatkan peran stakeholder/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bidang lain, Wagub Ma’mun Amir mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dianugerahkan sejak 41 tahun lalu, tepatnya dimulai pada tahun 1980.

Ia pun mengajak semua stakeholder untuk terus bersinergi melestarikan fungsi lingkungan hidup di Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi se-Sulawesi Tengah. Bertempat, di Hotel Swiss-Belhotel. Rabu, (5/6/2024)

Kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema “Transformasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Rakor yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimulai pada 5 Juni hingga 6 Juni 2024. Dan dihadiri Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, KemenPAN-RB Insan Fahmi, Analis SDM Aparatur Ahli Madya Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Muh. Yuliarto, Asisten Administrasi Umum Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sulteng dan panitia pelaksana.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Novalina mengatakan, revolusi industri 4.0 berdampak terhadap seluruh lini kehidupan, intervensi teknologi yang begitu despruptif dan massif yang membawa perubahan pada aspek birokrasi dan pelayanan publik.

“Transformasi organisasi pemerintah tidak hanya sekedar menyederhanakan besaran organisasi dan prosedural semata, namun lebih fundamental pada pola kerja, budaya organisasi dan nilai-nilai strategis”, ujarnya

Novalina juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber, khususnya kepada Biro Organisasi yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai sarana strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi daerah dalam rangka membangun Provinsi Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

Selain itu kata Novalina, kegiatan ini dilaksanakan guna menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang pelayanan publik serta menjaring berbagai masukan implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dan memberikan pemahaman kepada bagian organisasi tentang pentingnya kualitas pelayanan publik dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah.

Lebih lanjut, Sekdaprov menjelaskan bahwa penataan dan peningkatan pelaksanaan manajemen kinerja kualitas penyelenggara di berbagai unit pelayanan publik merupakan tugas dan kewenangan sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Terkahir, Novalina berharap, melalui rakor ini unit pemerintahan dapat meningkatkan kualitas birokrasi melalui transformasi organisasi untuk meningkatkan keunggulan pelayanan publik menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan lebih Maju.

Sumber : PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu-Meskipun dibesarkan di lingkungan Masyumi, namun Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang gemar berolahraga ini mengakui bahwa dalam hatinya mencintai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seutuhnya dan Yakin Usaha Sampai untuk Sulawesi Tengah.

Hal ini Ia ungkapkan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tengah dan Pengurus Majelis Wilayah Forum HMI-Wati (FORHATI) Sulawesi Tengah periode 2023-2028.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bertempat di Palu Golden Hotel dan dihadiri oleh kader HMI dari berbagai kalangan pada Selasa malam (04/06/2024).

Turut hadir, Kajati Sulteng Bambang Hariyanto, Bupati Sigi Moh. Irwan Lapata, Ketua PMI Sulteng Moh Hidayat Lamakarate dan para akademisi.

Berdasarkan Surat Keputusan MN KAHMI tentang Susunan Kepengurusan, maka ditetapkan Mulhanan Tombolotutu sebagai Ketua Majelis Wilayah KAHMI dan FORHATI Sulawesi Tengah dan Ir.Trie Lamakampali,MM sebagai Ketua Majelis Wilayah FORHATI Sulawesi Tengah.

Selanjutnya gubernur mengapresiasi kiprah Keluarga Besar KAHMI dan FORHATI yang menurutnya telah menjadi ladang Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, sebab telah terbukti mampu berperan di berbagai bidang, baik pemerintahan/organisasi.

Dengan ikhtiar membangun daerah, Gubernur Rusdy Mastura mengajak Keluarga Besar KAHMI dan FORHATI Sulawesi Tengah untuk terus berkolaborasi serta membangun sinergi yang kuat dan tangguh menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Palu- Ditengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, di setiap lini terus didorong melakukan digitalisasi demi kemudahan akses bagi masyarakat. Perkembangan teknologi telah banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat dan ini menjadi salah satu dasar agar akses digital seluruh wilayah khususnya di Sulawesi Tengah bisa merata dan setara.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona saat menjadi narasumber pada acara program Bicara Langsung (Bilang) yang di selenggarakan oleh Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Tengah pada Rabu, (5/6/2024)

Adapun topik yang dibahas yakni, Membangun Kesetaraan Akses Digital di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam penuturannya, Sudaryano mengatakan, berbicara tentang akses digital di Provinsi Sulawesi Tengah, hal tersebut belum setara. Menurutnya, masih ada wilayah-wilayah masih Blankspot terutama desa-desa yang masuk dalam wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan daerah perbatasan. Termasuk dibeberapa spot yang berada di Wilayah Kota Palu.

“Inilah yang menjadi kebijakan bapak Gubernur Rusdy Mastura untuk membangun Desa Digital atau Smart Village di Sulawesi Tengah”, ucap Kadis Kominfo Santik Sudaryano pada kesempatan itu

Sudaryano juga menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan kolaborasi bersama Common Room Networks Foundation dan Komunitas Roa Jaga Roa Palu, mengimplementasikan Desa percontohan yakni Desa Toro yang terletak di Kabupaten Sigi. DIsamping melakukan pelatihan dan pendampingan manajemen, juga membentuk Komunitas Sekolah Internet (SIK) sebagai organisasi masyarakat yang mengelola internet desa tersebut. Program ini dinilai cukup berhasil, karena SIK telah berhasil menjual voucher internet bagi warga desa dan kini menambah 3 Akses Point dari target 6 dusun yang ada di Desa Toro.

Pentingnya Smart Village, untuk mendorong masyarakat dapat mengkases informasi dan sebagai sarana untuk belajar dalam meningkatkan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai sarana menjual produk-produk desa setempat secara online. Disamping itu, memudahkan pula Pemerintah Desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bagian dari perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Salah satunya, melalui tanda tangan elektronik. Sehingga kecepatan pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan”, ujarnya

Melalui program Smart Village, Gubernur Rusdy Mastura telah menetapkan pembangunan 100 Desa Digital di Sulawesi Tengah, yang diharapkan dapat menjadi Desa Mandiri Digital, yang dikelola masyarakat dalam Sekolah Internet Komunitas, baik dari segi pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan.
“Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan peninjauan lapangan, untuk melihat keberhasilan masyarakat Desa Toro setelah mendapatkan pelatihan dari Common Room dan Roa Jaga Roa, untuk direplikasi pada Desa-desa yang lain”, tambah Sudaryano.

Selanjutnya, Hendrik selaku Koordinator Sekolah Internet Komunitas Toro juga menyampaikan, Desa Toro merupakan salah satu daerah yang sulit akan internet. Dimana masyarakat yang ada di Desa Toro harus keluar Desa agar mendapatkan jaringan internet.

Menurut Hendrik, pasca masukanya Common Room Networks Foundation dan Roa Jaga Roa, akses internet di Desa Toro sudah bisa di manfaatkan oleh masyarakat bahkan untuk berjualan.

“Secara Kewilayahan di Desa Toro terdapat enam dusun, dan untuk ketersediaan alat yang di sediakan masih satu dusun”, tambahnya.

Turut hadir, Relawan Roa Jaga Roa Nurdin L, Manager Program Common Room Networks Foundation Ressa Ria (secara Virtual) dan Hendrik selaku Koordinator Sekolah Internet Komunitas Toro.

Sumber : PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fahrudin Yambas menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bertempat, di Aula Kantor BPSDM Provinsi Sulteng. Selasa, (4/6/2024)

Monev yang diinisiasi oleh Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng Ini dihadiri, Tim Kemenpan RB selaku Narasumber, Kadis Kominfo Kabupaten dan Kota, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten dan Kota, Kepala OPD Lingkup Provinsi Sulteng serta Operator SP4N Lapor! Lingkup Pemprov. Sulteng.

Dalam sambutanya, Fahrudin mengatakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan implementasi undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana pengelolaan pengaduan telah menjadi bagian yang wajib dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan kepastian serta jaminan bagi setiap masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif.

“Keterlibatan tersebut salah satunya adalah dengan melalui sarana pengaduan publik”, kata Fahrudin membacakan sambutan tertulis Gubernur

Dalam rangka peningkatan pengelolaan pengaduan melalui Lapor! Kementrian PAN-RB telah mengeluarkan Permenpan RB Nomor 46 tahun 2020 tentang Road Map sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020-2024, yang berisikan tentang identifikasi berbagai permasalahan lingkungan strategis pengelolaan pengaduan, aspek utama penguatan SP4N, serta berbagai sasaran dan program yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan.

Untuk itu kata Fahrudin, pelaksanaan Monev ini memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan melalui Lapor! pada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Sulawesi Tengah.

Ia berharap, melalui Forum ini agar setiap instansi pemerintah secara aktif mengaplikasikan Lapor! dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta membangun sinergitas yang harmonis antar pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Implementasi Lapor!.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Santik Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona menyampaikan bahwa selain bersilaturrahmi, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, agar capaian kualitas penyelenggaraan SP4N Lapor! bisa lebih baik.

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur Rusdy Mastura telah membuat Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Koordinasi Administrator Teknis dan penghubung SP4N Lapor yang ada dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 100.5/386/DKIPS-G.ST/2023.

“Di tahun 2023 kemarin, Sulawesi Tengah berhasil melompat dari urutan ke 26 menjadi 11 Nasional dengan nilai IPS 78,24 dan tertinggi di kawasan Indonesia timur”, ujar Sudaryano

Selain itu kata Sudaryano, ada 4 (empat) fungsi penting keperuntukan informasi publik dalam mendukung SP4N Lapor! yakni, penerimaan pengaduan publik, pelaporan transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan informasi dan pengawasan.

Dalam pengelolaan SP4N Lapor! masih ada beberapa Dinas yang belum menindaklanjuti laporan dari masyarakat melalui aplikasi yang sudah tersedia.

“Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 100 pengaduan yang belum di tindak lanjuti, 7 pengaduan yang belum terverifikasi, 9 aduan sementara proses, 94 pengaduan selesai, total aduan sebanyak 110 per 6 Maret 2024”, sebutnya

Terakhir, Sudaryano berharap evaluasi ini bisa berjalan dengan baik dan operator masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar serius mengikuti proses evaluasi ini

Sumber : PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu-Tanggal 27 November 2024 nanti, di Sulawesi Tengah akan berlangsung pilkada serentak di tingkat Provinsi, 12 Kabupaten dan 1 Kota.

Menyambut perhelatan demokrasi kedaerahan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang diketuai Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Selasa (4/6/2024).

Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI disambut hangat Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura bersama Sekprov Novalina, forkopimda, KPU, Bawaslu dan kepala perangkat daerah di gedung pogombo.

Turut hadir Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo.

Dalam sambutan selamat datang, gubernur mengapresiasi dan berterimakasih atas perhatian Komisi II DPR RI dengan berkunjung ke daerah guna memastikan kesiapan dan persiapan tahapan pilkada serentak di negeri seribu megalit sudah berjalan dengan semestinya.

“Semoga kunjungan ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024,” ujar gubernur dengan mengajak semua pihak saling kolaborasi mendukung pilkada serentak yang demokratis di Sulteng.

Sementara Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa 2024 adalah tahun paling padat dengan agenda pemilu.

Di mana pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada serentak dihelat di tahun yang sama dan perdana dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Karena itu, Komisi II menilai penting untuk mengawal persiapan dan kesiapan jelang pilkada serentak agar tahapannya berjalan dengan benar dan lancar.

‘Success story’ pilkada 2020 yang dihelat sewaktu pandemi Covid-19, juga diharapnya jadi pembelajaran bagi penyelenggara untuk memastikan pilkada serentak 2024 menuai sukses serupa.

“Karena itu kita betul-betul mempersiapkan (pilkada serentak 2024) utamanya di beberapa tempat yang dipetakan rawan,” ujarnya memberi gambaran tujuan lawatan komisi II ke Sulteng.

Dari tanya jawab, diketahui Pemprov Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Diantaranya melalui bantuan dana hibah pilkada 2024 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke KPUD dan Bawaslu Provinsi Sulteng, masing-masing senilai lebih dari 76,93 Miliar Rupiah dan 23,75 Miliar Rupiah.

Untuk menjamin netralitas ASN, maka BKD Provinsi Sulteng menerbitkan Surat Nomor 800/418/BKD tanggal 4 Agustus 2022 Perihal Himbauan menjaga Netralitas dalam Pelaksanaan Pemilu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah dan Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui surat tersebut, gubernur menghimbau bupati walikota dan pimpinan OPD agar menginstruksikan jajaran ASN di Lingkup masing-masing untuk menjaga Netralitas pada pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengawal ketertiban dan keamanan masyarakat maka dibentuk tim gabungan yang terdiri dari personil Satpol PP, Polda, dan Korem yang bertugas melakukan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah yang dianggap rawan konflik selama masa Pilkada.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Palu-Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura secara resmi membuka Rakor Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit di Sulteng.

Kegiatan tersebut diinisiasi Dinas Perkebunan dan Peterbakan Provinsi Sulawesi Tengah dan berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (04/06/2024).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan rakor ini, sebagai momentum penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi, memberi usul dan masukan, serta mendorong riset dan inovasi guna mewujudkan sistem pekebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Negeri Seribu Megalit, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia pun berharap, semoga hasil-hasil yang menjadi simpulan dan rekomendasi lewat rakor ini, dapat terimplementasi dengan maksimal, agar Sulawesi Tengah dapat menjadi pionir sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, dan juga semoga Sulawesi Tengah dapat menjadi sentra produksi kelapa sawit di Indonesia dengan adanya kebijakan hilirisasi industri sawit.

Terakhir, gubernur menekankan beberapa hal, diantaranya : 1) Perusahaan perkebunan sawit wajib mengikuti regulasi yang berhubungan dengan tata kelola perkebunan sawit menuju sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, 2) Pemerintah daerah harus memastikan legalitas perusahaan dalam operasional baik kebun maupun pabrik. Legalitas yang dimaksud, diantaranya adalah Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan atau Hak Guna Bangunan (HGB) bagi pabrik kelapa sawit.

Turut hadir, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra merangkap Plh Kadis Perkebunan dan Peterbakan Rohani Mastura, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Palu – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah Gelar Seminar Awal Riset Sejarah Penyebaran Islam Bagian Barat ke Pesisir Teluk Palu Abad XVII (Rekonstruksi Historia Datokarama). Bertempat di Ruang Aula Nagaya BRIDA. Senin (3/06/2024).

Riset ini merupakan kerjasama antara BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Seminar awal yang dimoderatori oleh Kepala Badan Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah, Hasim R, bertujuan untuk memberikan masukan kepada tim peneliti riset.

Sebagai pengantar pada seminar tersebut Sahran Raden, selaku peniliti riset rekonstruksi historia Datokarama menyampaikan bahwa signifikansi penelitian yang dilakukan oleh UIN Datokarama Palu berkaitan dengan sejarah penyebaran islam Datokarama di Lembah Palu. Selain itu juga, UIN sendiri selaku perguruan tinggi islam yang menggunakan nama Datokarama sebagai label pada penamaan UIN tidak memiliki referensi atau hasil penelitian yang bisa menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan sejarah Datokarama, sehingga mengapa penelitian ini dilakukan.

Dalam pemaparan materi seminar yang dibawakan oleh, Muhammad Nur Ahsan, selaku peneliti dalam riset tersebut mengungkapkan bahwa dari hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat tiga problem yang mengitari kajian-kajian tentang Tokoh Datokarama atau yang dikenal namanya Abdullah Raqie. Yang pertama yaitu problem penanggalan kedatangan Datokarama di pesisir Teluk Palu yang terbagi menjadi tiga versi yaitu versi Emil Salim yang dikutip oleh Sofyan B. Kambay yakni pada tahun 1650, versi Haliadi Sadi & Syamsuri yakni tahun 1606-1650 dan versi Nurdin & Harsul Maddini yakni tahun 1670.

Yang kedua yaitu problem sumber sejarah, sumber sejarah tertua yang digunakan dalam historiografi kedatangan islam dan Datokarama terbit pada tahun tahun 1912 yang merupakan karya duet antara Albert Christiaan Cruyt dan Nicolaas Adriani. Dari hail tersebut belum ada sumber sejarah yang dekat dengan periode yang diidentifikasi sebagai masa kedatangan Datokarama yakni abad XVII (17).

Dan yang ketiga yaitu problem perspektif atau pendekatan kajian sejarah. Meskipun disepakati sebagai ulama yang berasal dari Minangkabau Datokarama belum diposisikan sebagai bagian dari komunitas diaspora asal Sumatera Barat yang menyebar keberbagai pulau Nusantara.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu kedatangan Datokarama berdasarkan sumber sejarah yang lebih dekat dengan periodenya sekaligus merekonstruksi sejarah penyebaran islam dari pesisir bagian barat Pulau Sumatera ke Pesisir Teluk Palu lewat sosok Datukarama dengan pendekatan diaspora.

Pada penelitian ini, para peneliti merumuskan dua signifikansi yaitu signifikansi akademis yang mana penelitian ini dapat menambah khazanah kajian tentang historiitas penyebaran Islam ke pesisir Teluk Palu dan signifikansi pragmatis yang mana penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi argument historis dibalik pengambilan kebijakan yang menghubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sumatera Barat, termasuk dalam konteks jaringan global.

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, Faridah Lamarauna, selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng memberikan tanggapan bahwa dengan adanya riset Datokarama yang akan dilaksanakan harapannya pimpinan dalam hal ini yakni Gubernur Sulawesi Tengah dapat memberi arahan guna kelanjutan riset Datokarama. Faridah Lamarauna juga meminta kepada para tim peneliti dapat melakukan kajian ini dengan memanfaatkan data-data yang ada diluar dan juga mengharapkan riset ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Turut hadir: Ketua Historia Sulteng, Ketua Tim TACB Sulteng, Perwakilan Dinas Kebudayaan Prov. Sulteng, Pejabat lingkup BRIDA Prov. Sulteng.

Sumber: PPID BRIDA Prov. Sulteng.

Palu- inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,10 persen. Sedangkan, Inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sulawesi Tengah bulan Mei 2024 sebesar 0,07 persen.

Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Simon Sapary saat melakukan Siaran Berita Resmi Statistik secara Virtual melalui Live Streaming YouTube BPS Sulteng. Bertempat, di Ruang Press Converence, BPS Sulteng, Jl. Moh. Yamin. Senin, (3/6/2024)

“Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,94 persen dengan IHK sebesar 111,94 dan terendah terjadi di Kota Palu sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 105,57”, kata Kepala BPS Sulteng Simon Sapary

Selanjutnya, Simon juga menuturkan, Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran, yaitu ; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,79 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,92 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,17 persen.

Lanjut, kelompok transportasi sebesar 1,57 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,31 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen.

Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu ; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen.

Selama April 2024, nilai ekspor Sulawesi Tengah US$1.707,34 juta, naik US$98,81 juta atau 6,14 persen. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US$1.174,73 juta atau 68,80 persen dari total nilai ekspor.

Total impor senilai US$861,15 juta, naik US$60,66 juta atau 7,58 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kontribusi terbesar impor berasal dari bahan bakar mineral senilai US$242,60 juta atau 28,17 persen dari total nilai impor.

Selain itu kata Kepala BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

“NTP Provinsi Sulawesi Tengah selama Mei 2024 sebesar 120,38 turun sebesar 2,08 persen dibandingkan April 2024”, sebutnya

NTP tertinggi terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 139,30 sedangkan NTP terendah terjadi pada subsektor Perikanan sebesar 92,64. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebesar 122,35 mengalami penurunan sebesar 2,07 persen dibandingkan bulan Apri 2024.

Di tingkat nasional pada bulan Mei 2024, NTP mengalami penurunan sebesar 0,06 persen bila dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya dan NTUP mengalami penurunan sebesar 0,27 persen.

“Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani di tingkat nasional pada bulan Mei 2024 masing-masing sebesar 116,71 dan 119,92”, terangnya

Kemudian, jumlah penumpang melalui bandar udara di Sulawesi Tengah selama April 2024 tercatat 101.131 orang atau naik 7,97 persen dibandingkan Maret 2024.

Volume barang yang dibongkar melalui bandar udara tercatat 1.233,10 ton atau turun sebesar 9,7 persen, sementara itu barang yang dimuat tercatat 775,75 ton atau naik sebesar 11,81 persen dibandingkan Maret 2024.

Selain itu, jumlah penumpang melalui pelabuhan tercatat 21.903 orang. Volume barang yang dibongkar dan dimuat melalui pelabuhan masing-masing mencapai 56.726 ton dan 7.427 ton.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah, Faridah Lamarauna, didampingi Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Rohani Datumusu, menerima kunjungan Tim Forum Pemekaran Tompotika bersama Kepala Desa setempat. Bertempat, di Ruang Kerja Kepala BRIDA. Senin, (3/06/2024).

Faridah Lamarauna, selaku Kepala BRIDA Prov. Sulteng mengucapkan rasa terimakasih atas dukungan yang telah diberikan selama tahapan kajian hingga dengan selesai.

Dikatakanya juga, dokumen hasil dari kajian tersebut kini telah diserahkan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan juga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Dengan adanya hasil dokumen kajian DOB yang telah dilakukan dapat membantu pimpinan dalam memenuhi persyaratan yang ada didalam rencana pembangunan jangan menengah daerah atau RPJMD”, ungkap Faridah

Sementara, Julhardi A. Nursin, selaku Sekretaris Umum Forum Pemekaran Daerah persiapan Kabupaten Tompotika mengucapkan rasa terima kasih kepada BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah atas kajian pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kab. Tompotika.

Julhardi juga mengungkapkan, daerah persiapan Kabupaten Tompotika adalah sebuah harapan masyarakat yang berdomisili diwilayah Kabupaten Banggai tersebut. Hal ini terlihat dari seluruh mayarakat yang merindukan DOB dalam rangka pendekatan akses pelayanan pemerintahan.

“Dengan adanya progres pemekaran daerah Tompotika melalui kajian yang digawangi oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat sangat bangga dan berbahagia dengan keluarnya kajian akademik yang telah dilakukan tersebut”, kata Juhardi

Selain itu kata Julhardi, pada saat ini Daerah Tompotika memiliki tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Masama, Kecamatan Lamala, Kecamatan Mantoh, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Balantak Selatan, dan Kecamatan Bualemo serta memiliki kurang lebih delapan puluh enam desa.

Julhardi mengharapkan kepada stakeholder yang ada di Sulawesi Tengah untuk bahu membahu guna mewujudkan sebuah pemekaran daerah yang ada di Sulawesi Tengah.

“Karena kunci dari sebuah kemaslahatan dan kesejahteraan diwilayah kita salah satunya adalah pemekaran” tambahnya

Sumber : PPID BRIDA Prov. Sulteng.