All posts by : cZaYY29RgA

Palu, Sulawesi Tengah– Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Idham Khalid, S. Sos., M.A.P., turut menghadiri undangan peresmian Gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah pada Selasa, (22/07/2025).

Peresmian fasilitas layanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, didampingi Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom, dan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Ferdinand Maksi Pasule. Acara bersejarah ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Heh, serta Kapolda Sulawesi Tengah, Gus Nugroho, dan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir.

Gedung kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang baru diresmikan ini berdiri megah di atas tanah hibah seluas 20.000 m² dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas bangunan 1.041 m². Terletak strategis di Jalan Soekarno-Hatta, kompleks ini terdiri dari gedung utama, pos jaga, rumah pompa, dan rumah genset.

Selain gedung BNNP, peresmian ini juga mencakup gedung rehabilitasi di Kabupaten Morowali yang turut diresmikan secara simbolik oleh Kepala BNN RI. Gedung rehabilitasi ini dibangun di atas lahan seluas 4.000 m² dengan luas bangunan 829,25 m².

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian kedua gedung baru ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya penanggulangan permasalahan narkoba di wilayah Negeri Seribu Megalit. “Saya memaknai kantor itu adalah merupakan simbol pemerintah menghadirkan layanan, menghadirkan rasa,” ujarnya. Beliau juga menegaskan pentingnya kantor BNN sebagai simbol yang menakutkan bagi para penjahat narkoba.

Keberadaan kedua fasilitas baru ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas program P4GN di Sulawesi Tengah, khususnya dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi pecandu. Hal ini sejalan dengan komitmen BNN dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih tanpa narkoba (Bersinar).

Sumber : PPID Pelaksana Dispusaka Sulteng

Palu, 17 Juli 2025 — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan Upacara Korpri 17 Bulan Berjalan, yang digelar di halaman kantor Dinkes Provinsi. Bertindak sebagai Pemimpin Upacara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, SKM., M.Epid, memimpin langsung jalannya kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, staf pelaksana, PHL, serta perwakilan dari Kementerian HAM RI, yaitu Mirfad Basalamah, Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Dalam arahannya, Plt. Kadis menyampaikan pesan penting mengenai siklus kehidupan ASN, di mana ada yang baru bergabung dan ada pula yang menyelesaikan masa baktinya. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis diserahkan SK CPNS dan P3K kepada ASN yang baru bergabung, yakni:

• Dr. Haslinda (CPNS, UPT Labkes)
• Hendra (P3K, SDMK)
• Nur Sari Dela Safitri (P3K, Pelkes)
• Dessy Damayanti, A.Md.Kep. (P3K, SDMK)

Plt. Kadis mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada ASN baru serta mengajak untuk segera beradaptasi, bekerja penuh integritas, dan menjunjung tinggi disiplin sebagai dasar dari seluruh proses kerja ASN.Pada saat yang sama, dua ASN senior juga diberi penghargaan menjelang masa purna bakti, yakni:

• Jelyta Horinne Elexin Bofe, SKM., M.Si (Kasubag TU UPT P2KT), dan
• Astuti, SKM (Staf Pengelola Program Gizi, pada Bidang Kesmas),
  yang keduanya akan segera memasuki masa pensiun pada akhir bulan Juli 2025.

Momen ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka selama lebih dari 30 tahun di bidang kesehatan.”Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kanwil Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Mirfad Basalamah, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, menjelaskan bahwa Kementerian HAM merupakan transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024. Berdasarkan regulasi ini, Kementerian HAM menjalankan fungsi strategis dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang instrumen HAM, penguatan, serta pelayanan kepatuhan terhadap HAM.

Mirfad menegaskan bahwa HAM merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, karena negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan kunci sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang berperspektif HAM.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian HAM Sulteng mengemban tugas untuk memberikan penguatan pemahaman HAM kepada para ASN, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, mencegah potensi pelanggaran HAM dalam pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Disampaikan pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat sepuluh kelompok hak dasar yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah hak untuk hidup, yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik di sektor kesehatan. Mulai dari masa janin hingga tumbuh dan berkembang, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

“Oleh karena itu, ASN di sektor kesehatan perlu memiliki pemahaman yang kuat terkait prinsip-prinsip HAM, agar setiap kebijakan dan tindakan pelayanan yang dilakukan benar-benar melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh,” tegas Mirfad.Sebagai penutup, dilakukan penyerahan cendera mata bagi ASN yang memasuki masa pensiun, serta foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Penulis, Hamdi, SKM., M. Kes

Palu– Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan menghadiri Lokakarya Aplikasi Panduan Penilaian Sensitif Gender dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang diperuntukkan bagi Kelompok Kerja (Pokja) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD PE) Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Sya, Palu, Selasa (15/7/2025).

Lokakarya ini terselenggara atas kolaborasi antara AMAN Indonesia dan UN Women, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengarusutamaan gender dalam strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, antara lain perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat sipil, akademisi, serta anggota Pokja RAD PE. Selama lokakarya, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai penggunaan Gender Audit Tools (GAT), yaitu alat bantu evaluasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program mengakomodasi perspektif gender secara adil dan inklusif.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip responsif gender dalam setiap tahapan pelaksanaan RAD PE. Tujuannya, agar langkah-langkah pencegahan ekstremisme tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga menjamin keterlibatan dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Sebagai penutup, lokakarya diakhiri dengan sesi diskusi dan refleksi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan RAD PE yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : PPID Pelaksana Bakesbangpol Provinsi Sulteng

Palu,-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Elektronik Berintegritas dan Mandiri (SURABE BERANI) di Ruang Rapat Biro Organisasi Kantor Gubernur. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (14–15 Juli 2025) ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Senin, (14/07/2025).

SURABE BERANI hadir sebagai terobosan untuk menciptakan sistem pengukuran reformasi birokrasi yang terintegrasi, mandiri, dan bebas dari intervensi. Melalui sistem ini, proses penilaian kinerja perangkat daerah dapat berjalan lebih objektif, efisien, dan real-time. Hal ini sejalan dengan semangat Nawacita Pemerintah Pusat maupun visi Pemprov Sulawesi Tengah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Rapat hari ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengutus Ibu Indrawati, S.Sos. selaku pengampu yang terlibat langsung dalam Aplikasi tersebut. Kolaborasi antarsektor seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap masukan, kritik, dan saran dari lapangan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan sistem.

Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan Sulawesi Tengah dalam mencapai target reformasi birokrasi tahun 2025. Dengan semangat gotong royong, sistem ini diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pendorong percepatan perubahan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

Implementasi SURABE BERANI tentu tidak lepas dari tantangan, mulai dari kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, hingga konsistensi evaluasi. Namun, dengan komitmen tinggi dan sinergi yang terbangun, seperti terlihat dalam rapat hari ini-Provinsi Sulawesi Tengah berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan reformasi birokrasi berbasis digital.

Kami berharap, hasil dari diskusi dua hari ini akan melahirkan rekomendasi konkrit yang dapat memperkuat sistem, sekaligus memastikan bahwa reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama BERANI, mari wujudkan birokrasi Sulawesi Tengah yang efisien, integritas tinggi, dan berorientasi pelayanan!

Sumber : Trias (PPID Dispusaka Sulteng)

Jakarta-Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah turut ambil bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengenai revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, (11/7/2025), secara hybrid dan diikuti oleh para komisioner KI dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Delegasi KI Sulteng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dr. Jefit Sumampow, didampingi oleh Komisioner Ridwan, Sustrisno, dan Sitti Norma Mardjanu, serta Kepala Sekretariat KI Sulteng yang juga Sekretaris Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, Aswin Saido.

Dalam forum tersebut, Dr. Jefit menyampaikan apresiasi atas inisiatif KI Pusat menyelenggarakan FGD yang dinilai sangat strategis untuk memperkuat integritas lembaga Komisi Informasi dari pusat hingga daerah.

“FGD ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dari seluruh KI se-Indonesia dalam merumuskan revisi Perki Kode Etik. Revisi ini menjadi kebutuhan mendesak sebagai respons atas sejumlah kasus pelanggaran etik yang pernah terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Jefit.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran lembaga pengawas yang independen dan objektif dalam menangani pelanggaran etik, agar proses penegakan kode etik berjalan lebih adil dan akuntabel.

“Sudah saatnya kita memikirkan kehadiran Dewan Pengawas atau lembaga sejenis yang memiliki kewenangan independen untuk memastikan pelaksanaan kode etik berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KI Sulteng, Aswin Saido, memanfaatkan momentum pertemuan dengan Komisioner KI Pusat untuk menyampaikan surat resmi, sebagai bagian dari komunikasi strategis antara KI daerah dan pusat.

Di sela kunjungan ke Jakarta, delegasi KI Sulteng juga berkesempatan melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Lukman Hakim, serta Ketua Bidang Kelembagaan, Aang Muhdi Gozali.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai praktik pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan publik, serta menjajaki potensi kolaborasi dan penguatan sosialisasi keterbukaan informasi.

Kehadiran KI Sulteng dalam rangkaian agenda ini menegaskan komitmen lembaga dalam mendukung reformasi tata kelola informasi publik yang lebih transparan dan berintegritas.

Sumber : PPID KI Sulteng

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Sulawesi Tengah dan Komisi Informasi Jawa Timur di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di masing-masing daerah.

“Kami sangat senang dan bangga dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari KI Sulteng dan KI Jatim. Melalui pertemuan ini, kita bisa sama-sama belajar dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Luqman dalam sambutannya.

Luqman menjelaskan bahwa KI DKI Jakarta saat ini melakukan lima hal untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jakarta yaitu; perbaikan website, penguatan sistem E-Monev, kunjungan visitasi rutin ke badan publik, pelaksanaan coaching clinic, serta pemberian label Zona Informatif bagi badan publik yang telah menunjukkan kinerja baik dalam layanan informasi.

“Pada tahun ini, badan publik yang terlibat dalam E-Monev meningkat signifikan, dari sebelumnya 232 menjadi 519. Kami juga melakukan visitasi setiap Senin dan Kamis serta menyediakan coaching clinic sebagai ruang konsultasi,” kata Luqman.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Sulawesi Tengah Jefit Sumampouw menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan studi banding untuk mempelajari pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) serta strategi yang diterapkan KI DKI Jakarta dalam meningkatkan kepatuhan badan publik.

“Kami datang untuk belajar dari KI DKI Jakarta. Harapannya, apa yang kami pelajari di sini dapat kami kembangkan dan terapkan guna mendorong keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah,” kata Jefit.

Komisioner Bidang Kelembagaan KI Sulteng Ridwan Laki menambahkan bahwa pihaknya tertarik mempelajari bagaimana KI DKI Jakarta membangun partisipasi badan publik dalam E-Monev.

“Terkait E-Monev, hingga saat ini, baru 44 badan publik yang berhasil kami monev, karena itu, kami ingin belajar bagaimana cara meningkatkan partisipasi badan publik agar lebih patuh terhadap undang-undang ini. Kami ingin tahu trik dan strategi yang diterapkan KI DKI Jakarta,” ungkap Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap Komisi Informasi.

“Masyarakat masih kerap menganggap bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui KI memakan waktu lama. Akibatnya, mereka lebih memilih jalur lain,” ujar Ridwan.

Hal senada, Ketua KI Jawa Timur Edi Purwanto mengatakan kunjungan ke KI DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk belajar langsung terkait pelaksanaan E-Monev, terutama karena KI Jatim baru pertama kali akan melaksanakan proses tersebut.

“Kami baru akan melaksanakan E-Monev dan menggunakan aplikasi dari KI Pusat. Karenanya, kami datang ke KI DKI Jakarta untuk mempelajari secara teknis terkait pelaksanaan E-Monev yang dari KI Pusat,” ujar Edi.

Menanggapi hal itu, Luqman menuturkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi badan publik, KI DKI Jakarta melakukan tiga hal meliputi formalisasi, kolaborasi dan sosialisasi.

“Undang-undang kita hanya membuat kita bertemu dengan badan publik di sengketa informasi. Karena itu butuh instrumen seperti kolaborasi, sosialisasi dan formalisasi agar mereka bisa patuh dalam mengikuti kegiatan seperti E-Monev,” ujar Luqman.

Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali pun mengungkap peningkatan partisipasi E-Monev setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah peserta Monev yaitu sebanyak 72 badan publik, lalu bertambah menjadi 157 badan publik pada 2021, 163 badan publik pada tahun 2022, lalu 232 badan publik pada tahun 2023 dan 519 badan publik pada tahun 2024.

“Bahkan kita ke depan akan tambah menyasar lembaga filantropi sebagai peserta E-Monev, karena memang jumlah penghimpun dana masyarakat itu cukup banyak di Jakarta,” ujar Aang.

Sumber : PPID Komisi Informasi Sulteng

Palu – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Ruang Video Conference Kantor BPS Sulteng, Selasa (1/7/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan instansi vertikal, serta mitra pembangunan lainnya.

Dalam pemaparannya, Plt. Kepala BPS Sulteng Imron Taufiq J. Musa, menyampaikan bahwa pada bulan Juni 2025, inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,05 persen, sedangkan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,47 persen dan year-to-date (y-to-d) sebesar 2,57 persen.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, dengan andil 0,10 persen. Beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi di bulan Juni 2025 antara lain beras, bawang merah, emas perhiasan, bayam, hand body lotion, jagung manis, dan sabun mandi.

Secara tahunan (y-on-y), inflasi tertinggi disumbang oleh tiga kelompok utama yakni, pertama, Makanan, Minuman dan Tembakau (andil 1,12 persen) dengan komoditas dominan seperti ikan layang, kopi bubuk, dan minyak goreng.

Kedua, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 0,64 persen) didominasi oleh emas perhiasan, pasta gigi, dan hand body lotion.

Ketiga, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil 0,25 persen) dengan komoditas utama seperti ikan goreng, nasi dengan lauk, dan kue kering berminyak.

Dijelaskannya juga, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tengah pada Juni 2025 tercatat sebesar 115,21, turun 2,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini juga diikuti dengan turunnya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebesar 2,41 persen.

Jumlah penumpang angkutan udara melalui bandara di Sulawesi Tengah selama Mei 2025 tercatat 92.051 orang, mengalami penurunan 15,32 persen dibandingkan April 2025. Sementara itu, penumpang angkutan laut yang tercatat melalui pelabuhan mencapai 13.335 orang.

Meski demikian, sektor pariwisata mencatatkan kinerja positif. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) asal Sulteng mencapai 896,58 ribu perjalanan (naik 14,00 persen y-on-y), dan perjalanan wisnus menuju Sulteng mencapai 914,26 ribu perjalanan (naik 12,25 persen y-on-y).

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang juga naik menjadi 48,97 persen, meningkat 4,51 persen dibandingkan April 2025. Jumlah tamu hotel bintang tercatat 22.389 orang, yang terdiri dari 22.280 tamu domestik dan 109 tamu mancanegara.

Nilai ekspor Sulawesi Tengah pada Mei 2025 mencapai US$1.968,45 juta, naik US$8,45 juta dibanding Mei 2024. Komoditas ekspor utama adalah Besi dan Baja senilai US$1.104,69 juta atau 65,3 persen dari total ekspor, dengan negara tujuan terbesar adalah Tiongkok senilai US$771,33 juta (39,18 persen).

Sebaliknya, nilai impor tercatat sebesar US$863,07 juta, turun US$102,87 juta dibandingkan Mei 2024. Komoditas impor terbesar berasal dari Bahan Bakar Mineral senilai US$185,3 juta.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Rudi Dewanto menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Sulteng atas konsistensinya dalam menyajikan data statistik yang akurat dan komprehensif.

“Data BPS sangat strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam merespon dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong sinergi data dan kebijakan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rudi.

Kegiatan ini menjadi wujud keterbukaan informasi publik dan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi statistik, guna memastikan arah pembangunan Sulawesi Tengah tetap berada pada jalur yang tepat.

Sumber foto dan rilis: PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (8/7/2025), di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.

Kegiatan yang menghadirkan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, serta Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido dan jajaran pejabat lingkup Pemprov Sulteng itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa integritas adalah pilar utama dari seluruh misi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya. Ia menjelaskan bahwa dari sembilan program unggulan bertajuk BERANI (Bersama Anwar-Reny), program kesembilan adalah BERANI Berintegritas, yang menjadi kunci utama dari delapan program lainnya.

“Delapan program sebelumnya tidak akan maksimal tanpa integritas. Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” ujarnya.

Gubernur mengisahkan pengalamannya saat menjabat Bupati Morowali selama 10 tahun, di mana ia kerap melakukan konsultasi dengan KPK untuk memastikan setiap kebijakan tetap sesuai dengan aturan dan tidak berisiko hukum.

“Saya bukan alergi KPK. Justru saya merasa KPK adalah mitra penguatan pemerintahan. Saya pernah meminta pendampingan langsung saat menghadapi masalah prosedur bantuan penanggulangan bencana. Karena pendampingan itu, kebijakan kami bisa jalan dan tidak melanggar aturan,” ungkapnya.

Anwar juga secara terbuka menyentil praktik buruk dalam birokrasi, seperti jual beli jabatan dan intervensi tim sukses, yang menurutnya harus dihentikan.

“Saya sudah ingatkan sejak awal, tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewati pintu belakang, apalagi lewat istri saya. Rumah jabatan pun saya batasi akses malam hari kecuali untuk urusan dinas. Itu cara saya menjaga jarak dari potensi penyimpangan,” tegasnya.

Menyinggung gratifikasi, Gubernur mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemberian sering kali dianggap sepele namun bisa menjadi jebakan moral.

“Gratifikasi itu banyak abu-abunya. Jalur pelaporannya ada, tapi yang menggoda itu ‘setan-setan kecil’ di sekitar kita. Makanya saya selalu ingatkan teman-teman ASN untuk tegas dan transparan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mendorong optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di tiap OPD, peningkatan pelaporan, serta kesadaran terhadap Survei Penilaian Integritas yang menjadi instrumen pengawasan internal KPK.

Tak hanya berhenti pada pendekatan hukum dan prosedur, Gubernur juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas melalui pendekatan religius.

“Kita ini manusia. Takut pada dua hal, tuhan dan aparat hukum. Maka nilai-nilai religius harus menjadi bagian dari integritas ASN. Shalat tepat waktu, misalnya, itu bagian dari disiplin dan komitmen pribadi,” terangnya.

Gubernur juga menggarisbawahi bahwa Sulawesi Tengah kini tengah fokus mendorong digitalisasi pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang transparan dan berbasis kepastian.

“Masyarakat butuh kepastian. Kapan selesai, berapa biayanya, dan syaratnya apa. Pelayanan yang baik bukan soal cepat, tapi soal pasti. Kalau satu jam tidak mampu, jangan janji satu jam. Jangan kita sendiri yang membuka ruang untuk korupsi kecil-kecilan,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Gubernur berharap kehadiran KPK di Sulteng menjadi pemicu penguatan etika birokrasi dan pencegahan korupsi yang lebih sistematis.

“Kita bukan malaikat, tapi jangan juga jadi setan. Selama kita bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas, insyaAllah kita akan selamat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : Tim Media BERANI

MOROWALI – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menutup secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 di Kabupaten Morowali pada Kamis (20/3/2025). Acara ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Maruli menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyoroti efektivitas penggunaan anggaran dalam TMMD serta pentingnya kolaborasi yang erat antara semua pihak agar hasil pembangunan lebih optimal.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini. Kami akan terus menyesuaikan program dengan kebutuhan di setiap wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Jenderal Maruli.

Gubernur Anwar Hafid, yang turut meninjau berbagai proyek hasil TMMD, menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ia mengapresiasi capaian TMMD yang dinilainya telah melampaui ekspektasi, baik dari sisi anggaran maupun dampak yang diberikan.

“Kita melihat langsung bagaimana antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi. Bahkan, hasil yang dicapai melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. Ini harus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Anwar Hafid.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih kesulitan mendapatkan akses air minum layak.

“Saya mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi untuk bersama-sama dengan TNI mewujudkan solusi penyediaan air bersih yang lebih murah dan efektif bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Anwar Hafid dan Jenderal Maruli meninjau berbagai proyek yang telah diselesaikan dalam program TMMD, termasuk pembangunan jalan sepanjang 9,5 km dengan lebar 24 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sumber air bersih, serta pengembangan lahan pangan seluas 11 hektare. Mereka juga menghadiri penanaman perdana tanaman hortikultura serta meninjau pondok pesantren dan bazar UMKM yang menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Selain penutupan TMMD, acara ini juga diisi dengan pemaparan program Sistem Elektronik Kependudukan (SILEKEP) oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka di Makodim 1311/Morowali. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan pelayanan publik di daerah.

Dengan berakhirnya TMMD ke-123 di Morowali, Anwar Hafid dan Jenderal Maruli berharap seluruh pembangunan yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat serta menjadi model bagi program serupa di daerah lain.

Sumber Rilis dan Foto : Tim Media AH

Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung Rapat Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (17/3/2025).

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan bahwa RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, konsultasi publik ini menjadi langkah strategis untuk menyerap aspirasi dan menyelaraskan program pembangunan,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Rivan Burase, serta para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng dan pejabat terkait lainnya.

Diskusi yang berlangsung mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 mampu menjadi panduan pembangunan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus melibatkan publik dalam setiap proses perencanaan pembangunan guna menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif dan transparan.

Diakhir acara, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulteng serta stakeholder lainnya.

Sumber Rilis dan Foto : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng