All posts by : cZaYY29RgA

Palu-Gubernur Sulteng Rusdy Mastura memberikan klarifikasi terkait pernyataan pada Rakornas Otorita IKN di Jakarta 14 Maret 2024 yang lalu. Klarifikasi ia sampaikan pada Senin siang (25/3/2024) dari ruang kerjanya.

Pernyataan bahwa gunung-gunung sudah mulai habis sebagai sumbangsih untuk pembangunan IKN, bukan bertujuan melegitimasi aktivitas penambangan galian C (pasir dan batu) yang eksploitatif dan merusak lingkungan.

“Kalau bicara penambangan semua ada izin lingkungan dulu baru bisa ditambang,” ujarnya.

Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Adapun opini yang muncul terkait pernyataan ini lanjutnya hanya soal persepsi saja dan tidak usah dijadikan polemik.

Beliau mengatakan pemerintah provinsi terus berkomitmen mengawal isu lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan ke-6 yakni menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Poin ini lanjutnya mesti terimplementasi dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam Sulteng dengan mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan.

“Sulawesi Tengah akan tegak lurus mendukung pembangunan IKN dengan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan secara bertanggung jawab,”tandasnya untuk memantapkan Sulteng sebagai penyangga/penopang IKN.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selasa, (19/03/2024).

Setelah melaporkan kepada Gubernur dan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah Dahri Saleh menyerahkan dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin dan Sekretaris DPRD ibu Siti Rahmi Amir Singi, diruang kerja Setwan.

Setelah diserahkan, menurut Setwan akan segera dijadwalkan pelaksanaan rapat paripurna DPRD penyerahan LKPJ tahun 2023 oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk selanjutnya, dibentuk Pansus LKPJ Gubernur.

Juga hadir, Kepala Bagian Pemerintahan Dody Setiawan Agan mendampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otda dalam penyerahan dokumen tersebut.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025. Bertempat, diruang Polibu Kantor Gubernur. Selasa, (19/3/2024)

Pertemuan tersebut dihadiri, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulteng, Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulteng Hermansyah Siregar beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulteng Rony Hartawan, Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary, Ketua KADIN Sulteng M. Nur Rahmatu, Kepala OJK Sulteng Triono Rahardjo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulteng serta pejabat terkait lainya.

Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, pengukuhan ini merupakan langkah kongkret dan komitmen bersama dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia serta mengembangkan sektor bisnis sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pembentukan gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia Provinsi Sulawesi Tengah ini”,kata Gubernur dalam sambutanya

Selain itu kata Bung Cudy sapaan akrab Gubernur menjelaskan, dalam proses pengembangan bisnis, hak-hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimnana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, Gubernur mengungkapkan, Perpres tersebut telah di tindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Gebernur Nomor : 500.2.2.1/14/RO.Hukum-G.ST/2024 tentang gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia provinsi sulawesi tengah tahun
2023-2025.

Untuk itu, ia berharap, gugus tugas ini dapat menjadi wadah bagi stakeholder terkait, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sipil, untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan berwawasan hak asasi manusia.

“Semoga kehadiran gugus tugas ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sulawesi Tengah”,ujarnya

Secara virtual, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM diwakili Direktur Kerjasama KemenkumHam RI Harniwati mengatakan, pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM sangat penting dalam rangka mengkoordinasikan implementasi bisnis dan HAM di daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang telah menetapkan Gugus Tugas bisnis dan HAM”,terang Harniwati

Harniwati berharap, gugus tugas ini dapat mempermudah koordinasi serta mempercepat implementasi bisnis dan HAM di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semoga bentuk komitmen dari acara ini dapat menjadi contoh dan semangat seluruh perangkat daerah serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap nilai-nilai HAM khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah”,tambahnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu-Dalam rangka mensukseskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan pembangunan disegala sektor guna menjadi daerah penyangga dan penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Rusdy Mastura diruangan kerjanya saat menerima Audiensi Kasatgas Bidang Infrastruktur PUPR Ari Sutiadi beserta jajarannya, pada Selasa, (19/3/2024).

Turut mendampingi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Faidul Keteg, Kadis Cikasda Andi Ruly Djanggola, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, Plh. Kadis ESDM Eddy N Lesnusa, Jajaran Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala.

Selanjutnya, gubernur mengakui telah meninjau progress pembangunan hunian tetap dan proyek pembangunan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Palu dengan pagu ± Rp 700 miliar, yang terdiri dari 3 pelabuhan, yakni ; Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani, Pelabuhan Gonenggati.

Peninjauan tersebut, kata Gubernur Rusdy Mastura, bertujuan untuk memastikan pembangunan pelabuhan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu, peninjauan itu merupakan salah satu agenda peresmian yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Saya sudah minta Kapal Roro sama Pak Menteri Perhubungan dan Investor dari Cina juga mau masukkan 2 Kapal Roro”, katanya agar masyarakat memiliki akses transportasi dari Donggala ke IKN.

Ditambahkannya bahwa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala akan bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung) untuk mendesain Kabupaten Donggala sebagai Kota Sunset.

Olehnya lanjut gubernur, Kabupaten Donggala harus segera dipersiapkan sebagai beranda atau etalase depan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga/penopang IKN dan Ia berharap akses jalan Palu – Donggala – Pasangkayu (Sulawesi Barat) ke depan harus diperlebar.

“Belum sekarang, tapi harus dipersiapkan lima tahun dari sekarang”, sebutnya.

Selanjutnya disampaikan bahwa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan study DED Pelabuhan Tambu untuk konektivitas Sulteng-IKN dan kedepannya akan diusulkan pembangunan fisik pelabuhan tersebut.

Ia pun meminta dukungan dari Kementerian PUPR untuk akses jalan Tambu – Kasimbar agar ke depan masyarakat bisa mendistribusikan hasil pertanian dan peternakannya. Ia berharap, dukungan ketersediaan air bersih untuk masyarakat Palu, Sigi dan Donggala.

Lebih jauh disampaikan bahwa, dalam rangka menciptakan ekosisten investasi yang ramah, beliau mengatakan, telah melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tentang kondisi jalan di Bungku – Bahodopi – Batas Sulawesi Tenggara agar diperlebar untuk mengurai kemacetan dan memberikan rasa nyaman bagi tenaga kerja. Ia pun meminta Kementerian PUPR bisa menindaklanjuti permintaan yang dimaksud.

Gubernur juga menyatakan, dukungan dan kesiapan untuk bersinergi dengan Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

“Saya siap bantu apa-apa yang diperlukan”, pungkasnya.

Sementara, Kasatgas Bidang Infrastruktur PUPR Ari Sutiadi menyampaikan tujuan kedatangannya dalam rangka silaturahmi dan melaporkan progress pembangunan di Sulawesi Tengah, sekaligus membahas proyek infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya, dilaporkan jumlah Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun Kementerian PUPR di wilayah Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala), yang sudah rampung sejumlah 3.748 unit, yang diserahkan ke pemda/pemkot sejumlah 2.078 unit dan yang sudah terhuni sejumlah 1.125 unit. Namun, secara keseluruhan untuk pekerjaan proyek di masa rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai paling lambat Desember 2024.

Menanggapi permintaan gubernur, Ia pun menyampaikan bahwa Ruas Jalan Tambu – Kasimbar merupakan jalan provinsi yang sudah masuk dalam Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Nasional, apabila sudah masuk dalam Rencum jalan nasional ke depan jalan tersebut dapat naik statusnya menjadi Jalan Nasional dan kewenangan pengelolaan serta penanganannya Kementerian PUPR dalam hal ini Binamarga atau BPJN Sulteng.

Selain itu juga, jika sudah masuk Rencum apabila ada program penanganan jalan daerah baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Inpres Jalan Daerah maupun arahan pimpinan Direktif Presiden, Direktif menteri atau usulan komisi V DPR RI akan menjadi prioritas untuk di tangani.

Untuk ruas Bungku – Bahodopi – Batas Sulawesi Tenggara merupakan ruas jalan nasional yang akan diprogram pelebaran Jalan di tahun 2025 dan Ka BPJN Sulteng memohon bantuan Gubernur Sulawesi Tengah bersama Bupati Morowali untuk menertibkan bangunan liar masyarakat yang masuk ke dalam daerah ruang milik jalan atau Rumija sehingga jalan menjadi sempit, ruas ini sangat strategis karena mendukung Kawasan Industri Morowali.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Kelima Masa Jabatan 2019-2024. Bertempat, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sulteng. Senin, (18/03/2024).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira serta turut hadir pada kesempatan tersebut yakni, Wakil Ketua-I DPRD Mohammad Arus Abdul Karim, Wakil Ketua-II DPRD Zalzulmidah, Wakil Ketua-III DPRD Muharram Nurdin dan sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulteng selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan laporan hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Permendagri No. 86 Tahun 2017.

“Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disepakati bersama dalam rapat paripurna”Kata Ketua DPRD Sulteng selaku pimpinan rapat

Selanjutnya, Nilam juga memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Provinsi Sulteng yang mewakili masing-masing daerah pemilihan Kabupaten dan Kota untuk menyerahkan laporan hasil pelaksanaan resesnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, laporan hasil pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulteng Masa Persidangan Kedua Tahun Kelima yang saat ini telah masuk kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya, laporan hasil pelaksanaan reses akan diserahkan kepada Panitia Khusus (Pansus) penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 yang telah dibentuk pada rapat paripurna tanggal 27 februari 2024, guna membahas dan merumuskan rancangan keputusan DPRD terkait hal tersebut.

Senadah dengan itu, selanjutnya Pansus bersama Tim Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD akan menelaah dengan memperhatikan dan menyesuaikan pada usulan dan kamus usulan yang telah ditetapkan

Kemudian, laporan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyerapan aspirasi melalui reses, usulan permasalahannya akan dituangkan dan dirumuskan kedalam program kegiatan perangkat daerah pengampu dengan memperhatikan sasaran strategis, arah kebijakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulteng, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Olehnya, diharapkan kepada Pansus pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat segera menyusun rancangan keputusan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penentu pengambilan kebijakan terkait pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 dan menjadi dasar untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025.

Sumber : PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng (Zainal) dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar selama 3 (tiga) hari dimulai 18-20 Maret 2024. Bertempat di Ballroom Hotel Best Western Plus Coco Palu. Senin, (18/3/2024).

Forum perangkat daerah ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Rakortekrenbang tahun 2024 untuk penyusunan rencana kerja
perangkat daerah (Renja PD) tahun 2025 Kabupaten dan Kota.

Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah serta penyelarasan target pembangunan nasional tahun 2025 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 000.8.2.4/1385/Bangda, 23 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Asisten III M. Sadly Lesnusa membacakan sambutan tertulis Gubernur mengatakan, forum perangkat daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pernagkat daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

“Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2025 masih mengacu pada upaya pencapaian visi RPJMD 2021-2026 yakni, Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dengan mengemban sembilan misi”,ucap Asisten III

M. Sadly juga menjelaskan, kebijakan pembangunan Sulteng 2025, melakukan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan yang dibagi menjadi 4 (empat) klaster yaitu, klaster Pasigala, Agropolitan, Morubang, wisata bahari dan perikanan balatoju,

Terakhir, Ia berharap, dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Sulawesi Tengah tahun 2025, rumusan hasil kesepakatan bersama senantiasa berorientasi pada Outcome dan mengedepankan prinsip Money Follow
program, yakni pembiayaan pembangunan daerah di fokuskan pada program dan kegiatan strategis yang dapat mengatasi isu dan mengintervensi pencapaian sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Bappeda selaku Ketua Pelaksana Moh. Rivan Burase menyampaikan bahwa pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Rakortekrenbang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini untuk pertama kalinya di laksanakan DESK indikator makro sesuai Edaran dari Kementrian Dalam Negeri.

Selanjutnya, Rivan juga menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran daerah.

Turut hadir : Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK (online), Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI (online), Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sulteng, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota se-Sulteng serta pejabat terkait lainya.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Fitriani Kamal (082237740432) & Riya (082216430199)

Palu-Gubernur Rusdy Mastura, menerima audiensi dan diskusi peluang investasi di Negeri Seribu Megalit bersama Perwakilan Pemerintah Guong Zhou Cina, Zhao Yan, di ruang kerjanya, pada Senin, (18/3/2024).

Turut mendampingi, Kadis Pariwisata Diah Agustiningsih, dan Plh. Kadis ESDM Eddy N. Lesnusa.

Pertemuan singkat itu, Gubernur Rusdy Mastura membuka peluang kerjasama kepada Perwakilan Pemerintah Guong Zhou Cina melalui Development Research Institute guna menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Menurutnya, kehadiran investasi disuatu wilayah bisa menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menyerap tenaga kerja serta berdampak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor lain yang bersinggungan.

Mengutip pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat Jambore Penyuluh Pertanian Tingkat Nasional di Kabupaten Sigi (6/11/2023), bahwa tanah di Sulawesi Tengah sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis Hortikultura, diantaranya ; durian, anggur dan nangka.

“Saya mendapatkan tugas dari Menko Marves untuk menanam durian 3.000 hekter,”sambungnya.

Ia pun mengaku tertarik atas penawaran yang akan dikerjasamakan dengan harapan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Perwakilan Pemerintah Guong Zhou Cina, Zhao Yan menuturkan tujuan kedatangannya untuk memperkenalkan diri, serta menawarkan kerjasama yang disesuaikan potensi dan kebutuhan daerah.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Banggai – Pelaksanaan Shalat Tarawih bersama oleh Tim Safari Ramadhan Pemprov Sulteng di Mesjid Al-Ilham, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Senin malam, 18 Maret 2024.

Tim 2B dipimpin Kadis Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano R. Lamangkona mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Setelah pelaksanaan Shalat Isya, Kadis Kominfosantik membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan diakhiri penyerahan bingkisan Ramadhan yang diterima langsung oleh Imam dan Ketua Tamir Mesjid Al-Ilham.

Dalam sambutannya, Sudaryano menyampaikan salam hangat dari Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh masyarakat khususnya Jamaah Mesjid Al-Ilham dan mengajak seluruh warga masyarakat untuk mempererat ukhuwah Islamiah dalam momentum Ramadhan 1445 Hijriah, tahun 2024.

Lanjut, Kadis Kominfosantik menyampaikan ajakan dan himbauan Gubernur Rusdy Mastura kepada masyarakat agar kembali memperkuat kohesi sosial pasca dilaksanakannya Pemilu serentak Legislatif dan Pemilihan Presiden RI. Bahwa bila terjadi perbedaan, hal tersebut merupakan bunga-bunga demokrasi dan menandakan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah semakin baik, yang ditandai dengan pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah diatas angka 80.

Adapun Ketua Tamir dan Imam Mesjid Al-Ilham, mewakili Jamaah dan masyarakat Luwuk, khususnya Kelurahan Bungin mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk bingkisan Ramadhan.

Semoga bingkisan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Seraya keduanya mendoakan semoga Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga, senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas dan menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Donggala- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura didampingi Pj. Bupati Donggala Moh. Rifani Pakamundi meninjau secara langsung Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Donggala menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Senin, (18/3/2024).

Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Donggala sebagai beranda atau etalase depan Sulawesi Tengah menjadi daerah Penopang dan Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Turut serta, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Faidul Keteng, Kadis Perhubungan Sumarno, Plh. Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eddy N. Lesnusa, Sekda Kab. Donggala Rustam Effendi beserta jajaran, Kepala Kantor KSOP Kelas II Teluk Palu Alex.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menuturkan, pelabuhan Wani memiliki panjang dermaga 150 meter dan pekerjaannya sudah selesai 100 persen. Sementara, pelabuhan Donggala memiliki panjang dermaga 320 meter dan direncanakan kedua pelabuhan tersebut akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Beliau berharap, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang bersama Balai Kementerian PUPR bisa bersinergi membangun dan meningkatkan mutu jalan di Kabupaten Donggala agar masyarakat IKN Kalimantan bisa berkunjung menyaksikan panorama sunset yang mempesona di Donggala.

Ia pun menyampaikan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan program mudik gratis pada 1 April 2024, untuk membantu masyarakat, pelajar dan mahasiswa agar dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

Program tersebut melalui jalur darat dan jalur laut. Untuk jalur laut dengan rute Wani, Ogoamas, Malala, Toli-Toli dan Buol.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina menggelar acara takziah hari ke-40 kepergian suami tercinta Almarhum Bakti Wiswadewa sekaligus dirangkaikan buka puasa bersama di Rujab Sekda Prov Sulteng, Jln. Ahmad Yani, Palu, pada Kamis (14/3/2024).

Almarhum Bakti Wiswadewa merupakan Sekretaris BKPSDM Kota Palu dan jebolan APDN Mataram serta IIP Jakarta.

Turut hadir, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu.

Tampak juga hadir alumni APDN Makassar Hidayat Lamakarate serta tokoh-tokoh Sulteng lainnya.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.