All posts by : cZaYY29RgA

Palu- Pertanyaan seputar Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) akhirnya terjawab. Jawaban atas keberadaan kartu ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Ma’mun Amir sewaktu hadir membuka Rapat Konsultasi PKK se-Sulteng di Sriti Convention Hall, pada Selasa (23/4/2024).

Menurut wagub, semasa kampanye Pilkada 2020 yang lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara Pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.

“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat OPD terkait,”ujarnya meluruskan simpang siur KSS.

Kemudian setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sulteng, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS.

Diantaranya Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.

Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah per tahun dan sudah dimulai sejak 2022.

Lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.

Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura dan Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat.

Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 persen (2022) menjadi 1,44 persen (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 persen jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 persen.

Lanjut, realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 persen (2022) menjadi 2,95 persen (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikasn dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.

Trend positif tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan ikhtiar mewujudkan Sulteng yang lebih Sejahtera dan Maju, Wagub Ma’mun Amir mengajak Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi membangun daerah.

Turut hadir, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Vera Rompas Mastura, Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Halima Amir, Para Ketua TP PKK Kab/Kota Se-Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Bank Sulteng, Perwakilan Ketua Bhayangkari, Perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wagub Ma’mun Amir secara resmi membuka Seminar Ilmiah yang dilaksanakan oleh Keluarga Besar Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Kompartemen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan (FKKMK UGM).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (23/4/2024).

Kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir mengucapkan selamat datang kepada Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM, Mudrajad Kuncoro di Negeri Seribu Megalit, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, dengan harapan melahirkan suatu gagasan yang konstruktif terkait penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan masalah, terlebih khusus memberikan service excellent dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selanjutnya disampaikan, memasuki tahun ketiga memimpin Sulteng bersama Gubernur Rusdy Mastura, terang Wagub, bahwa Sulawesi Tengah menunjukkan trend yang positif.

Diantaranya, berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim dari 3,02 persen (2022) menjadi 1,44 persen (2023), menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 persen (2022) menjadi 2,95 persen (2023), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,01 (2022) menjadi 71,66 (2023).

Lanjut, pertumbuhan ekonomi tertinggi 13,06 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 5 persen, realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalamai kenaikan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 triliun, SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.

“Lompatan tersebut di atas, bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk Keluarga Besar Alumni UGM Sulteng”

Dengan ikhtiar mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju, Wagub Ma’mun Amir mengajak Keluarga Besar Alumni UGM Sulteng terus bersinergi dan berkolaborasi membangun daerah.

Perwakilan KAGAMA FKKMK UGM Sulteng dr. Putu melaporkan seminar ini bertujuan sebagai langkah awal untuk masing-masing rumah sakit pemerintah dan swasta dalam meningkatkan manajerial rumah sakit.

Turut hadir, Para ASN Lingkup Pemprov Sulteng dan Keluarga Alumni UGM dengan narasumber utama Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM, Mudrajad Kuncoro.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir secara resmi membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertempat di Sriti Convention Hall, pada Selasa (23/4/2024).

Turut hadir, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Vera Rompas Mastura, Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Halima Amir, Para Ketua TP-PKK Kab/Kota Se-Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Bank Sulteng, Perwakilan Ketua Bhayangkari, Perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri.

Mengawali sambutanya, Wagub Ma’mun Amir menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Rusdy Mastura yang sedianya akan menghadiri Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah, berhubung Bapak Gubernur sedang mengikuti kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hari Otda tingkat Nasional di Jawa sehingga belum dapat menghadiri kegiatan tersebut.

“Kita doa kan pada acara PKK ke depan Bapak Gubernur bisa mengikuti kegiatan dimaksud dan beliau menyampaikan salam hangat untuk semua Tim Penggerak PKK se- Sulawesi Tengah” ucap Wagub

Selanjutnya, Wagub menjelaskan bahwa rapat konsultasi yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK ini merupakan salah satu wadah untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu kata Wagub, Masih terdapat program dan kegiatan yang telah ditetapkan namun belum dapat dilakukan oleh pemerintah, akan lebih efektif bila dilaksanakan melalui dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Tim Penggerak PKK secara berkesinambungan.

Untuk itu, dukungan Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah perlu dioptimalkan oleh perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan programnya dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar dapat memfasilitasi kegiatan PKK diseluruh tingkatan.

Lanjut wagub, karakteristik dan kelebihan gerakan PKK yang tumbuh dan berkembang dari keluarga dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat serta berada langsung ditengah – tengah masyarakat, merupakan potensi yang perlu diberdayakan dan kembangkan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi peyelesaian permasalahan –permasalahan yang dihadapi di daerah.

Menurutnya, posyandu saat ini tidak lagi hanya berperan sebagi obyek pembengunan tetapi merupakan mitra pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang sejalan dengan otonomi desa sesuai amanat Undang Undang nomor 2014 tentang Desa.

“Saya mengapresiasi atas dikukuhkannya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu”, ungkapnya

Selanjutnya, Ia mengajak Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kinerja dengan menjalin kerjasama dengan lintas perangkat daerah sebagai mitra kerja Tim Penggerak PKK, dan kepada pimpinan perangkat daerah agar senantiasa lebih terbuka dalam pelaksanaan program yang ada kaitannya dengan Pokjanal Posyandu agar lebih efisien dan efektif.

Ia pun berpesan, kepada seluruh Pengurus PKK yakni, perlunya penajaman program prioritas gerakan PKK, perlunya peningkatan kapasitas kelembangaan gerakan PKK di semua jenjang serta program pelayan sosial dasar di posyandu tidak hanya fokus pada aspek kesehatan dasar saja tetapi juga aspek pendidikan dasar dan aspek ekonomi keluarga.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Ia berharap agar Tim Penggerak PKK turut berpartisipasi mendorong keluarga-keluarga miskin di pedesaan untuk berperan aktif. untuk menjadi pelaku pembangunan yang benar – benar tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi, dan paham terhadap program serta kebijakan pemerintah daerah.

“Selain itu forum pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kader PKK dalam pengembangan Program PKK yang kreatif dan inovatif”, Harap Wagub

Sebelumnya, Ketua TP-PKK Vera Rompas Mastura menyampaikan pelaksanaan 10 program pokok PKK pada hakekatnya harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan Ia mengajak Tim Penggerak PKK saling berkoordinasi guna menyamakan persepsi untuk menyelesaikan segala permasalahan.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu, Sulawesi Tengah – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona menjadi Narasumber pada Kegiatan Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Sulawesi Tengah. Bertempat, di Sriti Convention Hall. Selasa,(23/4/2024).

Tujuan diadakannya Rakon, untuk mengoptimalkan sinergitas Kabupaten/Kota dan program inti Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa, menjadi langkah sinergitas sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan akselerasi pelaksanaan Program PKK untuk mencapai Rencana Induk PKK 2021 – 2024.

Peserta Rakon ini terdiri dari TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, TP-PKK Kabupaten/Kota dan Dinas PMD Kabupaten/Kota. Adapun judul materi yang dibawakan Kadis Kominfo Santik yakni Literasi Digital.

Melalui pemaparannya, Sudaryano menyampaikan bahwa dasar hukum tentang Literasi Digital diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-undang inilah yang menjadi dasar pemerintah melalui institusi kepolisian untuk melakukan monitoring dan pengendalian terkait dengan penyebaran informasi serta transaksi elektronik yang ada di masyarakat” ucap Sudaryano.

Menurutnya, saat ini kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sudah mulai mampu menyaring informasi mana saja yang layak untuk dikonsumsi dan apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai informasi negatif.

Iapun menjelaskan, manfaat memahami literasi digital diantaranya, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan ‘kosa kata ’ individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu dan menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi.

“Banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan lewat media sosial atau media digital” ungkapnya.

Selain itu, Sudaryano menyampaikan bahwa sampai saat ini informasi-informasi Hoax merupakan lawan berat bagi para pengguna internet taupun media sosial.

“Sekarang ini lagi ramai informasi yang bersifat hoax, dan literasi digital ini bagian dari bagaimana membangun pengetahuan kita untuk menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi yang baik dan benar” tegas Sudaryano.

Lebih jauh, Sudaryano menuturkan sisi positif adanya digitalisasi yakni, meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis, memungkinkan inovasi produk dan layanan baru, mempercepat komunikasi dan pertukaran informasi, serta memberikan akses lebih luas terhadap pengetahuan dan sumber daya melalui internet.

“Hebatnya dunia digital ini dapat memberikan dan menerima akses informasi yang lebih cepat dan akurat” ujarnya.

Lebih jauh, Sudaryano menerangkan, ia juga menyampaikan bahwa di era yang serba digital, masyarakat sudah tidak canggung lagi untuk memberikan informasi yang terjadi di lingkungan mereka terutama lewat media sosial.

“Kita perlu membangun kecakapan digital, etika digital, budaya digital untuk menciptakan bagaimana kita bisa cerdas didalam bermedia sosial” tutupnya

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.

Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala BPSDMD Provinsi Sulteng Adidjoyo Dauda secara resmi membuka Pelatihan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Angkatan II Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Ruang Aula Sinergitas BPSDMD Provinsi Sulteng pada Senin, (22/4/2024).

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Kepala BPSDMD Adidjoyo menyampaikan bahwa saat ini masih banyak ditemukan persoalan hukum yang menjerat para Bendaharawan, PPTK, PPK dalam OPD. Untuk itu, pelatihan ini dalam dilaksanakan rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman standar perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban fungsi teknis yang memenuhi kriteria akuntabilitas dalam perspektif hukum.

Selanjutnya, Adidjoyo menjelaskan, penguatan fungsi pengelola keuangan di Pemerintah Daerah ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Rangkaian pelatihan ini sebanyak 3 angkatan dimulai pada tahun 2023 sebanyak 1 angkatan dan pada tahun ini terdapat 2 angkatan” Jelas Adidjoyo

Menurutnya, fungsi dan kewenangan PPTK memiliki peranan penting dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Permasalahan yang terjadi adalah jika pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang sudah sesuai regulasi tetapi tidak tercapainya penyerapan APBD 100 persen.

“Strateginya ialah dengan melakukan perbaikan mekanisme dan prosedur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran”, jelasnya

Lebih lanjut, beliau menerangkan, dengan besarnya peranan PPTK dalam Pemerintahan Daerah maka perlu memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

“Digelarnya, pelatihan PPTK ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BPSDM dalam menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, ujarnya

Diakhir sambutannya, Gubernur berharap pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dan jelas terhadap tugas dan peran PPTK sehingga mampu menekan terjadinya fraud (penyimpangan) serta tetap menjaga opini audit laporan keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”

“Saya berharap, para PPTK terhindar dari kasus hukum, temuan dari pemeriksaan BPK dan audit Inspektorat”, tambahnya

Sebelumnnya, Ketua Panitia Moh Riyan, melaporkan bahwa Peserta Pelatihan sejumlah 40 orang yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pelatihan berlangsung selama 5 hari dimulai dari tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2024”, ucap Riyan

Sumber : PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Sulteng dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Palu, Sulawesi Tengah – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona menjadi Narasumber pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) peran tokoh masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan partisipasinya dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Restoran Kampung Nelayan. Jumat, (22/4/2024).

FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di tengah masyarakat untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas dan menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas.

Peserta Focus Group Discussion ini terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis, dosen dan beberapa perwakilan pers media.

Adapun judul materi yang dibawakan Kadis Kominfo Santik yakni Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik.

Melalui pemaparannya, Sudaryano menyampaikan bahwa dasar hukum tentang keterbukaan informasi publik adalah UU Nomor 14 Tahun 2008.

Menurut Sudaryano, adanya keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah ini menandakan bahwa pemerintah daerah secara bertahap terus melaksanakan upaya-upaya untuk menginformasikan segala hal, terutama kepada publik atau masyarakat secara luas.

Kemudian, tugas ini bukan hanya menjadi tugas badan pemerintahan saja, tetapi seluruh organisasi-organisasi yang dibiayai melalui APBN atau APBD itu wajib untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Adapun informasi yang boleh diberikan meliputi informasi yang secara rutin dilaksanakan oleh badan publik dan informasi yang bersifat serta merta seperti informasi bencana, keadaan darurat dan lainnya yang bersifat urgensi.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa di era yang serba digital, masyarakat sudah tidak canggung lagi untuk memberikan informasi yang terjadi di lingkungan mereka.

“Hampir semua masyarakat yang menggunakan teknologi digital saat ini sudah tidak canggung lagi dalam memberikan informasi yang bersifat pertama kali, seperti informasi bencana atau apapun yang terjadi di lingkungannya.” Ungkap Sudaryano.

Lebih jauh Sudaryano menerangkan, dalam mendorong keterbukaan informasi publik,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

“Diwajibkan pula, setiap OPD atau setiap badan publik yang ada di Sulawesi Tengah ini membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang mana Dinas Kominfo Santik sebagai PPID utama dan OPD lain sebagai PPID pelaksana.” ujarnya

Terakhir, ia menyampaikan, bahwa kami dari Pemerintah Provinsi Sulaweswi Tengah melalui Dinas Kominfosantik memberikan supporting kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mendorong kegiatan-kegiatan Komisi Informasi agar publik lebih luas mengetahui tentang bagaimana keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan.

Sumber : PPID Pelaksana Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Wakil Gubernur Sulteng Drs. H. Ma’mun Amir memimpin upacara peringatan HUT ke-22 Kabupaten Parigi Moutong di halaman kantor bupati, kota parigi, senin pagi (22/4).

Kedatangan Wagub Ma’mun Amir bersama Wakil Ketua TP-PKK Sulteng Hj. Halimah Ma’mun Amir disambut hangat Pj Bupati Parigi Moutong Richard A. Djanggola, SE, MSA bersama istri, dan jajaran pemerintah kabupaten serta forkopimda parigi moutong.

Nampak dalam rombongan wagub, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Farid R. Yotolembah, M.Si, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, SP, Kadis Perhubungan Sumarno, SE, MM dan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Abdul Haris Karim, ST, MM.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibaca secara utuh, wagub mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintahan dan lapisan masyarakat atas bertambahnya usia kabupaten parigi moutong.

Wagub mengatakan bahwa pemerintah provinsi sangat bangga dan mengapresiasi capaian-capaian pembangunan kabupaten parigi moutong selama lebih dari dua dekade berdirinya kabupaten yang kini dijuluki kabupaten durian.

Ia berharap semoga momentum ulang tahun ke-22 jadi pemantik dalam meningkatkan semangat membangun parigi moutong dan mengevaluasi hal-hal yang menjadi kekurangan dan hambatan untuk diperbaiki dan dibenahi.

“Pemerintah provinsi sulawesi tengah masih membutuhkan peran aktif dari seluruh komponen untuk terus berpartisipasi, meningkatkan kinerja tanpa ada perbedaan dengan selalu menguatkan kebersamaan dalam membangun daerah ini,” ucapnya.

Di bagian lain dari sambutan, wagub juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para mantan pejabat dan tokoh-tokoh perjuangan pemekaran yang telah memberi andil bagi kabupaten parigi moutong.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, sumbangan pemikiran dan peran sertanya sehingga mencapai kondisi daerah parigi moutong yang lebih sejahtera dan lebih maju,” tandasnya.

Turut hadir di acara, mantan gubernur Sulteng sekaligus bupati parigi moutong dua periode Drs. H. Longki Djanggola, M.Si bersama istri Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH, CN.

Upacara diisi dengan penampilan karnaval seni budaya, penyerahan hadiah juara cabang-cabang lomba dalam rangka HUT kabupaten dan penyerahan SK pensiun serta SK pengangkatan ASN lingkup kabupaten parigi moutong.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fahrudin D. Yambas membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) peran tokoh masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan partisipasinya dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Restoran Kampung Nelayan. Senin, (22/04/2024).

FGD ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik di tengah masyrakat untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas dan menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas.

Mengawali sambutannya, Fahrudin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah atas terlaksananya kegiatan focus group discussion ini.

“Terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk upaya KI mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengakses informasi yang benar dan akurat” ujar Fahrudin.

Menurut Fahrudin, keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi yang mereka butuhkan.

“Hal ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan efektif” ucap Fahrudin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan terpercaya.

Melalui kegiatan ini, Fahrudin berharap kepada seluruh instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik yang konsisten agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi publik.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus berupaya menjaga kerahasiaan informasi yang memang harus dijaga” harapnya.

Terakhir, Fahrudin mengajak untuk bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Turut Hadir : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona, Perwakilan TVRI Sulteng, Perwakilan RRI Palu, Tokoh Masyarakat, Dosen, Aktivis dan beberapa perwakilan media pers.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Fakhrusy Syakir (082291898648)

Palu- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menghadiri Peringatan Al Habib Sayid Idrus Bin Salim Al-Jufri atau Haul Guru Tua Ke-56 Tahun dengan tema “Meraih Keberkahan Guru Tua dengan Kemuliaan Ilmu dan Akhlak”. Bertempat, di Kompleks Al-Khairaat Pusat, Jl. Sis Al-Jufri, No. 44. Minggu, (21/4/2024)

Haul tersebut juga dihadiri, Wakil Gubernur Ma’mun Amir, Ketua TP-PKK Provinsi Sulteng Vera Rompas Mastura, Bupati Sigi Irwan Lapata, Gubernur Kalimantan Utara, Unsur Forkopimda Sulteng, Komda Al-Khairaat, Pengurus Besar Al-Khairaat, Rektor Universitas, dan para Abnaul Al-Khairaat.

Mengawali sambutanya, Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Sulawesi Tengah, tanah yang di pilih oleh Habib Sayid Idrus Bin Salim Al-Jufri sebagai tempat pusat perkembangan misi dakwahnya melalui lembaga pendidikan Al-Khairaat mulai dari Madrasah sampai Perguruan Tinggi terus bertumbuh sampai saat ini.

“Bagi saya, Habib Sayid Idrus Bin Salim Al-Jufri bukan sekedar ulama biasa, ia adalah sang pencerah bukan hanya bagi Al-Khairaat tetapi bagi bangsa dan negara ini” Ucap Gubernur

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan, pada tahun 1969, guru tua telah membangun 420 cabang pendidikan dan kini sudah memiliki cabang kurang lebih 1.550 sekolah madrasah, puluhan pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit dan usaha.

Ia mengajak para Abnaul Khairaat untuk tidak berhenti hanya pada rasa kagum atas apa yang telah di rintis oleh Guru Tua tetapi, harus terus melanjutkan perjuanganya menjadi pencerah umat dan mendukung penuh Guru Tua sebagai Pahlawan Nasional dari Sulawesi Tengah kepada pemerintah pusat.

“Saya punya impian, sebagai penerus cita-cita guru tua, dimana tugas kita bukan hanya menambah dan mengisi sekolah dan universitas menjadi berkualitas serta menyesuaikan dengan konteks zaman”, ungkapnya

Lebih lanjut, mantan Walikota dua periode itu juga mengungkapkan, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang kaya baik dari segi kelautan, perikanan dan pertanian dan perkebunan dengan posisi geostrategis bagi Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan.

“Untuk itu, sumber daya manusia kita harus siap, agar kita bisa maju menjadi pemimpin peradaban baru bagi Indonesia”, terang beliau

Gubernur Rusdy juga menuturkan, saat ini konsep pendidikan berbasis vokasional industri sedang di kembangkan, setiap sekolah harus mampu menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan industri yang berkembang dan kini sudah di rasakan menjadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan Nasional.

“Kita juga harus berfokus terhadap pengembangan lembaga pendidikan vokasional, kejuruan dan keahlian”, tandas Rusdy

Terkahir, Ia berharap, para Abnaul Khairaat bisa mengambil hikmah pada momentum Haul Guru Tua ke-56, dan merefleksikan pengabdian dan perjuangan guru tua dalam membangun generasi muda.

Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.
Narahubung : Ahyain (082251271042)

Palu- Gubernur Rusdy Mastura melalui Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto selaku Ketua Satgas PON Sulteng serta Ketua Kontingen Sulteng memimpin rapat perdana dalam persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara, bertempat di Makorem 132/Tdl, pada Sabtu sore, (20/4/2024).

Dalam rapat ini, Danrem menekankan pentingnya persiapan yang matang dan kerjasama yang solid diantara kontingen guna mewujudkan mimpi besar Bapak Olahraga Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, yakni “Sulteng Emas”

Ia lalu mengapresiasi rapat perdana ini sebagai langkah awal memperoleh informasi seputar permasalahan dan strategi dari 30 cabor yang berlaga di PON 2024.

Berdasarkan paparan dari tiap cabor, terakumulasi jumlah usulan anggaran ± Rp 105 miliar sedangkan dana hibah Koni Sulteng sudah dialokasikan sebesar Rp 25 miliar lewat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng.

Untuk memastikan kebutuhan anggaran yang konkrit maka ketua kontingen meminta rasionalisasi usulan anggaran cabor.

Lalu hasilnya akan dilaporkan ke gubernur untuk mendapat masukan dan persetujuan, sebelum dipaparkan lagi di DPRD provinsi.

“Kita harus konsisten dan komitmen demi Sulteng emas dan juga harus satu semangat dengan satu visi, satu pemahaman dan satu warna menuju PON XXI Aceh-Sumut 2024,”tegas perwira TNI bintang satu ini.

Turut hadir, Dir Reskrimum Polda Sulteng Kombes. Pol Parajohan Simanjuntak, Wakil Ketua Kontingen Sulawesi Tengah, Kadispora Sulteng Irvan Aryanto beserta jajaran, Koni Sulteng serta masing-masing ketua cabor.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.