Palu – Dalam upaya akselerasi penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya melalui program prioritas “Berani Berintegritas”. Langkah strategis ini tercermin dalam rapat koordinasi penting yang berlangsung pada Jumat, 08 Mei 2026, bertempat di Ruang VIP Nagana BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah. (9/5).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si. Kehadiran beliau didampingi oleh Sekretaris Dinas, Bapak Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P., serta Kasubag Program, Irfan Sadat Palenga, S.Kom., M.Si. Rapat ini menjadi ruang vital bagi sinkronisasi program tahun 2027 yang melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, mulai dari Inspektorat, BKD, Bappeda, hingga berbagai Biro di lingkup Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
Dr. Yunan Lampasio, S.E., M.Si., selaku pengampu program “Berani Berintegritas”, membuka forum dengan membedah esensi integritas secara fundamental. Menurut beliau, integritas bukanlah slogan semata, melainkan harmoni antara kepatuhan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan optimalisasi fungsi kelembagaan. Beliau menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mustahil tercapai hanya dengan mengandalkan sistem; diperlukan aparatur yang disiplin dan tunduk pada regulasi yang berlaku.
Dalam paparannya, Dr. Yunan menguraikan tiga pilar kebijakan utama. Pertama adalah kedisiplinan ASN yang berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021. Kedua, penguatan Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek kelembagaan, tata laksana, dan SDM. Ketiga, kebijakan mengenai tata laksana pelayanan publik yang prima.
Diskusi berkembang dinamis saat membahas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dr. Yunan menegaskan pentingnya penegakan aturan melalui hukuman disiplin, mulai dari sanksi ringan hingga berat seperti penurunan jabatan atau pemberhentian. Hal ini merupakan bentuk konkret dari komitmen “Berani” dalam menegakkan aturan demi menjaga marwah birokrasi. Selain itu, kampanye Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi fokus utama, terutama pada unit layanan publik seperti rumah sakit dan layanan pengadaan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, memberikan kontribusi pemikiran yang tajam terkait realitas di lapangan. Beliau menyoroti tantangan serius dalam aspek analisis jabatan dan beban kerja. Siti Rachmi mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, keberhasilan program Dispusaka terus meningkat, namun di sisi lain, jumlah tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis terus berkurang akibat memasuki masa purna tugas (pensiun).
“Kami memerlukan langkah konkret dalam rekrutmen yang spesifik sesuai latar belakang keilmuan, yang didukung oleh pelatihan berkelanjutan,” tegas Siti Rachmi. Beliau juga mengusulkan adanya revisi pada rencana strategis (Renstra) terkait penetapan indikator capaian. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui akselerasi digitalisasi, khususnya pada sektor kearsipan yang menjadi tulang punggung dokumentasi daerah.
Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi kelembagaan. Diskusi mengenai efektivitas struktur organisasi OPD, seperti relevansi fungsi statistik di Diskominfo atau kemungkinan koordinasinya di bawah Bappeda, menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Sulawesi Tengah dalam menentukan kebijakan final.
Melalui sinkronisasi ini, diharapkan program “Berani Berintegritas” tahun 2027 menjadi realisasi dokumen perencanaan di atas kertas, dengan sebuah gerakan kolektif untuk menciptakan birokrasi Sulawesi Tengah yang lebih tangguh, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
Leave A Comment