Sulteng Persiapkan Selat Makassar Summit, Gubernur : Diusulnya Dulu, Digarapnya Sekarang

Palu-Ide visioner Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura untuk membentuk forum kerjasama pengelolaan potensi Selat Makassar, muncul pertama kali tahun 2009.

Tapi sayangnya, ide yang diajukan ke Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) baru terwujud sekarang atau setelah terkubur 15 tahun lamanya.

“Ide ini sebenarnya (muncul) waktu saya masih walikota,” ujar Gubernur pada acara Rakor Road To Selat Makassar Summit 2024 di Hotel Santika, Senin (4/3/2024).

Sejak dahulu kata gubernur, selat makassar adalah jalur perdagangan strategis untuk membawa hasil-hasil pertanian dari pulau Sulawesi yang akan dijual ke pulau Kalimantan.

Sedangkan, Kalimantan mengirim balik batubaranya untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik di pulau Sulawesi.

“Kenapa tidak kita kembangkan kerjasama Sulawesi dan Kalimantan,” dorongnya ke peserta dengan melihat hubungan simbiosis antar kedua pulau.

Menurutnya, dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur maka Gubernur Rusdy menegaskan, pentingnya pembangunan wilayah penyangga IKN yang tidak boleh diabaikan Pemerintah Pusat.

Karena itu, Peraturan Presiden tentang pembangunan kawasan penyangga IKN sangat mendesak untuk diwujudkan.

“Jangan hanya IKN (dibangun) tapi wilayah penyangga juga harus dipikirkan karena 5 sampai 10 tahun lagi Kalimantan akan banyak membutuhkan logistik,” tandasnya agar hal ini diperjuangkan bersama-sama lewat Selat Makassar Summit.

Sementara, Ketua Panitia Road to Selat Makassar Summit Farid R. Yotolembah berharap, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-kawasan Selat Makassar dapat menyepakati forum pemerintahan bersama untuk mengkerjasamakan berbagai potensi Selat Makassar demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

“Bekerjasama itu jauh lebih indah daripada berkompetisi dan seribu kawan itu masih terlalu sedikit daripada memiliki satu lawan,” harapnya untuk kerjasama yang lebih luas dengan Selat Makassar Summit sebagai pemantik.

Turut hadir : Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Perwakilan Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-kawasan Selat Makassar, Unsur Forkopimda Sulteng, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Tenaga Ahli Gubernur serta pejabat terkait lainya.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.