Palu, Sulawesi Tengah – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023. Bertempat, di Ruang Rapat Nagana Bapedda Prov. Sulteng. Selasa, (28/3/2023).
Tahap III verifikasi bertujuan untuk evidence-bassed evaluation, dari perspektif
stakeholders non-Bappeda terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi.
Cakupan penilaian meliputi, 22
indikator dengan 3 aspek yaitu ; pencapaian, perencanaan, dan inovasi. Adapun penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU).
Dalam paparan Kepala Bapedda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo menyampaikan, 5 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah tahun 2022 yaitu ; industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian kehutanan dan kelautan sebesar 15,82 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 15,37 persen, konstruksi sebesar 8,41 persen, perdagangan besar dan ecer serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,71 persen.
Strategi kebijakan yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulteng yaitu ; realisasi belanja APBD, mendorong percepatan realisasi investasi daerah khususnya disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan, mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggul daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah.
Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah pada beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 antara lain ; masih tingginya kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum optimal, konektivitas infrastruktur daerah masih terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah masih terbatas, penurunan daya tampung dan daya dukung ingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal, kinerja pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Selanjutnya, Kepala Bappeda mengatakan, pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga dan dibina yang berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan.
Dengan hasil pemaparan dan diskusi yang dilakukan dalam rangka pencapaian pembangunan, perencanaan dan juga inovasi, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan PPD.
“Harapannya dengan hasil diskusi, nantinya Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapat PPD, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan penghargaan PPD” ucap Shandra Tobondo.
Selanjutnya, pandangan Tim Penilai Independen (TPI), Avanti Fontana mengatakan, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan daerah khususnya dalam mencapai kesejahteraan.
Dalam proses penanganan sangat terlihat bagaimana satu sama lain perwakilan pemangku kepentingan dapat diorkestrasi oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah khusus seperti stunting dan kemiskinan.
Turut hadir : Tim Penilai Utama Yudhi Hatmadji Sudjarwo dan Anang Budi Gunawan, Ketua LPPM Untad, Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulteng, Perwakilan BPS Sulteng, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sulteng, Pimpinan Radar Sulteng, Stakeholder dan OPD terkait lainnya.
Sumber : Humas Pemprov. Sulteng
Narahubung : Lutfi Mei Diasasi (082297180947)
Leave A Comment