Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri tekankan Pemerintah Daerah Jaga Stok Bahan Pangan Jelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, bertempat diruangan kerja Gubernur Sulawesi Tengah.

Turut hadir Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah Dwiyanto Cahyo Sumirat, Kepala Bulog Sulawesi Tengah David Susanto, Perwakilan Kepala BPS, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun,SP, Karo Perekonomian Yuniarto Pasman,SH serta perwakilan dari Dinas Perindag dan Dinas Pangan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, pada Rabu (8/2).

Kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerja sama jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi sehingga angka inflasi menurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di bulan Januari 2023 sebesar 5,28 %. Angka ini menurun dari bulan Desember 2022 sebesar 5,51 %.

Penurunan tersebut dinilai merupakan kabar baik, terutama bagi pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi.

“Ini penurunan yang cukup bagus. artinya terkendali dan bahkan makin terkendali, sekali lagi berkat kerja sama kita semua,”katanya.

Berdasarkan capaian itu, Mendagri mengingatkan berbagai pihak agar tidak lelah dan berhenti dalam pengendalian harga, terutama dari sektor komoditas. Apalagi, diketahui gejolak harga di tingkat global mencapai angka yang tinggi. Kondisi itu menyebabkan sejumlah masyarakat mancanegara melakukan demonstrasi karena biaya hidup yang naik signifikan.

Untuk itu, sebagai upaya mewaspadai kejadian tersebut, Mendagri meminta jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk semakin solid dalam upaya pengendalian inflasi khususnya menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, diantaranya : kebutuhan beras, minyak goreng, cabe merah dan cabe rawit.

Selain itu, pihak-pihak tersebut juga didorong agar tetap waspada, terutama dengan hal-hal yang dinilai memicu kenaikan angka inflasi, seperti dari moda transportasi angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, hingga bahan bakar minyak (BBM).

Apalagi harga-harga di tiga sektor tersebut diketahui tergolong sebagai administered price atau harga yang diatur mengacu kepada keputusan administratif atau keputusan pemerintah.

Usai rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto berharap kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dapat terus ditingkatkan agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat lebih sejahtera dan makmur.

Biro Adm Pimpinan