Posts in category: ppid

Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama TPID Pusat secara daring diruang kerja Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, (27/02/2023).

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden yang disampaikan pada Rakernas APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) yang dilaksanakan di Kota Balikpapan dimana salah satunya yaitu, tentang ketersediaan pangan di daerah.

Beliau menyampaikan bahwa Presiden dalam arahannya agar memastikan ketersediaan pangan di daerah serta menjaga sinergitas antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang kemudian kontrol langsung ketersediaan pangan dengan turun langsung ke pasar-pasar.

“Kalau tidak bisa kepala daerahnya paling tidak tugaskan lah kepala dinas perdagangan atau satgas pangan untuk mengecek langsung” tambah beliau.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa intervensi pemerintah pusat yakni, harga yang dikendalikan oleh pemerintah pusat seperti ; BBM, Gas rumah tangga, transportasi udara, tarif PLN kemudian ada regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah seperti air minum, beras, minyak goreng.

Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengendalikan harga-harga yang memang berubah sesuai dengan mekanisme pasar yang disebut dengan volatile price terutama pangan seperti cabe, bawang merah, ikan kembung, ayam ras, beras, telur, daging.

“Diharapkan agar kepala daerah mengambil langkah inovasi untuk menyelamatkan rakyatnya agar kerjasama antar daerah”, lanjut Tito.

Mendagri juga meminta kepada kepala daerah agar berperan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal pengendalian inflasi di daerah setidaknya dalam sebulan sekali melakukan rapat terkait pengendalian inflasi di daerah.

Diharapkan dengan dilakukannya rapat tersebut dapat diketahui peta daerah mana yang naik serta apa komoditas yang menyebabkan naik serta dapat melakukan koordinasi dan intervensi untuk mengendslikan inflasi.

Mendagri juga menyoroti beberapa daerah yang semenjak diadakan rapat pengendalian inflasi sampai hari ini sama sekali tidak pernah melakukan rapat terkait mengenai pengendalian inflasi baik ditingkat Kabupaten, Kota maupun Provinsi.

Perlu diketahui, angka terendah untuk penyumbang inflasi Provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara dengan angka 3,47 sedangkan yang tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Barat 6,81.

Sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota yang terendah yaitu Pemerintah Kota Sorong dengan angka 3,23 dan yang tertinggi Pemerintah Kota Kotamobagu dengan angka 7,42

Sementara penyumbang inflasi terendah untuk tingkat Pemerintah Kabupaten yaitu ; Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan angka 3,78 sedangkan yang tertinggi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan angka 7,78.

Diakhir pertemuan, Mendagri menyampaikan secara umum yang perlu diwaspadai adalah masalah beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, telur, ayam ras, bawang putih dan ikan kembung sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat melalui stakeholder yang terkait.

Diharapkan setiap daerah juga mengidentifikasi permasalahan di daerah masing-masing terutama volatile goods yaitu komoditas mudah berubah harganya dikarenakan mekanisme pasar supply and demand.

“Sekali lagi ini adalah pekerjaan kita semua, tanggung jawab kita, amanah kita kepada rakyat karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali”, tutup Mendagri.

Turut Hadir : Mendagri Tito Karnavian, Deputi Kerawanan Pagangan dan Gizi Bapanas, Stafsus Mendag Bidang Hubungan Antar Lembaga, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Mentan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Staf Ahli Tk II Ekku bidang Ekkudag Panglima TNI, Kepala Daerah se Indonesia.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Satlantas Polres Banggai menggelar Polisi Sahabat Anak (PSA) di Taman Kanak-kanan (TK) Adhyaksa XL Banggai, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Senin (27/2/2023) pagi.

Kegiatan yang dipimpin Kanit Kamsel Aiptu Saripudin M.B dalam rangka untuk mengenalkan profesi kepolisian dan menanamkan rasa sadar terhadap peraturan lalu lintas sejak usia dini.

“Materi yang diiberikan yakni tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan tugas-tugas di kepolisian,” kata Kasat Lantas AKP I Made Bagus Aditya saat ditemui awak media.

Ia menerangkan, Polisi Sahabat anak merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya pada anak-anak untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan.

“Agar nanti mereka bisa membiasakan diri sejak dini untuk tertib serta berdisiplin dalam berlalu lintas,” terangnya.

Pada kesempatan itu, kata perwira pangkat tiga balak ini, anak-anak usia dini ini juga diajak untuk bermain dan bernyanyi bersama sambil menyampaikan edukasi agar rajin belajar, selalu sopan santun, menghormati dan mencintai orang tua guru di sekolah.

“Harapan kami juga semoga dengan dilaksanakannya PSA ini dapat menciptakan anak-anak penerus bangsa berprestasi yang dapat membanggakan orang tua, bangsa dan negara,” harapnya.*

Palu, Sulawesi Tengah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Bertempat di Aula BPSDM Prov. Sulteng. Senin, (27/02/2023).

Pada laporan Kepala Bidang Kopetensi Teknis BPSDM Prov. Sulteng Muh. Rian menyampaikan, pelatihan pengelolaan keuangan daerah bagi bendahara pengeluaran bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar bendahara mampu untuk mengelola keuangan sesuai tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku, serta diharapkan bisa merealisasikan dengan baik prosedur-prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Adapun peserta pelatihan tersebut merupakan bendahara pengeluaran seluruh OPD tingkat Pemprov. Sulteng.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Mulyono mengatakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, dan teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan sistem informasi pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan SIPD.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri telah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) mulai tahun 2020 walaupun masih mendapat pendampingan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA atau sistem informasi manajemen daerah. Penerapan SIPD oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kebijakan dalam menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, dalam rangka reformasi birokrasi.

Diakhir sambutannya Mulyono berharap, melalui pelatihan ini nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yakni mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan yang disusun secara akurat dan juga terwujudnya pemerintah yang bersih dan terpercaya.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan arti penting dan strategis didalam pengembangan program pemberdayaan bagi seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah” tambah Mulyono.

Turut hadir : Kepala BPSDM Prov. Sulteng beserta jajarannya, Kepala BPKD Prov. Sulteng, Bendahara pengeluaran seluruh OPD tingkat Prov. Sulteng.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Palu, Sulawesi Tengah – Kelurahan Kabonena bekerja sama dengan LPM Kelurahan Kabonena menggelar kegiatan olahraga bersama bertema “Kabonena Bergerak, Kabonena Sehat”. Bertempat di Situs Makam Puenjidi. Minggu (26/02/2023).
adapun kegiatan olahraga yang dilaksanakan adalah Senam Bersama, Line Dance dan Tari Kreasi, yang diikuti oleh seluruh warga Kelurahan Kabonena, serta disajikan pula aneka jajanan sehat tradisional khas Kaili.

Lurah Kabonena Putra Maharandha Airlangga dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kelurahan Kabonena yang telah terlibat menginisiasi dan mempersiapkan kegiatan ini hingga dapat terlaksana dengan meriah, sehingga persatuan warga Kelurahan Kabonena akan semakin solid.

“harapan saya agar kegiatan ini dapat berlangsung dua minggu sekali” kata Putra Maharandha Airlangga.

Sementara itu Ketua LPM Kelurahan Kabonena Ihsan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun giat-giat masyarakat untuk dapat memghidupkan aktivitas di Situs Makam Puenjidi ini sekaligus menggiatkan UMKM khususnya dalam rangka mendukung Gernas BBI/BBWI dan 100% Sulawesi Tengah.

“Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan sebulan sekali, dan rencananya setelah Lebaran akan dilaksanakan seminggu atau dua minggu sekali” kata Ihsan.

Ihsan juga mengajak warga masyarakat Kelurahan Kabonena untuk tetap antusias mengikuti kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan Situs Makam Puenjidi kepada seluruh masyarakat Kota Palu pada umumnya dan warga Kelurahan Kabonena pada khususnya, untuk menjadi spot wisata yang dikunjungi oleh Wisatawan dari Kota Palu, Domestik dan Mancanegara.

Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulteng Drs. H. Ma’mun Amir secara langsung menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/02/2023).

Presiden RI Joko Widodo menghadiri sekaligus meresmikan Pembukaan Rakernas APPSI.

Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan PPKM telah dicabut.

Presiden meminta jajaran pemerintah di daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan, terutama beras.

Para kepala daerah diminta untuk menggenjot dan menjaga pasokan beras termasuk kestabilan harga diwilayah masing-masing.

“Sekali lagi, saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing.

“Kolaborasi, telepon antar Gubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Presiden mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.

“Saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar, meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua harganya bener atau enggak bener, karena menyangkut inflasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan bahwa Rakernas APPSI yang bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024” bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.

“Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama, persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, termasuk tanggung jawab dan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah,” kata Isran.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubermur, di dampingi, Asisten Pemerintahan & Kesra, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan & Kesra, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda serta pejabat terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Ketua KORPRI Provinsi Sulteng Dr. Zubair, M.Si diwakili Sekretaris Drs. Irvan Aryanto, M.Si melantik jajaran Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Morowali Utara, bertempat di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morut, Rabu (22/2).

Sekretaris KORPRI Sulteng memberi selamat dan apresiasi ke jajaran pengurus KORPRI Kabupaten Morut dengan disertai sejumlah harapan.

Diantaranya agar pengurus dibawah kepemimpinan Ir. Musda Guntur,MM selaku ketua KORPRI Morut bekerjasama untuk memajukan dan mensejahterakan anggota serta masyarakat Morut.

“Semoga (pengurus) mampu menjadi motor penggerak pembangunan, inovator publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional serta teladan bagi masyarakat Morowali Utara,” kata Sekretaris Irvan Aryanto.

Agar sukses menjalankan roda organisasi tak lupa Ia menekankan pentingnya keharmonisan dan kesolidan internal yang harus terpelihara.

“Selalu kedepankan keterbukaan dan komunikasi serta saling menghargai dalam menghadapi tiap dinamika yang terjadi,” tambahnya berbagi tips ke pengurus.

Di bagian akhir dari sambutan Ketua Korpri Sulteng, Irvan meminta KORPRI Morut bersikap netral menghadapi tahun politik.

“KORPRI harus jadi agen pemersatu bangsa dan pelayan publik yang profesional dengan melayani tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan,” pungkasnya.

(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

Palu, Sulawesi Tengah – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Program Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulteng 2023. Bertempat di Rama Garden Hotel, Jl. Tanjung Santigi No. 26. Kota Palu. Rabu (22/2/2023)

Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas TPH Prov. Sulteng kali ini mengusung tema “Peranan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Sebagai Bantalan Perekonomian Masyarakat, Penurunan Kemiskinan dan Stunting serta Pengendalian Inflasi Daerah”.

Rakor ini dihadiri oleh Kadis Pertanian Kab/Kota se-Sulawesi Tengah, Seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian serta Pejabat Fungsional Lingkup Dinas TPH Prov. Sulteng, Kepala BMKG Kelas II Mutiara Sis Al-Jufri, Kepala BPS Prov. Sulteng.

Ada beberapa tujuan dari kegiatan rakor ini diantaranya yaitu ; pertama, mendorong dan meningkatkan koordinasi serta keterpaduan kegiatan bantuan pemerintah komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kedua, meningkatkan luas tanam dalam rangka peningkatan produksi adan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Ketiga, melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah.

Sekertaris Dinas TPH Prov. Sulteng sekaligus Ketua Panitia Arif Subandi Asikin menjelaskan potensi inflasi di bulan Januari 2023, untuk bahan makanan yang bergejolak masih dalam kondisi baik.

“Tetapi, yang perlu diwaspadai adalah harga yang diatur oleh pemerintah.” Kata Arif Subandi Asikin.

Pada Rakor ini, Gubernur Sulteng yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto membuka kegiatan ini secara resmi sekaligus menyampaikan di tahun 2022 Prov. Sulteng mengalami surplus beras 74.663 Ton.

“Surplus sebesar 75.000 Ton ini secara nasional menempatkan kita Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang surplus di urutan yang ke-9 di Indonesia.” Ucap Rudi Dewanto

Ia juga memberitahukan untuk tetap waspada dan menjaga ketersediaan beras di Sulteng agar siap menghadapi masalah – masalah kedepannya seperti di bulan Ramadhan dan lainnya sehingga Sulteng bisa lebih terkenal dalam menjaga inflasi.

“Dengan bantuan bapak ibu semua, dengan upaya antara Rakor pagi ini itulah upaya-upaya kita semua untuk menjaga semua masyarakat sejahtera.” Ucap Rudi Dewanto sebelum membuka Rakor secara resmi.

Turut hadir : Kabid, Kasubag, Jafung Lingkup Dinas TPH, Kepala BAPPEDA Prov. Sulteng, Pimpinan BI Perwakilan Sulteng, Kepala BPS Prov. Sulteng, Kepala BMKG Prov. Sulteng, Serta Kepala OPD terkait.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng.

Palu, Sulawesi Tengah. Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) 2023 Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah lakukan beberapa persiapan. Rabu (22/02/2023).

Beberapa persiapan yang telah dilakukan pada kegiatan Gernas BBI dan BBWI 2023 Provinsi Sulawesi Tengah yaitu diantaranya, melakukan rapat koordinasi tim daerah yang ada di Provinsi Sulteng, baik itu OPD terkait, stakeholder, tim lintas BUMN dan BUMD. Tidak hanya itu, rapat koordinasi bersama tim co-campign manager juga dilakukan oleh Dinas Perindag, yang mana dalam hal ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI (ESDM).

Pada penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus kepala harian gernas BBI dan BBWI 2023 Prov. Sulteng Richard Arnold mengatakan, pendataan industri kecil menengah (IKM) juga turut menjadi perhatian dalam persiapan gernas BBI dan BBWI ini. IKM tersebut akan dikurasi terlebih dahulu, yang nantinya akan diberi pelatihan agar ready on-board atau dengan kata lain IKM tersebut bisa menggunakan fasilitas pemasaran digital atau market place, sehingga mereka memiliki transaksi dan meningkatkan kualitas produknya dengan baik. Pemberian pelatihan ini sendiri nantinya akan dilakukan oleh beberapa top brand dari market place tersebut.

“Sudah ada beberapa top brand yang memberikan sinyal hijau, tapi kami berharap agar lebih banyak lagi top brand yang dapat bekerja sama” ucap Richard.

Lauching kegiatan Gernas BBI dan BBWI akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023, bersamaan dengan HUT Provinsi Sulawesi Tengah. Launching gernas sendiri merupakan proses untuk memperkenalkan Gernas BBI dan BBWI kepada masyarakat, walaupun publikasi terus berjalan pada saat ini. Untuk rangkaian selanjutnya, akan diadakan harvesting atau puncak kegiatan yang akan diadakan pada bulan agustus mendatang.

Selama persiapan yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir, Richard menjelaskan bahwa terdapat kendala yang dialami seperti pendataan pada IKM. Informasi yang belum komprehensif diduga menjadi salah satu pemicu mengapa banyak IKM yang belum mendaftarkan dirinya dalam kegiatan Gernas BBI. Dari data IKM sampai dengan 2021, IKM yang terdata di Dinas Perindag Sulawesi Tengah sekitar 10.800, sedangkan pada saat ini, IKM yang terdaftar pada googleform untuk kegiatan Gernas BBI baru sekitar 800.

“Target kita itu 25-30%, kalau melihat hasil data saat ini baru mencapai target tersebut” tambah Richard.

Dalam menanggapi hal tersebut, Richard mengharapkan kepada seluruh OPD dan stakeholder terkait untuk mengajak seluruh mitra agar mendaftarkan IKM miliknya. Selanjutnya Richard berharap, kegiatan ini dapat berkelanjutan untuk meng upgrade skill para IKM, bisa go-nasional bahkan go-internasional, sehingga mereka punya kualitas dan daya saing tersendiri.

Sumber: Humas Pemprov. Sulteng

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Richard Arnaldo SE, M.SA didampingi pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pejabat Bank Indonesia (BI) membuka Rakor Gernas BBI/PDN dan BBWI 2023 bertempat di Aula Sakulati Kantor Disperindag Sulteng, Selasa 21/2/2023.

Dalam Rakor, Kadis Perindag menjelaskan tahapan Gernas BBI dan BBWI yang mencakup; 1. Tahap pendataan, 2. Launching program Gernas BBI/PDN dan BBWI, 3. Pendampingan/pelatihan. 4. Permodalan, akses pasar dan bisnis matching serta 5. Harvesting.

Adapun target BBI dan BBWI Sulteng tahun 2023 yakni 1. transaksi UMKM secara on boarding go digital 2. kunjungan wisata Nusantara serta 3. penilaian.

Menurut Kadis Perindag rencana kegiatan pra Harvesting BBI dan BBWI diawali pendataan IKM/UMKM unggulan yang telah berlangsung sejak awal Januari sampai sekarang, rencana kick off akan dirangkaikan dengan HUT provinsi tanggal 13 April. Puncak kegiatan akan dilaksanakan bulan Agustus 2023.

Pada kesempatan itu juga telah disepakati patung sepe megalit sebagai logo mengingat provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah 1000 megalit sebagaimana yang dicanangkan Gubernur H. Rusdy Mastura.

Untuk suksesnya kegiatan dimaksud telah dibentuk panitia daerah gerakan nasional bangga buatan Indonesia (BBI), produk dalam negeri (PDN) dan bangga berwisata di Indonesia (BBWI) provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Adapun susunan kepengurusan ; Ketua ; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sulteng, Ketua Harian ; Kadis Perindag Provinsi Sulteng. Juga ditunjuk beberapa Wakil Ketua, Wakil Ketua Harian, Koordinator dan Anggota .

Turut hadir pada kesempatan itu Kadis Perhubungan Provinsi Sulteng Sisliandy, S.STP, M.Si, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Drs. Muchsin Pakaya MM, serta pejabat OPD terkait lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan

Palu, Sulawesi Tengah – Dalam rangka pelaksanaan strategi pencapaian sistem merit melalui pembangunan serta pengembangan sistem informasi kepegawaian dan manajemen talenta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Jawa Barat melakukan perjanjian kerjasama (MoU) pada Kamis, 16 Februari 2023 di Bandung.

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman dari para pihak untuk meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi serta terlaksananya sistem manajemen talenta secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan kerjasama ini adalah bekerja sama untuk implementasi sistem merit melalui pemanfaatan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam penjelasannya, Kepala BKD Provinsi Sulteng Asri mengatakan, yang melatarbelakangi kerjasama Pemprov Sulteng dan Jawa barat adalah karena Provinsi Jabar memiliki keunggulan secara nasional dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian dan sistem administrasi kepegawaian.

Kemudian, kerjasama ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kerja sama Gubernur Sulteng dengan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan pada Januari 2023. Sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi OPD terkait juga melakukan kerjasama.

Khusus manajemen ASN ini, ada beberapa OPD yang terlibat diantaranya ; BPSDM dan Biro Organisasi. Dan kedepannya akan di bentuk tim kerja termasuk Bappeda dan Inspektorat.

“Tahun kemarin nilai SAKIP kita adalah BB, dan tahun kita ingin nilai SAKIP kita dapat A.” Ujar Asri

Untuk itu, beliau berharap adanya dukungan dari OPD terkait, dan segera menindaklanjuti hasil kerjasama dengan menerapkan ATM (amati, tiru dan modifikasi) demi mencapai sasaran yang diinginkan.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yaitu ; (1) penyelenggaraan pelayanan manajemen kepegawaian ASN melalui pembangunan dan pengembangan melalui aplikasi replikasi aplikasi SIAP JABAR, K Mob, TRK, Sim Tunjangan, Sim Jawara dan aplikasi kepegawaian lainya. (2) penyelenggaraan penilaian, pengukuran potensi dan kompetensi. (3) penyelenggaraan magang atau intership untuk ASN baik secara daring maupun luring. (4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, seminar, pendampingan, kursus, penataran dan Workshop terkait replikasi aplikasi SIAP JABAR, K Mob, TRK, Sim Tunjangan, Sim Jawara dan aplikasi kepegawaian lainya.

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng