PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Detail Dokumen

SINKRONISASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DISTRIBUSI BARANG POKOK DAN BARANG PENTING


Nomor Dokumen

300057039

Tanggal Publish

26 November 2019

Jenis Informasi

Program dan Kegiatan

Kategori Dokumen

Berkala

Tipe Dokumen

Text (.doc)

Penerbit

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah


Kandungan Informasi

alu, Selasa 8 Oktober 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri, melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting. pelaksanaan kegiatan ini dihotel Central jln. w. Monginsidi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sulteng Richard Arnaldo,SE. MSA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan Bidang Perdagangan, Perrmendag tesebut sesuai amanah Undang –undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Pelaku usaha didalam menjalankan usahanya wajib memenuhi ketentuan perizinan dibidang perdagangan, Barang pokok dan barang penting barang berbahaya minum alkohol. melalui kegiatan Sinkronisasi diharapkan pelaku usaha dapat tumbuh kesadaran agar dalam melakukan kegitan usaha Perdagangan sesuai dengan ketentuan perdundang – undangan yang berlaku dalam rangka melindungi indutri dalam negeri dan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dengan Nasionalisme tinggi menggunakan produk dalam negeri dan indeks keberdayaan konsumen. Meningkatnya Volume Perdagangan yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada meningkatnya ragam jenis barang beredar dan jasa dipasar dalam negeri, hal ini disatu sisi dapat menguntungkan konsumen, mengingat konsumen memiliki lebih banyak alternatif pilihan barang untuk dikonsumsi namun disisi lain hal ini juga berpotensi merugikan konsumen karena kurangnya informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang diperdagangkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Peragangan mengharapkan kedepan pelaku usaha benar – benar dapat memahami dan mematuhi ketentuan Perundang – undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, agar tidak berbenturan dengan masalah Hukum, baik dari sisi persyaratan memperdagangan barang dan Jasa seperti ketersediaan stok barang pokok dan barang penting, ucapnya.,